banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Giliran Pejabat Pemprov Kepri Diperiksa KPK

Giliran Pejabat Pemprov Kepri Diperiksa KPK
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Jamhur Ismail. (Foto : Muhammad Abduh)


Giliran Pejabat Pemprov Kepri Diperiksa KPK

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Setelah menggeledah sejumlah lokasi, perhatian KPK tertuju pemeriksaan terhadap para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Informasi yang beredar, pemeriksaan ini rencana dilaksanakan Rabu, (24/07/2019).

Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail, diminta keterangan mengaku dirinya telah menerima surat undangan dari KPK, untuk bersedia memberi keterangan.

”Saya diundang KPK memberi keterangan sebagai saksi pada hari Rabu, (24/7/2019). Kapasitas saya hanya sebagai saksi kasus dugaan suap reklamasi Tanjung Piayu, Kota Batam, yang melibatkan Pak Nurdin Basirun,” ujar Jamhur.

Jamhur memastikan, pihaknya akan kooperatif. Bahkan, saat KPK menggeledah ruang kerjanya di kantor Dinas Perhubungan Kepri, ia telah memerintahkan anak buahnya agar memberikan apa saja yang dibutuhkan KPK.

”Yang terpentingkan dicatat,” kata Jamhur.

Beberapa pejabat Pemprov Kepri lainnya enggan menjawab hal ini. ”Jangan tanya itu-lah. Kami tidak ikut-ikutan dalam kasus tersebut. Jangan pula nama kami dibawa-bawa di media, ya,” ujar salah seorang pejabat Pemprov Kepri, enggan namanya dipublikasikan.

Terpisah, sijorikepri.com, Selasa, (23/7/2019), malam, mencoba menjumpai Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah, di kediamannya, Perumahan Sei Jang, Tanjungpinang. Tapi sayangnya, menurut keterangan personil Satpol PP yang bertugas di Pos Penjagaan mengatakan, Arif Fadillah tengah berada di luar kota.

“Saya tidak tahu ada pemeriksaan terhadap Pak Sekda. Beliau saat ini tengah berada di luar kota,” ujar personil ini.

Seperti diketahui, kasus ini bermula Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Abu Bakar, swasta dengan Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri, Budi Hartono di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang.

Hasil pengembangan OTT ini, KPK membawa Abu bakar dan Budi Hartono, ke Mapolres Tanjungpinang. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, KPK minta dua staf Dinas Kelautan Kepri, dua pegawai DKP Kepri, Aulia Rahman, dan Muhammad Shalihin, untuk diminta keterangan, Rabu, (10/7/2019), pukul 18.30 WIB.

Secara paralel, KPK langsung mengamankan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dari rumah dinasnya, Gedung Daerah, Tanjungpinang. Di rumah dinas tersebut, juga ada Kadis Lingkungan Hidup Kepri, Nilwan.

Dari sebuah tas Nurdin, KPK berhasil mengamankan uang sejumlah, 43.942 Dolar Singapura, 5303 Dolar US, 5 euro, 407 Ringgit Malaysia, 500 real, Rp132.610.000. Nurdin dan Nilwan pun digelandang ke Mapolres Tanjungpinang. (Wak Tar)

Tags: , , , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan