banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Dari Keterangan Ahli LKPP, “STATUS JEFRIZAL DIPERTANYAKAN”

Dari Keterangan Ahli LKPP, “STATUS JEFRIZAL DIPERTANYAKAN”
Sidang Korupsi Pengadaan Alat Transportasi Laut Disdik Lingga. (Foto : Simarmata)


Dari Keterangan Ahli LKPP, “STATUS JEFRIZAL DIPERTANYAKAN”
– Sidang Korupsi Pengadaan Alat Transportasi Laut Disdik Lingga.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara terdakwa Jefrizal yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu, (19/9/208) kemarin.

Kedua saksi yang dihadirkan, yakni saksi ahli pengadaan barang jasa (LKPP), Ir Endra Mayendra. Sementara saksi ahli lainnya, yaitu Mohammad Solikhan Arif dari Intitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Dipersidangan, Moh Solikhan Arif, ahli kontruksi Teknik Perkapalan itu mengaku, dirinya ditunjuk oleh Kejari Lingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap 6 unit pompong TA 2017.

Hasil pemeriksaan, kata Arif, ada beberapa item yang menjadi temuan dan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah diterimanya dari Kejaksaan.

“Pemeriksaan yang saya lakukan sudah sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ada berita acaranya,” tegas Arif, dan menambahkan waktu maupun lokasi pemeriksaan dilakukan di Pelabuhan Jagoh, Dabo Singkep, Maret 2018.

Usai mendengarkan keterangan saksi ahli Moh Solikhan Arif panjang lebar, menurut Ketua dan anggota Majelis Hakim, keterangan ahli tidak ada kaitan dengan terdakwa Jefrizal.

Majelis hakim yang dipimpin langsung Santonius Tambunan SH MH, didampingi anggota Hakim ADHOC Yon Efri SH MH dan Iriaty Khairul Ummah SH, kemudian meminta ahli Ir Endra Mayendra, menjelaskan proses pengadaan barang jasa, atas keterlibatan terdakwa Jefrizal, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Agustus lalu oleh Kejari Lingga.

Dihadapan ketiga majelis hakim, Ir Endra Mayendra mengatakan, ada beberapa dokumen yang disodorkan kepadanya waktu itu, salah satunya dokumen berita acara hasil pelelangan maupun dokumen penawaran oleh penyedia.

Selanjutnya, terkait penilaian terhadap pengadaan barang jasa, saat ditanya oleh majelis hakim. Mayendra menjelaskan, bahwa untuk menilai atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyidik (Kejaksaan), kata dia penilaian diberikannya berdasarkan opini.

“Karena saat ini saya sebagai ahli pengadaan barang jasa, yang artinya saya menilai terhadap konsistensi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pihak penyidik. Saya memberikan penilaian berdasarkan opini, apakah itu sudah sesuai dengan pengadaan barang jasa atau tidak,” ujar Mayendra.

Dari pantauan di lapangan, tingginya jam terbang, serta pengalaman berdasarkan pengakuannya sebagai ahli pengadaan barang jasa, kehadiran Mayendra tampaknya tak jauh berbeda dari saksi lain. Yang mana saksi sebelumnya yang juga pernah dihadirkan JPU, tak luput dari kata “Lupa” saat majelis hakim mempertanyakan status Jefrizal.

“Hmmm..!! Saya agak lupa beliau sebagai apa. Yang pasti dalam setiap jabatan sertifikat pengadaan barang jasa, saya ditugaskan terkait tugas dan kewenangannya,” ucap Mayendra, ringkas.

Sebagai ahli berpengalaman dan menyandang gelar Insiyur, Mayendra tampak meminta izin kepada Majelis Hakim untuk memaparkan secara rinci terkait proses awal mula proyek pengadaan barang jasa dilelangkan.

Menurutnya, dari proses pemaketan pekerjaan sebuah proyek, ada namanya Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dalam RUP, dia menyebutkan terdapat kategori pemaketan kegiatan barang jasa berikut regulasi-regulasinya.

“Apakah itu masuk dalam kategori pengadaan kotruksi atau pengadaan barang. Dan tentunya ada aturan, syarat dan izin yang dibutuhkan di dalam sebuah pelelangan,” kata Mayendra.

Menyikapi pertanyaan Majelis Hakim sebelumnya, tentang pendapatnya sebagai ahli, dijelaskannya karena hal ini menyangkut pengadaan kapal berikut instalasinya, maka proyek ini masuk dalam paket pekerjaan kontruksi.

“Saya tegaskan juga saat ini ada regulasi baru. Regulasi saat itu, untuk pekerjaan kapal berikut instalasinya masuk dalam pekerjaan kontruksi dan kontruksi kontrak. Sehingga, regulasi-regulasi itulah yang menjadi acuan dibuatkannya dokumen pelelangan,” ucap Mayendra.

Mengarah kepada tugas ketua Pokja, yakni Jefrizal maupun Zamrudin selaku KPA rangkap PPK, menjadi sentral perdebatan antara saksi ahli Mayendra dan anggota Hakim ADHOC, Yon Efri SH MH.

Berawal dari penjelasan keterangan ahli terkait dokumen pelelangan, seperti halnya ke penyedia, yakni lembar data pemilihan dan lembar daftar kualifikasi, menurutnya yang menyusun adalah Pokja Pengadaan.

“Yang pertama adalah spesifikasi, racangan dokumen kontrak, dan HPS. Itu dia mendapatkannya dari PPK,” ujar Mayendra, dan menambahkan bahwa dokumen pengadaan itulah lah yang menjadi acuan untuk Pokja melakukan evaluasi dan acuan bagi penyedia untuk melakukan penawaran.

“Aturan mainnya ada,” terang Mayendra.

Masih menurutnya, jika dalam dokumen itu dipersyaratkan terkait persyaratan kualifikasi, seperti dukungan distributor, sertifikat keahlian dalam pelelangan tersebut maka dalam dokumen tersebut harus ada.

“Saya lihat pelelangan itu ada dokumen tenaga ahli, dokumen dukungan dustributor juga ada. Nah yang jadi permasalahan adalah dokumen-dokumen itu harus aktif dan masih berlaku. Itulah yang menjadi salah satu kewajiban dari pada Pokja pengadaan untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan dokumen tersebut. Itu yang pertama,” ucap Mayendra.

Akan tetapi, ditambahknnya ada juga proses selanjutnya, dimana pada saat Pokja telah menetapkan pemenang dalam proses lelang, ada yang namanya penandatangan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) oleh PPK.

“Pada saat sebelum SPPJB ditandatangani oleh PPK. PPK juga harus meyakinkan terhadap setiap proses yang dilakukan oleh Pokja, itu sudah memenuhi persyaratan. Termasuk update dokumen kualifikasinya. Sesuai yang saya katakan tadi, peran KPA/PPK/PPTK dan Pokja saling terikat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, proyek pengadaan pompong Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lingga TA 2017 tidak ada peran PPK.

Disebalik itu, ironisnya, Jefrizal yang notabenenya adalah Ketua Pokja Pengadaan yang melakukan kesalahan administrasi, tampak menjadi sasaran Kejari Lingga. (Sim)

 

Tags: , , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan