banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Gubernur Kepri Dianggap “TIDAK PRO RAKYAT”

Gubernur Kepri Dianggap “TIDAK PRO RAKYAT”
Massa Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK), sebelum berorasi di Perkantoran Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang. (Foto : Zekma)

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Tim Perumus aksi, Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK), Anita Persuasia, mengatakan, bahwa dalam menjalankan roda kepemimpinan, Gubernur Kepri dianggap mengabaikan penetapan kenaikan tarif listrik sebesar 45,5 persen, dengan terbitnya PERGUB No.21/2017 tentang Kenaikan Listrik Kota Batam.

“Ini tidak mencerminkan Gubernur pro rakyat, melainkan pro perusahaan yang berdampak luas terhadap semakin buruknya kemampuan daya beli masyarakat bersamaan dengan inflasi yang memberatkan pemenuhan konsumsi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Anita Persuasia, jelang aksi demo Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri, Senin, (19/03/2018).

Selain itu, Bea siswa yang diperuntukkan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dinilai tidak tepat sasaran dan sarat KKN. Dimana, ada pernyataan salah ketik dalam daftar penerima beasiswa (sebagian besar juga ada nama anak pejabat), anak Sekda, dan daftar nama ganda penerima beasiswa.

“Sehingga menimbulkan reaksi keras dari Mahasiswa dan akhirnya menelan korban jiwa,” ujarnya.

Keprihatinan warga lainnya, alokasi belanja sektor pendidikan sebesar 26 persen adalah pernyataan yang bohong. Gubernur dianggap lalai dalam mengelola kewenangan bidang kepelabuhanan dan bidang kelautan, yang sebenarnya merupakan potensi PAD Kepri. Selain pertanggungjawaban atas penyertaan modal yang sudah dikucurkan Rp 25 miliar.

Gubkepri juga telah melalaikan untuk pembenahan BUP PT Pelabuhan Kepri dengan tidak segera melantik Direksi terpilih hasil open biding yang menggunakan pembiayaan APBD. Kelalaian Gubkepri ini juga potensi menghilangkan sumber pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan sebesar lebih dari Rp 60 milyar, sebagaimana dijanjikan di dalam penyampaian KUA-PPAS RAPBD 2018.

Gubernur yang berwenang sebagai pemegang saham di BUMD PT Pembangunan Kepri dianggap lalai dalam membenahi kinerja BUMD untuk menghasilkan konstribusi pendapatan PAD. Bahkan bertahun-tahun BUMD ini dibiarkan dengan menghidupi penghasilan direksinya melalui penjualan asset-aset yang potensial, seperti asset di Bank Perkereditan Rakyat dan konsesi penjualan aftur pesawat di Bandara RFH Fisabilillah Tanjungpinang.

”Masih ada keprihatinan lainnya yang akan kita sampaikan ke Pak Gubernur Nurdin,” pungkasnya. (zek)

 

Tags: ,
banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan