banner 740x400

banner 740x400

Ini Pandangan Akhir 7 Fraksi “DPRD KOTA TANJUNGPINANG”

Ini Pandangan Akhir 7 Fraksi “DPRD KOTA TANJUNGPINANG”
Ketua Pansus DPRD Kota Tanjungpinang Petrus Marulak Sitohang, membacakan Pendapat Akhir 7 (Tujuh) Fraksi. (Foto : Dedi Yanto)
– Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemko Tanjungpinang Tahun 2016.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Ketua Pansus DPRD Kota Tanjungpinang Petrus Marulak Sitohang, membacakan Pendapat Akhir 7 (Tujuh) Fraksi, terhadap Ranperda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2016, pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Rapat DPRD Kota Tanjungpinang, pada Jumat, (04/08/2017).

Menurut Petrus, pendapat akhir fraksi ini sebagai bentuk pemenuhan salah satu tugas dan fungsi pokok dewan dalam hal pengawasan penganggaran, maka dilaporkannya hasil Pansus DPRD Kota Tanjungpinang yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu terkait pembahasan intensif yang dilakukan oleh Pansus DPRD atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, maka fraksi PDIP memberikan catatan sebagai berikut.

Meskipun Perda APBD 2016 direncanakan defisit 16 milyar, namun realitasi APBD TA 2016 menghasilkan silva sebesar 18 milyar. PDIP memandan,g bahwasanya Pemko Tanjungpinang telah berupaya secara maksimal dan penuh tangjungjawab melaksanakan keuangan, agar dapat terlaksana dan mencukupi semua kebutuhan yang ada.

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan APBD 2016 Pemko Tanjungpinang, memberikan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanan APBD 2016 telah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” sebutnya.

Rancangan pertanggungawaban tentang APBD 2016 sebagai bentuk respontraksi baik berupa pertanyaan, pendapat maupun saran yang disampaikan dalam pendapat akhir ini, serta rapat-rapat sebelumnya dapat dianggap sebagai upaya mendorong Pemko Tanjungpinang menjadi lebih baik, maka dengan ini Fraksi PDIP menyetujui Ranperda Kota Tanjungpinang menjadi Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016.

Selain PDIP, Petrus juga membacakan pandangan akhir Fraksi Golkar yang mencermati pedapat akhir Pansus Anggaran 2016 secara keseluruhan, menilai bahwasanya Pemko Tanjungpinang kurang cermat dalam menghitung target anggaran tahun 2016, sehingga dampak defisit anggaran terus kita alami secara beruntun dari tahun-ketahun.

Defisit anggaran semakin membesar pada TA 2016 dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa Pemko Tanjungpinang kurang cakap dalam menganalisa penerimaan keuangan dari pusat.

Selanjutnya sebut Petrus, Pemko Tanjungpinang harus menerapkan prinsip kehati-hatian, menerapkan prinsip skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat kelas bawah dan bantuan terhadap nelayan-nelayan pesisir, yang masih banyak membutuhkan perhatian ditengah-tengah kelesuan ekonomi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

Catatan berikutnya ialah, Pemko Tanjungpinang juga mempunyai kawajiban untuk turut serta memberikan rangsangan atau stimulus dalam perekonomian, apabila kondisi ekonomi lesu.

Dalam catatan Golkar, ada banyak kasus kebijaksanaan Pemko Tanjungpinang yang tidak mempunya tujuan menggerakkan perkonomian daerah. Sebagai contoh, dalam menentukan anggaran pembangunan dengan menjalankan kegiatan fisik atau infrastruktur yang menguras banyak anggaran, dan tidak bisa dilihat dampak berantai (multiply effect) bagi pembangunan masyarakat.

Demikian juga dengan realisasi penerimaan dari silva TA 2016 sebesar 18 milyar lebih. Fraksi Golkar Kota Tanjungpinang memandang, bahwa terdapat anomali berkaitan dengan hal ini, dimana ketika terjadi banyak sekali kasus tunda bayar kegiatan di tahun 2016, ternyata disisi yang lain terdapat silva pada kas Pemko Tanjungpinang. Hal ini dikhawatirkan menjadi citra yang negetif, serta muncul pula krisis kepercayaan publik terhadap kinerja Pemko untuk masa yang akan datang.

“Fraksi Golkar juga menyatakan Pemko Tanjunpinang juga harus tetap menjaga stabilisasi anggaran dan tidak melakukan pemborosan, karena masih kepentingan rakyat yang harus diprioritaskan. Kegagalan pembangunan Kota Tanjungpinang dari APBD 2016 kemarin, mestinya menjadi relefansi pembangunan untuk tahun yang akan datang. Semoga ditahun ini dengan anggaran APBD 2017 ini, tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat, masa depan dan pembangunan daerah yang lebih baik lagi,” ucapnya, mengakhiri pandangan akhir Fraksi Golkar.

Dalam membacakan pandangan akhir Fraksi Hanura, Petrus menyebutkan, semangat pembangunan tidak hanya dari pucuk pimpinan suatu daerah semata, melainkan perangkat dibawahnya ikut terlibat aktif, efektif, dan efesian dalam proses percepatan pembangunan. Oleh kerenanya diperlukan para pembantu yang mempunyai nilai kerja dan etos kerja yang kempetitif, agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan Kota Tanjungpinang dapat tercapai, tepat sasaran dan keinginan publik.

Untuk itulah Fraksi Hanura berpendapat, bahwa pada pelaksanaan APBD TA 2016, tidak hanya dijadikan tolak ukur keberhasilan saja, melainkan dijadikan bahan evaluasi peningkatan kerja dan kinerja pemerintahan, mengedepankan dan mempertahankan prinsip akuntbilias dan transfaransi dalam mengelola anggaran keuangan daerah yang telah diperuntukan sebelumnya.

Selain itu Petrus juga menyebutkan, Fraksi Hanura menilai tidak optimalnya penyerapan anggaran dari beberapa SKPD pada Program APBD TA 2016, agar dijadikan bahan evaluasi mendalam oleh Pemkpo Tanjungpinang kedepannya. Selain itu, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan penting yang harus diperhatikan pelayanannya, agar aduan dan keluhan pelayanan tersebut dapat diminimalkan.

“Predikan WTA yang diperolah, agar dapat dijadikan alat dan motifasi untuk bekeja lebih giat lagi dalam memberikan pelayanan, Pemerintah yang Good government, akuntable, dan transfaran, efektif efesien dan sebagainya,” katanya, menutup pendapat akhir Fraksi Hanura.

Selanjutnya Petrus juga membacakan pendapat akhir Fraksi Demokrat Plus yang memberikan catatan dan rekomendasi tambahan, yang menyebutan pengesahan Ranperda sudah cukup terlambat. keterlambatan pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 ini telah melanggar Permendagri No.21 tahun 2011, Pasal 29 Ayat 1, dan Perpu No 58 tahun 2005, yang menyebutkan bahwa pengesahannya tidak melebihi batas waktu 6 (enam) bulan, sejak berakhirnya Tahun Anggaran.

Keterlambatan pengesahan ini disebabkan karena dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 ini baru diserahkan oleh Pemko Tanjungpinang kepada DPRD Kota Tanjungpinang, pada awal Juli 2017, atas berakhirnya waktu yang telah ditentukan, sesuai ketentuan hukum yang disebutkan diatas.

Andainya Pemko Tanjungpinang dapat menindaklanjuati seluruh hasil rekomendasi yang diberikan oleh Pansus PTj APBD tahun 2016, oleh DPRD Kota Tanjungpinang. Dari seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh Pansus DPRD, maka hendaknya dapat dijadikan dengan sungguh-sungguh dan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, dalam upaya kita mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Meskipun mendapatkan Predikat WTP berdsarkan hasil audit BPK terhadap APBD Kota Tanjungpinang TA 2016, namun ada sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat Plus meminta agar Pemko Tanjungpinang dapat dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK tersebut,” ucap Petrus, membacakan akhir rekomendasi Fraksi Demokrat Plus.

Tidak ketinggalan, Fraksi Keadilan Sejahtera memberikan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, dinyatakan bahwa penyelenggaraan APBD Pemko Tanjungpinang TA 2016, mendapat Predikat WTP untuk yang ketiga kalinya, ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Tanjungpinang dinyatakan telah sesuai denga standart pengelolaan sebagaimana mestinya.

“Fraksi Keadilan Sejahtera hanya memberikan ketegasan ulang terhadap catatan Pansus dalam pelaksanaan APBD 2016, selain itu jumlah Satpol PP terbatas, dan beban anggota dalam tubuh Damkar yang besar, dengan keterbatasan ketersediaan anggaran, setelah digabungnya Damkar dan SatpolPP, maka merekomendasikan untuk Pemko Tanjungpinang penambahan tenaga operasional Satpol PP dan Damkar, serta pertimbangan anggaran tunjangan resiko pekerjaan, untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dan Damkar,” lanjutnya.

Dari Fraksi Gerindra, memberikan penghargaan dan ucapan selamat atas predikat WTP dari BPK terhadap laporan keuangan Pemko Tanjungpinang dari BPK, sehingga dapat memotivasi kita untuk dapat meningkatkan kinerja kita di tahun-tahun yang akan datang.

Namun Fraksi Gerindra tetap memberikan rekomendasi kepada Pemko Tanjungpinang, dan beranggapan bahwa, Laporan Pertananggungjawaban APBD 2016 ini dapat dijadikan bahan koreksi dan evaluasi berbagai pihak eksekutif dan legislatif, untuk melakukan perubahan dan perbaikan dan penyempurnaan dalam manajement pengelolaan keuangan.

Fraksi Gerindra beranggapan, bahwasanya pelaksanaan keuangan daerah bukan sebatas menilai dan menghitung penggunaan anggaran pembangunan semata, akan tetapi bagaimana proses telaah dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan amanat keuangan itu sendiri.

Fraksi Gerindra Berharap, proses monotoring dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan guna mendukung kegiatan pembangunan daerah harus terkontrol dengan baik.

“Selain itu pelaksanaan APBD TA 2016 jika ditinjau dari aspek laporan hasil pemeriksaan BPK, memang telah berhasil mendapatkan predikat WTP, namun hal ini baru sebatas kewajaran administratif, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk menyajikandan mengungkap laporan keuangan serta sumbernya,” imbuhnya.

Sementara, lanjut Petrus, bagaimana dampak alokasi anggaran terhadap tingkat kesejaheraan masyarakat Kota Tanjungpinang, hal ini perlu kita ketahui bersama, apakah alokasi-alokasi anggaran yang telah terlaksana berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang.

Lanjut Pertrus lagi, Fraksi Gerindra menghimbau agar Pemko Tanjungpinang lebih giat berusaha untuk menggali potensi PAD yang selama ini belum maksimal, antara lain, UKM, sektor kreatif, dan BUMD.

Dari pembahasan Racangan APBD 2016, Fraksi Gerinda menyampaikan rekomedasi kepada Pemko Tanjungpinang untuk menjadi perhatian, serta menindaklanjuti sektor pendidikan, yaitu SD yang tidak merata pembangunannya.

“Dengan ini Fraksi Gerindra menyatakan dapat menerima Ranperda Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD 2016, untuk disahkan menjadi Perda,” ujarnya.

Terakhir, Petrus membacakan pandangan Fraksi Amanat Pembangunan, yang beranggapan bahwa pelaksanaan APBD TA 2016 jika ditinjau dari aspek leporan hasil pemeriksaan BPK, memang berhasil mendapatkan Predikat WTP, namun hal ini baru sebatas kewajaran administratif, seperti yang di ungkapkan Fraksi Gerindra, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk menyajikan dan mengungkap laporan keuangan saja.

Sementara itu lanjutnya, bagaimana dampak alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang ini, apakah hal ini telah mencapai alokasi anggaran berdampak posotif terhadap masyarakat Kota Tanjungpinang, masih perlu kita lihat.

“Kami menghimbau kepada Pemko Tanjungpinang, agar lebih giat dan berusaha menggali potensi PAD yang selama ini belum maksimal, antara lain UKM, Sektor Ekonomi Kreatif dan BUMD,” katanya, membacakan rekomendasi Fraksi amanat Pembangunan.

“Pemko Tanjungpinang harus meningkatkan sinergitas antara Pemko Tanjungpinang dengan DPRD Kota Tanjungpinang, agar anggaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal, dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu,” tambah Petrus.

Selain itu, merekomandasikan juga kepada Pemko Tanjungpinang untuk menjadi perhatian serta menindaklanjuti dari sektor pendidikan, yakni SD tidak merata perkembangannya.

Dengan berbagai pertimbangan yang telah disampaikan diatas, tambah Petrus, maka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, diperlukan kesepakatan bersama dari DPRD Kota Tanjungpinang.

Pada sidaang paripurna itu, hadir juga Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno sebagai pimpinan sidang, Wakil Ketua I Ade Angga, Wakil Walikota Tanjungpinang mewakili Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Sekwan Kota, Abdul Kadir Ibrahim, 16 anggota Dewan, dan sejumlah Kepala OPD dan Perwakilannya. (SK-MU)

 

Tags: , ,
banner 740x400

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM
banner

banner 728x90

banner

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan