banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Implementasi Non Tunai “MASIH BERPOLEMIK”

Implementasi Non Tunai “MASIH BERPOLEMIK”
Pj Walikota Tanjungpinang, Raja Ariza. (Foto : Humpro Tanjungpinang)
– Pejabat Kepri Pusing.
– Pemko Tanjungpinang Tidak Bernyali.
– Pejabat Bintan Bernafas Lega.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Sejak tahun 2018 ini, pemerintah khususnya Kepri dan Kabupaten/Kota yang ada dikawasan Provinsi Kepulauan Riau, telah menetapkan pembayaran dengan menggunakan Rekening Bank, dan semua kegiatan menggunakan Non Tunai, sesuai Pokok Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ, tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.

Karena didompet telah tiada uang kes akibat kebijakan non tunai tersebut, maka banyak pejabat Kepri kepusingan. Salah satunya adalah “J”, yang mengatakan bahwa sejak ada kebijakan non tunai ini, dompet pun kosong.

“Dan bahkan Bendahara Dinas aja tak pegang duit,” ujarnya, ketika berada di Hotel CK, kemarin.

Pemko Tanjungpinang secara kolektif telah mengaktifkan seluruh kegiatan yang ada di Dinas, Kecamatan dan Kelurahan, menggunakan non tunai, dan kalau ada masyarakat yang ikut kegiatan, diperintahkan agar buat buku bank di Bank Riau kepri.

Terkait hal itu, Pj Walikota Tanjungpinang, Raja Ariza pun tidak berani melawan kebijakan non tunai ini, sehingga sekecil apapun biaya, tetap menggunakan non tunai.

Pada ketentuan ke 5, disebutkan, bahwa Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun action plan.

Hanya Kabupaten Bintan yang telah berani mendobrak non tunai dengan berbagai kebijakan yang tidak melawan hukum, yakni dengan memberikan ruang, bahwa dalam sukuan rupiah dengan nilai sejuta ke bawah, masih bisa menggunakan uang kes, dan kalau sudah satu juta ke atas, maka dikenakan non tunai.

Jadi seluruh pejabat Bintan dapat bernafas lega, apa lagi masyarakatnya, karena tidak terlalu baku menjalankan aturan tersebut, karena tidak semuanya masyarakat memiliki buku Bank. Karena Bupati memiliki kebijakan untuk mengatur wilayah kerjanya yang tidak melawan aturan yang lebih tinggi.

Namun sangat disayangkan, bahwa Pemko Tanjungpinang sama sekali tidak memiliki nyali untuk menolong masyarakatnya, serta para ASN yang ada di Pemko Tanjungpinang.

Beberapa pejabat Pemko Tanjungpinang ketika ditemui menggeluh, karena kebijakan pusat ini yang menontunaikan transaksi, tanpa menentukan ruang batas besarannya.

“Sehingga nak beli minyak mobil dan motor saja harus tarik uang ke ATM,” ungkap pejabat yang tak mau namanya disebutkan.

Ironisnya, bahwa dana lima puluh ribu rupiah juga harus menggunakan non tunai, dan di transfer ke rekening penerima uang, jika masyarakat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh dinas, sementara system non tunai bukanlah sebentar, minimal satu bulan prosesnya yang di blok oleh salah satu Bank, yaitu Bank Riau Kepri.

Dan kalau rekening Bank selain Bank yang di tunjuk oleh pemerintah provinsi, maupun Kabupaten dan Kota, maka prosesnya agak panjang.

Salah seorang ASN Pemko Tanjungpinang meminta kepada Pj Walikota Raja Ariza dapat mengeluarkan kebijakan yang jelas terhadap non tunai ini.

“Pemerintah seharusnya mensosialisasikan kebijakan non tunai ini kepada masyarakat luas yang ada di Kepri,” katanya. (wak man)

 

Tags:
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan