banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Hakim ADHOC “CECAR AHLI LKPP”

Hakim ADHOC “CECAR AHLI LKPP”
Ahli LKPP Ir Mayendra dan JPU Alexander Silaen, saling berjabat tangan. (Foto : Simarmata)


Hakim ADHOC “CECAR AHLI LKPP”
– Dibalik Misteri Penetapan Jefrizal Sebagai Terdakwa.
– Sidang Kasus Korupsi Pengadaan Alat Transportasi Laut Disdik Lingga.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Sidang lanjutan perkara terdakwa, Jefrizal yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu, (19/9/2018) kemarin, cukup menegangkan.

Ketegangan antara hakim ADHOC Yon Efri dan Ir Endra Mayendra dipersidangan, yakni membahas legalititas peran KPA yang menandatangani kontrak dan tidak adanya peran PPK.

Ahli pengadaan barang jasa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari LKPP itu, tampak beberapa kali kewalahan menjawab pertanyaan, Hakim Yon Efri.

Sebagai ahli, Ir Endra, saat itu diminta menjelaskan terkait pengadaan barang jasa, dimana secara legal, kata Yon Efri apakah peran dari PA/KPA, PPK, PPTK, PPHP dan Pokja harus ada dalam suatu proyek?

“Dalam aturan, jabatan-jabatan itu harus ada dalam lokasi penetapan wewenang dan tugasnya masing-masing,” kata Ir Endra Mayendra, mempertegas jawabannya atas pertanyaan anggota Hakim Yon Efri.

Tak sampai disitu, Yon Efri tampak melanjutkan pertanyaan kembali atas apa yang disampaikan ahli LKPP tersebut.

“Bagaimana kalau dalam suatu proyek itu PPK tidak ada penetap, apakah pelaksanaan kegiatan itu diserah wewenangkan atau bagaimana?,” tanya Yon Efri.

Berikut petikan debat antara ahli LKPP dan anggota Hakim ADHOC tersebut.

Ir Endra Mayendra : PPK itu kan yang menandatangani kontrak. Namun jika tidak ada PPK dalam pelaksaannya, maka dalam aturan KPA bisa bertindak sebagai PPK. “Boleh”.

Yon Efri : Kalau boleh? Apakah karakter KPA dan PPK harus ada SK atau bagaimana?

Ir Endra Mayendra : SK itukan di Pemerintahan Daerah. Kalau dalam sertifikasi itu harus ada SK.

Yon Efri : Kalau tidak ada, namun kegiatan ini tetap berjalan, bagaimana menurut pendapat ahli?

Ir Endra Mayendra : Kalau tidak ada SK, ya seharusnya tugas dan tanggungjawabnya dipertanyakan.

Yon Efri : Ya, sekarang ini kan kekosongan, anggaplah saya sebagai KPA, kemudian saya juga sebagai PPK. Namun saya sebagai PPK tidak ada SK. Artinya, secara legal saya belum mempunyai kekuatan hukum. Apa hak dan kewajiaban saya dan apa tugas dan tanggungjawab saya. Nah sekarang hal ini terjadi, kemudian proyek ini tetap dilakukan. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat ahli terhadap permasalahan yang terjadi seperti yang saya pertanyakan ini?

Ir Endra Mayendra : Saya hanya bisa mengatakan bahwa, pada pas penandatangan kontrak itu dilakukan oleh PPK, tentunya PPK yang mana, PPK yang mempunyai gelar kualifikasi. Artinya kalau pun itu tidak ada, seharusnya kontrak itu menjadi tidak dipaksakan.

Yon Efri : Nah pertanyaan saya, kalau kontrak itu ditandatangani oleh KPA tanpa melibatkan PPK, itu bagaimana pendapat anda?

Ir Endra Mayendra : Seharusnya kontrak ditandatangani PPK. Dalam hal dia (KPA) bertindak sebagai PPK, artinya kalau tidak ada legalitas itu dipertanyakan.

Yon Efri : Dipertanyakan! Dipertanyakan kemana nih?

Ir Endra Mayendra : Hmmm.!! Artinya dipertanyakan legalitasnya.

Yon Efri : Ok, kalau PPK tidak ada di SK kan, kemudian ahli menjelaskan tadi, antara kaitan PPK dengan Pokja di dalam lelang, itu ada kaitannya. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Nah Kalau ini terjadi, apakah Pokja disini boleh mempertanyakan atau boleh menyangkal berkas dokumen dari KPA dan mengembalikan kepada KPA?

Ir Endra Mayendra : Tugas Pokja adalah salah satunya menerima dokumen update, sertifikasi, rancangan kontrak yang dilakukan PPK, artinya kalau tidak ada, Pokja belum bisa melaksanakan pelelangan.

Yon Efri : Belum bisa melelangkan, tapi ini sudah dilaksanakan juga lelangnya?

Menjawab hal itu, Ir Endra Mayendra mengatakan, hal itu seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi menurutnya, aturan dalam hal ini yang menjadi pihak yang bertanggung adalah pejabat yang melakukan penandatangan kontrak.

“Kasus terjadi seperti ini ya? Bagaimana ini kontrak bisa ditandatangani KPA? Apakah KPA disini juga bertanggungjawab?,” Tanya Yon Efri.

Tampak ahli LKPP agak tersudut, Yon Efri pun mengemukakan alasan dirinya mempertanyakan peran antara Pokja dan KPA (PPK).

Dimana, menurutnya Yon Efri, Jefrizal selaku Pokja dalam kasus ini tanpa harus mempertanggungjawabkan hal tersebut.

“Kenapa saya pertanyakan itu. Jadi ini catatan buat Kejaksaan dihadapan Majelis Hakim, bahwa yang bertanggungjawab saat ini si Pokja. Ini catatan buat Kejaksaan,” kata Yon Efri memperingatkan.

Dari pernyataan tegas Hakim ADHOC Yon Efri SH MH didepan ahli dan seluruh majelis hakim tampak ada sesuatu yang belum terungkap, mengapa pihak Kejaksaan Negeri Lingga menetapkan Jefrizal sebagai tersangka, sementara oknum lainnya hanya dijadikan saksi. (Sim)

 

Tags: , , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan