DPRD Tanjungpinang Sahkan 43 SOTK “DENGAN BEBERAPA CATATAN”

DPRD Tanjungpinang Sahkan 43 SOTK “DENGAN BEBERAPA CATATAN”
Penandatanganan Pengesahan Perda oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno. (Foto : Munsyi Bagus Utama)

– Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda Perangkat Daerah.

TANJUNGPINANG (SK) — Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa keberadaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang yang selama ini telah terbentuk berdasarkan PP 41/2007, dipandang sudah tidak relevan dan ideal lagi untuk mengakomodir paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014. Sehingga Pemerintah menggantinya dengan Peraturan yang baru, sebagaimana yang disampaikan Juru Bicara Pansus, Hot Asi Silitonga, pada pidato pembacaaan Laporan Akhir di Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno, di ruang Rapat DPRD Kota Tanjungpinang, Kamis, (03/11/2016).

“Dengan diberlakukannya PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan dari UU 23/2014 itu, maka seluruh organisasi perangkat daerah harus disusun ulang atau dalam istilah yang kontekstual perlu di-restrukturisasi.” kata Hot Asi dalam pidatonya.

Ia menjelaskan, bahwa Pemerintah Pusat meluncurkan penggunaan indikator penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan Variabel Umum dan Variabel Teknis, namun variabel umum sudah diterapkan di PP 41/2007.

“Dengan adanya variabel teknis, maka diperkenalkan pula berbagai indikator yang mengacu pada sejumlah data-data kuantitatif yang terbentuk berdasarkan kondisi faktual di daerah-daerah,” jelasnya.

Jubir pansus ini menambahkan, bahwa sesuai penjelasan PP 18/2016 adalah diterapkannya prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pembentukan perangkat daerah (rightsizing).

“Oleh karena itu, dapat difahami jika di dalam pembahasannya tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi konsekuensi penyesuaian ukuran perangkat daerah.” tambahnya.

Selaku bagian dari DPRD, segenap Pansus memiliki panggilan konstitusional dan moral untuk berkontribusi secara kritis, dalam hal memberi masukan-masukan dan pemikiran, seperti menganjurkan terbentuknya Dinas Damkar.

“Pansus telah membantu Tim Pemerintah Kota, dengan menganjurkan rasionalisasi atas tipelogi perangkat daerah yang di-ajukan. Termasuk menganjurkan terbentuknya organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, yang oleh Pansus dinilai sangat urgen dan signifikan, untuk menyertai geliat pembangunan fisik yang kian intensif di Kota Tanjungpinang,” jelasnya.

Jubir yang berasal dari Partai Gerindra ini juga mengatakan, bahwa semua fraksi menyetujui Ranperda disahkan menjadi Perda, namun disertai dengan catatan-catatan penting.

“Pada umumnya, semua fraksi menerima dan menyetujui Ranperda menjadi Perda. Namun ada beberapa catan-catatan penting yang harus diperhatikan oleh Pemko Tanjungpinang,” katanya.

Adapun beberapa catatan-catatan penting tersebut, diantaranya dari Fraksi PDIP, Tipelogi Dinas Daerah walau tidak mengalami perubahan namun terdapat pengurangan struktur, sehingga dapat mewujudkan semangat kerja nyata. Pembentukan Perangkat Daerah wajib berdasarkan urusan pemerintah dan potensi daerah, efesiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang tata kendali yang jelas dan fleksibel. Penempatan pejabat sturktural lebih selektif. Berintgritas, berkompeten, serta memiliki kemampuan dibidangnya.

Dari Fraksi Partai Golkar, memberikan catatan, lebih menekankan penghematan anggaran, agar efesiensi belanja serta perbaikan kualitas belanja daerah. Selain itu, pengurangan struktur harus dapat mewujudkan minim struktur kaya fungsi. Menimbang berbagai opini, hingga memunculkan pemikiran, bahwa urgensi pembentukan Dinas Damkar agar dapat dipisahkan dari Satpol PP, dan benar- benar merupakan tolak ukur dari kejadian-kajadian, bukan unsur politis. Serta, Mengharapkan agar Pemda dapat membentuk berbagai UPTD dalam menggali potensi di setiap daerah.

“Fraksi Partai Demokrat Plus, memberikan usulan untuk membentuk Dinas Damkar, karena adanya aturan yang membolehkan. Karena Damkar juga melakukan fungsi edukasi dan supervisi kepada masyarakat, pengusaha dan lainnya, sehingga berpotensi memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Terkait keterbasan anggaran, diharapkan dapat menciptakan efesiensi belanja pegawai pada tahun anggaran 2017, serta menata ulang birokrasi pemerintah agar mampu bekerja maksimal dan menempatkan The right man on the right place. Seluruh rekomendasi yang diberikan Pansus yang tertuang dalam dokumen hendaknya dapat diindahkan dan di tindaklanjuti,” ujarnya.

Sedangkan dari Fraksi Partai Gerindra, menghnimbau agar penyusunan serta pelaksanaan Ranperda tentang Perangkat Daerah ini sesuai dengan asas efesisnsi dan efektifitas.

Dari Fraksi Partai Hanura OPD harus mampu menciptakan etos kerja pelayanan masyarakat. SDM yang ditempatkan nanti harus kompeten dibidangnya, sehingga mampu merancang dan menyelesaikan tugas pokok dan fungsi penempatan. Pentingnya badan tersendiri yang menanggulangi Damkar, mengingat status Tanjungpinang yang merupakan Ibukota Provinsi.

“Pandangan Fraksi Partai Kadilan Sejahtera, bersikap sama dengan Fraksi lainnya tentang perlakuan moderat/fleksibel dalam memakai skor penilaian teknis, efesiensi anggara melalui perampingan struktur dan usulan urgensi Dinas Damkar. Sedangkan Fraksi Amanat Pembangunan, mengharapkan agar jajaran Pemerintah Kota dapat mengaktualisasi prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran melalui pembentukan Perangkat Daerah,” jelasnya.

Berangkat dari hal tersebut diatas dan membahas bersama dengan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi, maka Pansus menyimpulkan, bahwa Ranperda Kota Tanjungpinang Tenang Perangkat Daerang Kota Tanjungpinang Ini Telah Disusun Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku Dan Telah Disetujui Oleh Fraksi-Fraksi Yang Ada Di Dprd Kota Tanjungpinang Untuk Disahkan Menjadi Peraturan Daerah.

Sementara itu, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, juga di beri kesempatan menyampaikan pidatonya, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang telah berupaya menyesuaikan dengan ketentuan.

“Pemerintah Kota Tanjungpinang telah berupaya menyesuaikan dengan ketentuan. yang diatur berdasarkan hasil pemetaan, perumpunan, variabel umum dengan bobot 20% dan variabel teknis 80 %, dengan membandingkan data Pejabat sesuai PP No 41/2007 yaitu 59 SOTK dengan 628 Pejabat, yang digantikan dengan PP No 18/2016 yaitu 43 SOTK dengan 626 Pejabat,” papar Lis Darmansyah.

Lis juga menambahkan, bahwa dengan ditetapkannya Perda Kota Tanjungpinang tentang Perangkat Daerah, diharapkan sinergi program Pusat dan Daerah dapat terlaksana.

“Dengan ditetapkannya Perda Kota Tanjungpinang tentang Perangkat Daerah, diharapkan sinergi program Pusat dan Daerah dapat terlaksana. Dengan dukungan Perangkat Daerah yang telah dibentuk, demi kemakmuran dan pembangunan Kota Tanjungpinang secara terpadu dan merata,” tambahnya.

Dihadapan Ketua dan seluruh anggota Dewan yang hadir, Walikota Tanjungpinang juga mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada pihak yang terlibat dalam pembahasan dan penysunan Perda ini.

“Pemerintah Kota Tanjungpinang mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, yang terlibat dalam pembahasan dan penyusunan Perda ini, serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, atas disetujuinya dan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda,” ucapnya.

Ketua Pansus Pembentukan Perangkat Daerah, Maskur Tilawahyu, menjelaskan, bahwa dari 43 SOTK yang disahkan itu ada 25 Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, dan Badan saja. Sedangkan yang digolongkan Perangkat Daerah, sesuai PP No 18 tahun 2016, Kecamatan termasuk Perangkat Daerah juga, sehingga jumlahnya lebih dari 25.

Maskur juga mengatakan, bahwa ada 3 SKPD lain, seperti Badan Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Korpri juga dimasukkan jadi Perangkat Daerah sendiri, karena petunjuknya belum ada di PP 18 itu.

“Dia tetap dibuat SKPD sendiri, karena belum bisa digabungkan kemana-mana, petunjuknya belum ada di PP 18 itu, sambil menunggu petunjuk yang lain,” jelas Ketua Pansus, melalui ponselnya, kemarin.

Untuk Puskesmas, sambung Maskur, tidak termasuk SKPD, karena Puskesmas itu berada dibawah naungan bidang kesehatan.

“Puskesmas kan di bawah Dinas kesehatan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sijori Kepri juga menanyakan kepada Setda Kota Riono, yang menjelaskan bahwa Kelurahan tidak termasuk Perangkat Daerah.

“Kelurahan itukan Perangkat Kecamatan, jadi tidak termasuk Perangkat Daerah,” jelas Riono, melalui ponselnya kemarin.

Jadi dari susunan SOTK yang di sahkan itu, urutan 1 hingga 33 digolongkan SKPD, kecuali urutan ke 29 yaitu RSUD, karena RSUD termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan, sesuai PP No 18 tahun 2016 pasal 43, sehingga jumlahnya adalah 32 SKPD.

Ini 43 SOTK yang disahkan DPRD Kota Tanjungpinang :

1. Sekretariat Daerah (Tipe B).
2. Sekretariat DPRD (Tipe B).
3. Inspektorat Daerah (Tipe B).
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Tipe B).
5. Badan Pendapatan Daerah (Tipe B).
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe B).
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Tipe A).
8. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A).
9. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A).
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perlindungan Masyarakat (Tipe A).
11. Dinas Sosial (Tipe B).
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A).
13. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe A).
14. Dinas Pendidikan (Tipe A).
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe B).
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe A).
17. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tipe B).
18. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A).
19. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Tipe A).
20. Dinas Perumahan, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan (Tipe B).
21. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe B).
22. Dinas Perhubungan (Tipe B).
23. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe A).
24. Dinas Perpustakaan dan Arsip (Tipe A).
25. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A).
26. Badan Kesbangpol Pemberdayaan Masyarakat.
27. Badan Penanggulangan Bencana Alam.
28. Sekretariat Korpri.
29. RSUD Tanjungpinang.
30. Kecamatan Tanjungpinang Timur, meliputi :
– Kelurahan Air Raja.
– Kelurahan Pinang Kencana.
– Kelurahan Melayu Kota Piring.
– Kelurahan Kampung Bulang.
– Kelurahan Batu IX.
31. Kecamatan Tanjungpinang Barat, meliputi :
– Kelurahan Tanjungpinang Barat.
– Kelurahan Kampung Baru.
– Kelurahan Bukit Cermin.
– Kelurahan Kamboja.
32. Kecamatan Tanjungpinang Kota, meliputi :
– Kelurahan Tanjungpinang Kota.
– Kelurahan Penyengat.
– Kelurahan Senggarang.
– Kelurahan Kampung Bugis.
33. Kecamatan Bukit Bestari, meliputi :
– Kelurahan Dompak.
– Kelurahan Sei Jang.
– Kelurahan Tanjung Unggat.
– Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.
– Kelurahan Tanjungpinang Timur.
34. Puskesmas Tanjungpinang Kota.
35. Puskesmas Melayu Kota Piring.
36. Puskesmas Sei Jang.
37. Puskesmas Mekar Baru.
38. Puskesmas Kampung Bugis.
39. Puskesmas Batu 10.
40. Puskesmas Tanjung Unggat.
41. Kepala Instalasi Farmasi Kota Tanjungpinang.
42. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
43. UPTD Metrologi. ***

Oleh : Munsyi Bagus Utama

 

Tags: , , ,
banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

LAGU SPECIAL UNTUK PEMBACA SIJORI KEPRI

banner 740x400

banner

banner 728x90

banner

banner

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan