banner 740x400

banner 740x400

Ada “TEATRIKAL CUCI PIRING” Ala Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Ada “TEATRIKAL CUCI PIRING” Ala Gubernur Kepri Nurdin Basirun
Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) akan membuktikan turun ke Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin, (19/03/2018). (Foto : Wak Tung)
– Ratusan Warga Ramaikan Aksi Keprihatinan.
– Ini Paparan Tim Perumus Aksi.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Ratusan warga yang terhimpun dalam Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) akan membuktikan turun ke kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin, (19/03/2018).

Warga akan menyuarakan keprihatinan untuk Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, beserta OPD Pemprov Kepri. Dalam aksi, warga akan membawa alat peraga, seperti spanduk. selebaran dan sebagainya.

Dalam aksi, juga akan ada teatrikal “Cuci Piring” ala Gubernur Nurdin Basirun. Teatrikal ini akan digelar dihadapan Gubernur beserta jajaran.

Tim Perumus aksi, Ice Dahlan, menegaskan, aksi ini bukan untuk menggulingkan Pemerintahan Gubernur Nurdin, melainkan mengingatkan Gubernur beserta jajaran. Evaluasi kinerja 2,5 tahun Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, ini penting, karena selama ini hampir tak pernah dilakukan, terkecuali formalitas pelaporan pemerintahan, baik ke DPRD maupun ke Pemerintah Pusat.

Ada dua alasan mengapa evaluasi ini kita selenggarakan. Pertama, masyarakat bisa mencermati issue dan agenda permasalahan apa yang terjadi di Pemprov Kepri. Isue dan agenda tersebut jadi tolok ukur, apakah pemerintahan Nudin Basirun telah dikelola dengan baik sesuai amanah atau belum.

”Masyarakat ingin mengetahui kelemahan Gubernur Kepri. Caranya mengukur adakah tendensi kewenangan gubernur selama ini telah diselewengkan (abuse of power), serta tendensi pelanggaran etik atau norma-norma kepatutan,” kata Ice Dahlan.

Yang kedua adalah dengan mengukur output dari penggunaan wewenang Gubernur tersebut, baik berupa dampak, maupun benefite yang ditimbulkan dimasyarakat.

”Dua cara inilah yg digunakan sebagai metoda untuk mengidentifikasi dan merumuskan butir-butir keprihatinan masyarakat yang akan disampaikan ke Gubernur Nurdin,” katanya. Ada pun keprihatinan warga selama ini terhadap Gubernur Nurdin beserta jajaran, adalah kemelut pergantian pejabat Sekda (Plt), dengan kasus dugaan tanda tangan palsu Gubernur untuk Rekom pejabat Sekda Pengganti.

Keprihatinan lainnya penetapan syarat open bidding pemilihan Sekda oleh Pansel yang dinilai tidak mematuhi Permen PAN dan RB No.13 tahun 2014, yang menyebut syarat pendidikan minimal Strata Satu (S1) dan Diklatpim II. Pansel menetapkan syarat pendidikan S3 dan lulus Diklatpim.

Terpilihnya Sekdaprov Kepri, T.S. Arif Fadillah, yang jabatan sebelumnya adalah Sekda Kabupaten Karimun, diduga syarat dengan campur tangan Gubernur, sekaligus membawa tim aparatur ASN asal Karimun, diduga merupakan peraktek nepotisme.

Pengajuan untuk Pengesahan Perda RPJMD 2016-2021 yang terlambat, sehingga baru bisa disyahkan pada akhir oktober 2016, yang artinya keterlambatan dari batas minimal 6 bulan. Lalu dilakukan revisi Perda RPJMD tersebut pada 21 Desember 2017, yang telah menurunkan banyak item penting dalam target pencapaian kinerja visi misi hasil rumusan sebelumnya.

”Diantara perubahan penting tersebut adalah terkait dengan target pertumbuhan Kepri yang diturunkan sangat rendah diparas 3,5 persen. Bahkan target inipun untuk kenyataan perekonomian 2017 juga tidak tercapai, dimana perekonomian Kepri hanya tumbuh 2,5% terendah di provinsi se-Sumatera, bahkan nomor 4 terendah di Indonesia,” kata Ice.

Tim Perumus lainnya, Anita Persuasia, menambahkan, keprihatinan lainnya tertuju pengesahan RAPBD tahun 2016 menjadi bermasalah, karena tidak terkoordinirnya RKA-OPD yang berujung tidak terpenuhinya qorum pimpinan dan minimal 2/3 Anggota Dewan.

”RAPBD Kepri 2017 baru bisa disyahkan pada Februari 2017, dari batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundangan selambat-lambatnya akhir Nopember tahun sebelumnya,” kata Anita.

Rekruitment dan penempatan pejabat eselon 2 dan 3, syarat dengan permasalahan yang bersumber dari kebijakan Gubernur menarik pejabat ASN dari Kabupaten Karimun. Hal ini ditandai dengan adanya teguran dan peringatan dari Komisi ASN dan bergulirnya Hak Interpelasi Dewan.

Gubkepri mengabaikan aspirasi masyarakat Kota Batam yang diwujudkan dalam demo besar-besaran terkait penetapan kenaikan tarif listrik sebesar 45,5 persen. Terbitnya PERGUB No.21/2017 tentang Kenaikan Listrik Kota Batam, tidak mencerminkan Gubernur pro rakyat, melainkan pro perusahaan yang berdampak luas terhadap semakin buruknya kemampuan daya beli masyarakat bersamaan dengan inflasi yang memberatkan pemenuhan konsumsi kebutuhan dasar masyarakat.

”Bea siswa yang diperuntukkan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dinilai tidak tepat sasaran dan sarat KKN. Dimana, ada pernyataan salah ketik dalam daftar penerima beasiswa (sebagian besar juga ada nama anak pejabat), anak Sekda, daftar nama ganda penerima beasiswa, sehingga menimbulkan reaksi keras dari Mahasiswa dan akhirnya menelan korban jiwa. Menghabiskan sekitar Rp 5,7 milyar di Tahun 2017,” kata Anita.

Keprihatinan warga lainnya, alokasi belanja sektor pendidikan sebesar 26 persen adalah pernyataan yang bohong. Gubernur dianggap lalai dalam mengelola kewenangan bidang kepelabuhanan dan bidang kelautan, yang sebenarnya merupakan potensi PAD Kepri. Selain pertanggungjawaban atas penyertaan modal yang sudah dikucurkan Rp 25 miliar.

Gubkepri juga telah melalaikan untuk pembenahan BUP PT Pelabuhan Kepri dengan tidak segera melantik Direksi terpilih hasil open biding yang menggunakan pembiayaan APBD. Kelalaian Gubkepri ini juga potensi menghilangkan sumber pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan sebesar lebih dari Rp 60 milyar, sebagaimana dijanjikan di dalam penyampaian KUA-PPAS RAPBD 2018.

Gubernur yang berwenang sebagai pemegang saham di BUMD PT Pembangunan Kepri dianggap lalai dalam membenahi kinerja BUMD untuk menghasilkan konstribusi pendapatan PAD. Bahkan bertahun-tahun BUMD ini dibiarkan dengan menghidupi penghasilan direksinya melalui penjualan asset-aset yang potensial, seperti asset di Bank Perkereditan Rakyat dan konsesi penjualan aftur pesawat di Bandara RFH Fisabilillah Tanjungpinang.

”Masih ada keprihatinan lainnya yang akan kita sampaikan ke Pak Gubernur Nurdin,” katanya. (zek)

 

Tags: ,
banner 740x400

banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan