banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Gubernur Kepri, Sekdaprov dan Bupati Karimun “DIGUGAT”

Gubernur Kepri, Sekdaprov dan Bupati Karimun “DIGUGAT”
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Bupati Karimun Aunur Rafiq, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS Arief Fadillah. (Foto : Ist)

Gubernur Kepri, Sekdaprov dan Bupati Karimun “DIGUGAT”
– Ketua DPRD Karimun Mencari Keadilan.


SIJORIKEPRI.COM, KARIMUN — Perjalanan panjang penyelesaian “Mosi Tidak Percaya” Ketua DPRD Karimun, HM Asyura, yang dilakukan 21 anggota DPRD Karimun, sepertinya belum ada titik temu.

Meski, HM Asyura, telah menempuh jalur hukum, baik ke PTUN Batam, PTUN Medan, kasasi ke MA, hingga Pengadilan Negeri (PN) Karimun, pada Kamis, (19/07/2018), tetap saja belum ada sebuah keputusan hukum yang bersifat final.

Akhirnya, posisi HM Asyura yang akrab dipanggi bang Atan, di lembaga DPRD Karimun, tetap saja bias sejak keputusan mosi tidak percaya 21 anggota DPRD Karimun digelontorkan, sekira 3 tahun lalu.

Uniknya, meski Bang Atan tidak menjalankan fungsi dan tugas sebagai unsur pimpinan DPRD Karimun, produk keputusan lembaga wakil rakyat ini tetap menggunakan namanya sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD Karimun. Padahal, status yang bersangkutan belum jelas.

Bagi Asyura, upaya mencari keadilan telah ditempuh. Salah satunya menggugat 32 pejabat yang terlibat dalam keputusan mosi tidak percaya yang dialamatkan ke dirinya. Diantaranya 32 pejabat yang digugat tersebut ada 3 (tiga) petinggi daerah.

“Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Bupati Karimun Aunur Rafiq, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS Arief Fadillah,” kata Bang Atan, Jumat, (20/07/2018), sehari selepas persidangan gugatannya di PN Karimun.

Pejabat lain yang digugat, lanjut bang Atan, yaitu 21 anggota DPRD Karimun yang mengajukan mosi tidak percaya, Kabag keuangan dan Sekwan, 2 (dua) unsur pimpinan DPRD Karimun.

“Badan Kehormatan DPRD Karimun 3 (tiga) orang, dan staf sekretariat bagian keuangan 2 (orang),” bebernya.

Bang Atan mengungkapkan lagi, hingga hari ini belum lagi ada penyelesaian yang pasti, karena perkaranya berputar-putar. Gugatannya di PTUN Batam, ia dimenangkan, namun para tergugat melakukan PK di PTUN Medan, bang Atan pun dikalahkan.

“Namun saat kasasi di MA, MA tidak memutuskan, hanya menguatkan keputusan di PTUN Medan, itu saja. Bahwa ini bukan ranah PTUN, tapi ranah Pengadilan Negeri. Tiba di PN Karimun, dinyatakan ini bukan ranah PN, tapi ranah PTUN,” bebernya lagi.

Dalam sidang, yang digelar PN Karimun, Kamis (19/07/2018), Hakim ketua, Budiman Sitorus,SH bersama dua anggota hakim Yanuarni A Gaffar dan Agus Soetrisno di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Karimun sekitar pukul 10.15 WIB membacakan Putusan sela mengadili, yaitu, mengabulkan esepsi para tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Karimun tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan membeban kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Sementara itu, Jefrianto Tigor Mangatas Simanjuntak,SH, Kuasa hukum penggugat, yakni HM Asyura, mengatakan mereka belum bisa menerima hasil putusan PN ini.

”Dengan adanya putusan sela ini, akan kita jadikan dasar kita untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung melalui PTUN Tanjungpinang di Batam. Mudah-mudahan secepatnya, diawal bulan depan pengajuan PK sudah kita lakukan,” ungkap Jefrianto.

Terpisah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Budiman Sitorus SH belum bisa diminta keterangan. Bahkan, SIJORIKEPRI.COM telah minta ketemu dengan Budiman, melalui bagian umum PN Karimun. Pejabat terkait di bagian umum mengatakan, Budiman tidak bisa ditemui.

“Bapak lagi sibuk,” katanya. (Wak Fik)

 

Tags: , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan