banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Gubernur Diminta “COPOT SEKDAPROV KEPRI”

Gubernur Diminta “COPOT SEKDAPROV KEPRI”
Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah. (Foto : Humpro Kepri)

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) minta gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mencopot Sekretaris Daerah Provinsi (SeKdaprov) Kepri, TS Arif Fadillah. Alasannya, Arif Fadillah diduga ikut bermain politik dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Salah satu tugas politik yang dilakukan Arif Fadillah yang pernah menjabat Sekdakab Karimun tersebut, sering menghadiri acara yang seharusnya menjadi tugas pokok Gubernur atau Wakil Gubernur Kepri.

Sekretaris FKMPK, Chaidar Rahmat, mengatakan Sekda adalah jabatan fungsional tertinggi di lembaga Pemerintah Provinsi. Jika seorang Sekda berlebihan menjalankan tugasnya, jangan dibiarkan.

”Sekda yang profesional itu jika tugasnya banyak mengawasi dan menjalankan program pemerintah yang telah digariskan. Jika banyak hadir di acara partai, kita nilai ini aneh sekali. Jika sekali tidak masalah. Tapi, ini kita melihat beberapa kali Sekdaprov Kepri menghadiri acara partai,” kata Chaidar Rahmat, Kamis,(08/03/2018).

Arif Fadillah, selama ini juga terkesan memposisikan diri sebagai Wakil Gubernur Kepri yang ditinggalkan Gubernur Nurdin Basirun.

”Buktinya, telah dua kali ditegur DPRD Kepri melalui hak interpelasi mereka,” katanya.

Menanggapi hal ini, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, DR Ir Nuraida Mokhsen, MA, mengatakan, seorang Sekda tidak boleh menjalankan tugas politik di lembaga pemerintahan. Jika ada temuan, atasannya berhak menegur atau memberi sanksi.

”Sebenarnya, kinerja sekda diukur dari kontrak kinerja yang dibuat antara Sekda dan Gubernur,” kata wanita yang pernah memperoleh beasiswa dari Pemerintah Australia untuk program Doktor di Research School for Pacific and Asian Studies, Australian National University.

Kontrak kinerja itu terdiri Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP), Pencapaian Kegiatan di APBD yang jadi tanggung jawab Sekda.

”Penyerapan 100 persen belum tentu dianggap berhasil. Karena harus dievaluasi apakah output yang dihasilkan sesuai rencana, relevan dan bermanfaat,” jelas Nuraida Mokhsen, yang pernah menduduki beberapa jabatan struktural di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Pemprov Kepulauan Riau dan Sekretariat Wakil Presiden tersebut.

Kontrak kinerja lainnya adalah perilaku kerja, yaitu perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku, termasuk Kolusi, Nepotisme, dan Terima gratifikasi.

”Saya nggak tahu apa kontrak kinerja dibuat antara Gubernur Kepri dan Sekdaprov Kepri berikut OPD yang ada,” kata wanita aktif sebagai Anggota organisasi Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) dan pengurus Ikatan Cendekiawan Kepulauan Riau (ICKR). (Zek)

 

Tags: ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan