banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Bupati Anambas Hadiri Undangan KPK

Bupati Anambas Hadiri Undangan KPK
Bupati Anambas Abdul Haris, menghadiri undangan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK RI. (Foto : Humpro TPI)


Bupati Anambas Hadiri Undangan KPK

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Bupati Anambas Abdul Haris SH, menghadiri undangan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 bersama KPK RI, di Rupatama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa, (26/3/2019).

Adapun yang turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah, Walikota Batam HM Rudi, Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Natuna Hamid Rizal, Bupati Lingga Alias Wello, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Sekda Kabupaten dan Kota, serta sejumlah Kepala OPD se-Provinsi Kepri.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengatakan kemajuan daerah dapat tercapai jika setiap pelaksanaan kegiatan dan program yang digagas dapat berjalan baik dan lancar tentu dengan berpedoman dengan aturan hukum yang berlaku.

“Menjalankan setiap program kegiatan harus bermuara kepada kesejahteraan masyarakat, yang mana pedoman yang utama adalah berasaskan aturan, bebas korupsi penting dalam menjadi dasar memajukan daerah,” ujar Nurdin.

Apalagi terkait anggaran, Nurdin melanjutkan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan secara nyata dan harus terfokus untuk pembangunan juga tentunya berskala prioritas, menyerap potensi daerah secara maksimal juga agar penyimpangan kedepan tidak terjadi.

“Ditambah lagi era modernisasi penggunaan teknologi juga menjadi penting dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan, serta terwujudnya transparansi publik,” lanjut Nurdin.

Pemerintah Provinsi Kepri dikatakan Nurdin, terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi. Untuk itu, dirinya mendukung penuh setiap program yang digagas oleh KPK terkait upaya pencegahan korupsi di Kepri.

“Rakor ini penting untuk diikuti dan arahan yang pihak KPK berikan siap diaplikasikan di Kepri,” pungkas Nurdin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengatakan bahwa program pencegahan korupsi yang terintegrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri, seperti penerapan sistem perencanaan secara elektronik, penguatan intern pemerintah dan memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai.

“Berbagai upaya terus kita lakukan dalam upaya menegah terjadinya korupsi di Provinsi Kepri,” ujar Jumaga.

Jumaga pun mendukung sepenuhnya kegiatan yang digagas oleh pihak KPK dan kalau perlu dilakukan monitoring sekali dalam tiga bulan, sehingga terus berkesinambungan.

“Pencegahan dulu yang harus digaungkan, sehingga kedepan tidak merugikan daerah itu sendiri,” lanjut Jumaga.

Dalam pada itu, Koordinator Wilayah II Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution, mengatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam upaya memperkuat konsolidasi dan komitmen pemerintah daerah, khususnya di wilayah Provinsi Kepri.

“KPK harus terus memperkuat koordiansi dan supervisi dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi,” kata Adlinsyah.

Adapun Tugas pokok dan fungsi yang dijalankan KPK sendiri berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 yang terurai dalam pasal 7 (Koordinasi), pasal 8 (Supervisi), pasal 11 (Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan), pasal 13 (Pencegahan) dan pasal 14 (Monitoring) dengan tiga kunci utama yakni Networking, Tidak Memonopoli dan Trigger Mechanism.

Dalam penjabarannya, Adlinsyah melanjutkan bahwa, sejumlah program Korsupgah pada tahun 2018 antara lain e-planning dan e-budgeting, PTSP, Pengadaan barang dan jasa, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Sumber Daya Alam, Kesehatan, Pendidikan, Optimalisasi PAD, Infrastruktur, Barang Milik Daerah dan Dana desa.

“Terutama e-planning dan e-budgeting yang kedepan harus terintegrasi dalam penyusunan APBD,” lanjut Adlinsyah.

Adlinsyah juga menjabarkan, dalam Progres Rencana Aksi (Renaksi) KORSUPGAH tahun 2018 sendiri secara nasional sebesar 58 persen dan untuk Kepulauan Riau sendiri berada di persentase 70 persen dan itu sudah diatas rata-rata nasional.

“Pencegahan korupsi ini juga perlu peran penting dari masyarakat, seperti keluarga, orang terdekat juga lingkungan sekitar,” tutup Adlinsyah.

Dalam Rakor sendiri, Kepala Satuan Tugas II Koordinasi Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) KPK RI, Aida Ratna Zulaiha, secara umum menjabarkan pelaporan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan pihak KPK selama 2018 di Kepulauan Riau dengan delapan indikator yang menjadi program Korsupgah.

“Untuk Kepulauan Riau sendiri kita fokuskan kepada pencegahan korupsi sejak tahun 2017,” kata Aida. (rd/r)

Tags: ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan