banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Dewan Beri “RAPOR MERAH” Kepada Dishub Kepri

Dewan Beri “RAPOR MERAH” Kepada Dishub Kepri
Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, menyepakati sebelas rekomendasi Pansus LPP APBD Tahun anggaran 2017. (Foto : Humas DPRD Kepri)


Dewan Beri “RAPOR MERAH” Kepada Dishub Kepri
– Dan Minta Gubernur Tinjau Kembali BUMD Kepri.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun anggaran 2017 DPRD Kepri telah menyelesaikan tugasnya. Pansus memberikan sebelas rekomendasi yang dibacakan oleh Juru Bicara Pansus, Suryani, di Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin, (06/08/2018).

Adapun rekomendasi yang dilahirkan Pansus adalah meminta Pemprov Kepri mengurangi ketergantungan dana transfer pusat.

“Kami meminta agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta OPD terkait harus berkerja optimal untuk menggali potensi pajak dan Retribusi daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah,” kata Suryani.

Ia juga memberikan rapor merah kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, yang hanya mampu merealisasikan pendapatan dari retribusi daerah sebesar 0,03 persen saja.

“Pansus meminta agar kinerja Dinas Perhubungan menjadi catatan khusus untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti Gubernur,” pinta Suryani lagi.

Pansus juga melihat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan sistem pengendalian intern. Untuk itu, Pansus merekomendasikan, agar Gubernur mengevaluasi dan menempatkan SDM yang tepat dan berkompeten dibidang pengelolaan keuangan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Disamping predikat WTP tersebut, Pansus mengharapkan sistem pengelolaan anggaran dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau sudah mengarah kepada sistem Akuntansi berbasis Teknologi Informasi atau E-Budgeting,” tegas politikus PKS ini.

Selain menyoroti anggaran, Pansus juga meminta agar Gubernur meninjau kembali keberadaan BUMD milik Kepri. Selama ini, BUMD dinilai tidak memiliki manfaat ekonomis, serta cenderung membebani anggaran daerah tanpa ada hasil.

“Pansus LPP merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk mereview keberadaan PT Pembangunan Kepri dalam rangka likuidasi,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji untuk menindaklanjuti rekomendasi dari pansus ini.

“Kami akan pelajari setiap rekomendasi dan menindaklanjutinya,” kata Gubernur. (wak tung/r)

 

Tags: , , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan