banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Fraksi Golkar : Honor Guru Diharapkan “JADI PRIORITAS” Anggaran 2019

Fraksi Golkar : Honor Guru Diharapkan “JADI PRIORITAS” Anggaran 2019
Juru Bicara Fraksi Golkar, Taba Iskandar, menyampaikan Pandangan Fraksi Partai Golkar kepada Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. (Foto : Humas DPRD Kepri)


Fraksi Golkar : Honor Guru Diharapkan “JADI PRIORITAS” Anggaran 2019
– Rapat Paripurna DPRD Kepri.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Fraksi Partai Golkar meminta dengan segala hormat, mengingatkan semua baik tim Banggar DPRD maupun tim TAPD Provinsi Kepulauan Riau agar kiranya honor guru dapat menjadi skala prioritas pada penyusunan anggaran tahun 2019.

Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Taba Iskandar, saat membacakan pandangan fraksinya pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dengan agenda Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepri tentang Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kepri 2018, di Ruang Rapat Paripurna, Dompak, Kamis, (27/09/2018).

Taba mengatakan, sebelumnya pada Paripurna Pandangan Fraksinya dalam APBD murni, sudah disepakati bahwa kenaikan gaji guru non ASN dari nilai Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta perbulan, akan dianggarakan melalui APBDP tahun 2018 ini.

“Namun saat ini belum bisa dilaksanakan di APBD-P tahun ini. Anggaran yang dimaksud belum juga mampu dianggarkan oleh TAPD dan Banggar DPRD Kepri,” ujar Taba.

Sementara Fraksi PDI-P yang disampaikan Sahat Sianturi, berharap penyesuaian APBD tahun 2018 nantinya akan berdampak semakin meningkatnya kinerja birokrasi, meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki pembangunan daerah sesuai dengan anggaran perubahan yang akan ditetapkan nantinya dan kemampuan APBD yang defisit saat ini.

“Kami berharap persoalan tunda bayar yang masih tersisa di tahun 2017, agar sesegera mungkin diselesaikan yang mana ada kurang kebih 1 Milyar sampai saat ini belum terbayarkan,” ungkapnya.

Kemudian Fraksi Demokrat Plus, melalui juru bicaranya, Joko Nugroho, mengatakan bahwa, Fraksi Partai Demokrat Plus mendukung efisiensi anggaran.

Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dimaknai, bahwa pembiayaan belanja pembangunan dipastikan berkurang atau tidak memenuhi anggaran yang dibutuhkan.

“Dalam hal ini anggaran yang bersifat rutin untuk gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja dan lainnya sesuai ketentuan tidak dapat dikurangi, kecuali ada kebijakan yang disepakati, seperti misalnya biaya perjalanan dinas yang sudah pantas dikurangi dan biaya seremoni yang sudah pantas dihilangkan,” ujarnya.

Terkait tunda bayar yang disepakati dibayarkan 2017, dibayarkan 2018 jumlahnya semua Rp 85 Milyar, ternyata masih ada pihak ketiga yang mengklaim haknya yang tidak tercantum pada Perkada.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, meminta kepada TAPD Kepri untuk memeriksa satu persatu apa yang disampaiakan dalam Perkada untuk pembayaran yang Rp 85 Milyar.

“Jika seandainya ada di dalam Perkada segera direalisasikan, namun jika belum agar dicarikan jalan keluar untuk menyelesaikannya,” pesannya. (Wak Tung)

 

Tags: ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan