banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Infrastruktur BBM Anambas “MEMPRIHATINKAN”

Infrastruktur BBM Anambas “MEMPRIHATINKAN”
Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono, menyerukan Percepatan Aksesibilitas Energ di Wilayah Terdepan. (Foto : Rohadi)


Infrastruktur BBM Anambas “MEMPRIHATINKAN”
– Kemenko Bidang Kemaritiman Gelar Rakor.

SIJORIKEPRI.COM, ANAMBAS — Pemerintah Pusat terus menyerukan percepatan aksesibilitas energi di wilayah terdepan. Salah satu di Indonesia adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Oleh sebab itu, itu Pemerintah Pusat melalui Kemenko Bidang Kemaritiman melakukan Rakor tentang Pembangunan Inrastruktur BBM, kemudian diantaranya konversi BBM ke BBG. Koordinasi dilaksanakan di Aula Hotel Tarempa Beach, Lantai Satu, Jalan Abdul Wahab, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono, dalam forum Rapat Koordinasi Percepatan Aksesibilitas Energi untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, pembangunan infrastruktur dan persiapan percepatan aksesibilitas energi di daerah terdepan di seluruh wilayah Indonesia terus menjadi fokus perhatian pemerintah.

Segala hal mengenai kekurangan infrastruktur dan ketidaksiapannya harus segera dibenahi dengan sinergitas antar pemangku kebijakan dan juga dengan jalan tidak memikirkan untung dan ruginya. Ini, sambungnya, adalah hal krusial karena menyangkut hajat hidup masyarakat di wilayah terdepan seperti di Anambas ini.

“Presiden sudah menyampaikan, pembangunan harus dari pulau terdepan, ini bukan sekedar slogan, memang tidaklah mudah. Akan tetapi, kita tidak bisa menghitung dengan patokan untung rugi, kita ingin masayarakat di sini (Anambas, Red) bisa menikmati hak yang sama dengan di wilayah nusantara di manapun. Kalau kita hitung untung rugi maka tidak akan terwujud itu,” ujar, Agung Kuswandono Kamis, (11/10/2018).

Oleh karenanya, ditegaskan oleh Deputi Agung, apabila segala sesuatunya apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, masih memakai skema Business as Usual. Maka pembangunan demi percepatan aksesibilitas energi di daerah terdepan akan sulit direalisasikan dalam waktu singkat.

“Kita harus ubah cara berpikir kita. Banyak program yang akan kita lakukan, melalui kebijakan yang kita buat untuk membangun wilayah terdepan, namun caranya tidak dapat konvensional, tidak dapat business as usual, kita harus berpikir out of the box,” tambah Deputi Agung.

Kemenko Bidang Kemaritiman, katanya, akan mengajak lagi para pihak terkait, diantaranya Kementerian Teknis dan Lembaga, Pemda, BUMN dan swasta untuk berupaya penuh merealisasikan hal ini.

“Kita akan mengajak lagi Pertamina dan pihak terkait lain, agar dapat membantu pembangunan percepatan energi di wilayah terdepan, ini adalah hal yang tidak bisa kita tunda lagi. Banyak aspek yang harus kita kerjakan, mari kita bekerja dengan hati dan bersungguh-sungguh,” ajaknya.

Menurut data yang dilansir dari Pemkab Kepulauan Anambas, Kebutuhan BBM nelayan sebesar 9.221 kilo liter per tahun, BBM untuk transportasi atau angkutan laut 5.634 kilo liter per tahun, kebutuhan perusahaan migas 26.655 kilo liter per tahun, Kapal Patroli TNI AL 7.973 kilo liter per tahun, PLN ada 4 PLTD 7.003 kilo liter per tahun. Apabila dihitung dengan total kebutuhan BBM Solar dan Premium Anambas sebesar 60,927,48 kilo liter per tahun.

Melalui Rakor ini, Deputi menginformasikan bahwa, pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman terus menyerukan percepatan aksesibilitas energi di wilayah terdepan. Selain pembangunan inrastruktur BBM, kemudian diantaranya konversi BBM ke BBG, yang tentunya dengan penyediaan infrastruktur gas yang bisa menghemat 50-60 persen biaya operasional nelayan.

“Lalu, pemakaian Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti solar cell dan juga mendorong inovasi lampu bertenaga air laut yang bisa bertahan selama 8 jam dan sangat cocok untuk melaut, rencananya lampu bertenaga air laut ini akan diproduksi secara massal dan dijual dengan harga terjangkau,” terangnya.

Sementara, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, mengatakan, diantara permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah belum adanya infrastruktur penyimpanan BBM (Depo BBM) yang memadai, ketiadaan SPBU di daerah terpencil yang dapat menjangkau langsung masyarakat, jarak depot BBM yang terlalu jauh dan harus via laut, yang otomatis menjadi terkendala apabila cuaca kurang bersahabat dan juga adanya latihan militer yang dapat mengganggu alur pelayaran kapal pengangkut BBM.

Sambungnya, syarat untuk dibangun Depot BBM adalah harus adanya permintaan BBM sebanyak 80.000 kilo liter (kl). Sementara total kebutuhan Kabupaten Anambas pada tahun 2018 sebanyak 60.927 kl per tahun. Untuk mencapai total kebutuhan seperti yang disyaratkan itu sulit, apabila masih banyak permasalahan seperti yang telah saya sebutkan tadi.

“Kami ingin kebijakan bagaimana caranya depot BBM itu bisa dibangun di Anambas, karena kita daerah strategis dan alur pelayaran lalu lintas internasional,” bebernya.

Abdul Haris juga menyambut baik wacana tersebut, mengingat adanya permintaan BBM yang sifatnya mendadak.

“Kita pernah dapat surat untuk penyediaan BBM bagi kapal patroli milik suatu kementerian, karena sifatnya mendadak ini bisa menabrak aturan. Dengan adanya Depot BBM atau sementara ini Depot Terapung, saya kira bisa menjadi solusi,” pungksnya. (rd)

 

Tags: ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan