KEPRIPOLITIKTANJUNG PINANG

Ade Angga : 25 September 2018, Paripurna Pertama “SYAHRUL-RAHMA”

×

Ade Angga : 25 September 2018, Paripurna Pertama “SYAHRUL-RAHMA”

Share this article
Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjunginang, Ade Angga, bersama Ahmad Dani, Petrus Marulak Sitohang, Ashadi Selayar, Reni, Maskur Tilawahyu dan Ilimar, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul dan Rahma. (Foto : Wak Tung)

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]

Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita

Ade Angga : 25 September 2018, Paripurna Pertama “SYAHRUL-RAHMA”

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Pada hari Selasa, 25 September 2018 adalah merupakan sejarah bagi kepemimpinan H Syahrul dan Hj Rahma, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, karena pada hari dan tanggal tersebut, merupakan hari pertama dilakukan rapat paripurna dimasa kepemimpinan mereka.

Demikian disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjunginang, Ade Angga, pada saat membuka sidang paripurna DPRD Kota Tanjungpinang. Pada paripurna itu ada dua agenda yaitu, tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tanjungpinang terhadap Pidato Walikota tentang pengantar Nota Keuangan RAPBD TA 2018, dan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraks-Fraksi DPRD Kota Tanjungpinang, di Ruang Sidang Kantor DPRD, Senggarang, Tanjungpinang, Selasa, (25/09/2018), sekira pukul 13:30 WIB.

Pada agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tanjungpinang, untuk Fraksi PDIP yang dibacakan Juru Bicaranya, Petrus Marulak Sitohang, menyatakan bahwa, fraksi sungguh sangat berbesar hati karena di RAPBD 2018, ada peningkatan, walau belum signifikan. “Terutama untuk jenis PAD seperti pajak dan retribusi daerah,” katanya.

BACA JUGA :  Wakili Gubernur, Juramadi Esram Hadiri Pelantikan HIMKA

Kemudain Fraksi Golkar yang dibacakan Ashadi Selayar, fraksi berpandangan, pemerintah perlu memegang prinsip transparansi dalam menetapkan kebijakan anggaran, baik transparansi dari sumber penerimaan atau pendapatan, mapun pengeluaran atau belanja daerah.

Sambungnya, saat ini karena kecenderungan belanja yang terus meningkat, maka perlu diimbangia dengan peningkatan sektor PAD. Masih banyak potensi rill yang belum tergali, dan jika dilihat masih lemahnya pengawasan yang ada.

“Fraksi Golkar akan tetap mengawal dengan ketat seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah,” ujar Ashadi.

Sedangkan Fraksi Hanura yang dibacakan Reni, dimana fraksi berharap pemerintah melakukan evaluasi anggaran dan belanja yang tepat guna, serta menciptakan SDM yang mampu dan berjiwa pekerja.

BACA JUGA :  DPRD dan Pemko Tanjungpinang Sepakati “KUA PPAS TA 2019”

Kemudian Fraksi Demokrat Plus yang disampaikan Maskur Tilawahyu, fraksi berpandangan peningkatan belanja langsung sebesar Rp 13,9 Milyar, dikuatirkan akan berpengaruh pada target penerimaan retribusi daerah yang tidak akan tercapai akhir tahun.

“Untuk itu, fraksi meminta pemerintah melakukan kajian kembali disektor retribusi daerah, dan dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan aspek kemampuan keuangna daerah,” kata Maskur.

Sedangkan Fraksi Gerindra, yang disampainan oleh Hot Asi Silitonga, dimana fraksi berpandangan dalam perhitungan perubahan APBD, harus dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

Selanjutnya Fraksi Keadilan Sejahtera yang dibacakan M Arif, menekankan pada aspek perubahan pendapatan, dan dana perimbangan dari pusat dan dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 74,3 Milyar, termasuk peningkatan sektor PAD, berharap peningkatan ini dapat menjadi ruang untuk mewujudkan Kota Tanjungpinang yang lebih baik.

“Asalkan potensi tersebut digunakan secra baik dan tepat guna,” kata Arif.

BACA JUGA :  Luther Jansen Resmi Dilantik Jadi “ANGGOTA DPRD BATAM”

Terakhir, pandangan umum Fraksi Amanat Pembangunan yang dibacakan Hasan, mengatakan, defisit atas penambahan belanja yang ada sejalan dengan terdapatnya alokasi penambahan pendapatan daerah, terkhusus penambahan balanja langsung.

“Penambahan belanja langung tersebut, harus dapat memperhatikan capaian fisik pada sisa tahun anggaran yang ada,” kata Hasan.

Setelah dibacakan pandangan fraksi-fraksi tersebut, kemudian dilakukan penyerahan dokumen pandangan fraksi-fraksi dari DPRD melalui Pimpinan DPRD, yaitu Ade Angga dan Ahmad Dani, kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, melalui Walikota Tanjungpinang, H Syahrul, yang didampingi Hj Rahma.

Setelah itu, istirahat 15 menit sambil sholat Ashar, dan dilanjutkan lagi agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan Walikota Tanjungpinang, H Syahrul.

Paripurna tersebut dihadiri 19 anggota Dewan dan juga para pimpinan OPD dan jajaran. (Wak Tung)