banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Ciptakan Tata Kelola Pusat dan Daerah, “KEMENKES SOSIALISASIKAN SK3APDN”

Ciptakan Tata Kelola Pusat dan Daerah, “KEMENKES SOSIALISASIKAN SK3APDN”
Kementerian Kesehatan RI saat menggelar kegiatan Sosailiasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintah Dalam Negeri (SK3APDN) di Hotel Aviary, Bintaro Tangerang Selatan. (Foto : Wak Min)


Ciptakan Tata Kelola Pusat dan Daerah, “KEMENKES SOSIALISASIKAN SK3APDN”

SIJORIKEPRI.COM, TANGERANG SELATAN — Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, menggelar Sosailiasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintah Dalam Negeri (SK3APDN). Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Hotel Aviary, Bintaro Tangerang Selatan, selama tiga hari, Rabu-Jumat, (1-3/8/2018).

Sosialisasi itu bertujuan untuk menyamakan tatakelola antara pusat dan daerah, untuk mencapai tujuan bersama. Selama ini banyak hal belum terjalin dengan baik antara pusat dan daerah terkesan jalan sendiri dan terputusnya mata rantai.

“Rentang kendali, terkait masalah kesehatan, agar dapat dipenuhi dan tepat oleh pemerintah. Sehingga disentralisasi dapat berjalan optimal. Ini tentunya perlu dukungan semua pihak untuk menciptakan pelayan yang baik terutama dibidang kesehatan,” ujar Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, drg Usman Sumantri M.Sc, dalam pembukaan sosialisasi.

Dikatakan, pentingnya sosialisasi, untuk menjawab persoalan yang terjadi di bidang kesehatan baik dipusat maupun daerah. Sehingga, lanjutnya, melalui sosialisasi ini, kedepan dapat menjadi acuan dalam penunjukan Kepala Dinas Kesehatan, baik di tingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan kebersamaan guna mencapai tujuan yang sama. Kemkes selama ini sudah cukup bagus dalam mengalokasikan anggaran untuk daerah, kalo dari sisi anggaran sudah cukup baik, tetapi untuk koordinasi harus dilakukan peningkatan,” ujar Usman Sumantri.

Menurut dia, Kemkes telah memiliki perangkat dan kurikulum tersendiri untuk diterapkan. Diharapkan tahun depan, akan ada pendampaingan bagi daerah semacam pelatihan, untuk melakukan pelatihan kepada kepala Dinas. Kemkes juga, imbuhnya, akan melakukan pemetaan daerah yang belum maksimal, maka akan diberikan pendamping di luar pelatihan.

“Artinya akan ada transfer knowled, agar Kepala Dinas Kesehatan dapat mengerti tugas Dinas Kesehatan. Tantangan seperti ini harus disepakati, yang diurus dalam bidang kesehatan ada kekhususan,” tegasnya, seraya mengatakan masih banyak terjadi di daerah Kepala Dinas Kesehatan diangkat karena menjadi tim sukses dan sebagainya.

Untuk itu, paparnya, kedepan siapapun Kepala Dinas akan diberi pelatihan minimal tiga hari, terkait tugas teknis bidang pelayanan kesehatan dan terkait lainnya. Karena pada strutur organisasi yang ada di masing-masing Dinas Kesehatan, belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan.

Sosialisasi SK3APDN, diikuti oleh 45 Kepala Dinas dari Provinisi, Kota dan Kabupaten di seluruh daerah, dan pusat, dengan total peserta 130 orang. Sebagai narasumber Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemkes RI, Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) dan dimoderatori oleh Dede Sa’adah. Kegiatan itu dilaksanakan oleh EO Wawai Organizer. (wak min)

 

Tags:
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan