banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Gubernur Kepri Siap Hadapi “TANTANGAN FKMPK”

Gubernur Kepri Siap Hadapi “TANTANGAN FKMPK”
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. (Foto : Humpro Kepri)

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, siap hadapi tantangan rencana masyarakat yang tergabung dalam wadah Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) akan menggelar aksi keprihatinan.

”Biasa-lah, mereka menyampaikan aspirasi. Terserah mereka, biasa itu. Yang paling penting, aksi harus sesuai aturan. Jangan keluar dari tujuan semula,” kata Nurdin, usai menghadiri dialog interaktif refleksi 2,5 tahun pemerintahannya, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis, (08/03/2018), malam.

Masyarakat, katanya, biasa menyampaikan aspirasi. Karena, aspirasi itu merupakan bagian dari demokrasi.

”Biar saja, nanti kita jawab. Menyampaikan aspirasi itu bagus. Yang namanya demokrasi, bebas mengeluarkan pendapat. Namun kita harapkan sesuai dengan kaidah aturan, santun sebagaimana kita orang Melayu,” ujarnya terlihat santai memberi reaksi terkait rencana aksi ini.

Masih kata Nurdin, aspirasi yang disampaikan masyarakat jangan jadi beban. Aspirasi ini merupakan bentuk lain membangun komunikasi.

”Kita jangan mengganggap apa yang disampaikan nanti menjadi beban, karena itu berarti masyarakat masih mau membangun komunikasi dengan bagus. Kalau ada saran masukan, ya kita terima. Mudah-mudahan searah dengan pemikiran kita,” kata Nurdin.

Terpisah, Ketua FKMPK, Andi Cori Fatahuddin, mengatakan, kesiapan menggelar aksi keprihatinan terhadap Pemerintahan Gubernur Nurdin Basirun beserta jajaran, telah maksimal.

Dalam hitungan angka, katanya, aksi akan dihadiri ribuan warga yang merasa senasib dan sepenanggungan.

”Beberapa tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, aktivis, dan sebagainya, menyatakan telah siap mendukung dan siap hadir dalam aksi ini,” kata Andi Cori Fatahuddin.

Pihak lainnya akan hadir, 45 anggota DPRD Provinsi Kepri, Para Pejuang Pembentukan Provinsi Kepri, Pengurus Partai Politik, Akademisi, dan sebagainya.

Berita sebelumnya, masyarakat Kepri yang terhimpun dalam wadah Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK), akan menggelar aksi di ibukota Kepri, Tanjungpinang. Aksi ini sempena 2,5 tahun kepemimpinan Nurdin Basirun, selaku Gubernur Kepri.

Dalam aksi nanti, masyarakat minta Nurdin Basirun, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, meningkatkan kinerja mengacu kepentingan umum.

”Memasuki 2,5 tahun kepemimpinan Nurdin Basirun sebagai gubernur Kepri, banyak yang harus ditingkatkan beliau. Kondisi ini tidak bisa didiamkan. Harus ada evaluasi dari masyarakat,” kata Koordinator Aksi, Andi Cori Fatahudin, Sabtu, (04/03/2018).

Sebelum aksi, dilakukan rapat bersama. Dalam rapat ini akan menghasilkan kesepahaman bersama membuat indikator penilaian kinerja Gubernur Kepri berikut jajarannya.

Ada tiga hal penting yang menjadi perhatian selama ini, yakni banyaknya keluhan masyarakat. Saat Nurdin mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur Kepri berpasangan dengan almarhum HM Sani, ada penyampaian visi menegakkan marwah dan menjalankan amanah.

Dalam visi dan misi ini, dikaitkan memasuki 2,5 tahun pemerintahannya, banyak ketidaksesuaian. Keluar dari acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun.

Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran SKPD, seyogyanya bisa mengayomi semua lapisan masyarakat dan memberikan kinerja baik untuk prestasi pembangunan Kepri. Akan tetapi kondisi yang terjadi sangat jauh dari ekspetasi harapan masyarakat, ditengah lesunya Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan APBD, serta sikap egosentrisnya yang membuat blok di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

”Bahkan Sekda dan asissten, serta beberapa pejabat semacam lupa diri, hingga memposisikan sebagai orang yang bertahta tinggi, yang tak segan-segan memperlihatkan kemewahan mereka ditengah kehidupan masyarakat Kepri yang sedang kesulitan ekonomi,” kata Cori.

Koordinator aksi lainnya, Mussafa Abbas, menambahkan sudah saatnya masyarakat Kepri mempertanyakan kinerja gubernur Kepri berikut jajarannya.
”Gubernur meski mampu menjelaskan segala persoalan Provinsi Kepri. Tidak ada kata terlambat untuk koreksi, sebab banyak pernyataan Gubernur Kepri yang kurang tegas dan terkesan memancing persoalan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sejatinya, pasca memangku jabatan Gubernur dari Almarhum Muhammad Sani, beliau meski dengan sigap dan siap menerima segala jenis konsekuensi jabatan.

”Ingatlah, tanah melayu. Perkataan amanah dan marwah itu perlu dijaga,” ujarnya.

Untuk itu, perlu ada aksi. Tidak ada aksi bersifat teori lagi, karena selama ini tidak ada pengaruhnya. Aksi bertujuan mengingatkan kembali kepada Gubernur dan jajarannya untuk melaksanakan sesuai visi misi saat Pemilu lalu.

”Persoalan porsi pembangunan pro rakyat, pengentasan kemiskinan, penempatan ASN, serta menyusun tim kerja terbaik, dan beliau meski respek dengan koreksi jika Tim yang dibentuknya sudah tidak sejalan dengan gerak langkah Gubernur sendiri,” tambahnya.

Lintas organisasi yang akan ikut dalam aksi, antara lain Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Pengusaha dan sebagainya.

Aktivis perempuan Kepri, Devi Yanti Nur, ikut angkat bicara. Dalam rapat bersama nanti katanya diharapkan semua akan menyatakan siap mendukung aksi ini, untuk koreksi mendasar bagi Gubernur dan Jajarannya untuk bersikap profesional dalam pelayanan dan pembangunan Kepri.

”Sampai hari ini terkesan pengkotak-kotakan masyarakat, penyerapan APBD, persoalan beasiswa, pembangunan infrastruktur, penyusunan ASN dan penerimaan Pengawai kontrak, Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL). Pembangunan Fisik, serta pengembangan organisasi kemasyarakatan yang tadinya berjalan baik, sekarang tidak,” ujar Devi Yanti Nur.

Masyarakat, katanya, sangat menyayangkan jika Gubernur dibuat terlena dengan laporan-laporan yang baik dan bagus dari jajarannya, seakan lupa saat penyampaian visi dan misi Pemilihan Gubernur lalu.

Ada program pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK), pemberian dana bergulir, bantuan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Bantuan pengembangan usaha perempuan belum terlaksana maksimal.

”Ada program yang kesannya tidak berpihak bagi semua masyarakat kepri, ada porsi dari Kabupaten Karimun yang diprioritaskan, sementara saat ini Gubernur ini adalah Gubernur Kepri, yang notabene milik masyarakat kepri, persoalan ASN dan Wagub hingga hingga kini juga tidak ada kejelasannya,” katanya. (Zek/Tung)

 

Tags:
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan