banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Jangan Hanya Amjon dan Azman Taufik Yang Dicopot

Jangan Hanya Amjon dan Azman Taufik Yang Dicopot
DPRD Kepri menggelar Rapat Lintas Komisi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Badan Penanaman Modal dan PTSP, serta Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepri, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kepri. (Foto : Humas DPRD Kepri)


Jangan Hanya Amjon dan Azman Taufik Yang Dicopot

  • Terkait Kemelut Tambang Bauksit di Bintan.
  • Pemprov Kepri Diduga Terbitkan Izin Yang Tidak Prosedural.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Pencopotan Amjon dan Azman Taufik karena mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) jadi perhatian DPRD Kepri. Dimana DPRD Kepri langsung menggelar Rapat Lintas Komisi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Badan Penanaman Modal dan PTSP, serta Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepri, di Ruang Rapat Komisi II, DPRD Kepri, Rabu, (20/3/2019), untuk mengetahui lebih dalam permasalahannya.

Dihadapan para anggota DPRD, Plt Kadis Pertambangan, Hendri Kurniadi, memaparkan kronologisnya. Disebutkannya, bahwa Pemprov Kepri telah menerbitkan tiga izin yang tidak procedural, yaitu Izin Usaha Pertambangan kepada PT Gunung Bintan Abadi dan Wahana Karya Suksesindo.

“Izin itu juga termasuk izin operasional pertambangan di wilayah Bintan. Izin diterbitkan tahun 2017 lalu,” kata Hendri.

Pernyataan itu, langsung mengundang pertanyaan dari anggota DPRD yang hadir. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, misalnya, Ia menanyakan apakah dengan izin tambang tersebut cukup bagi perusahaan untuk langsung melakukan penambangan dan ekspor.

“Berarti, kemarin tambang itu langsung diekspor,” tanya Jumaga. Mendapat pertanyaan itu, Hendri membenarkan.

Tak mau ketinggalan, anggota Komisi I dari Fraksi Hanura Plus, Sukhri Fahrial, meragukan keberanian Amjon dan Azman Taufik mengeluarkan izin, tanpa sepengetahuan atasannya langsung. Berdasarkan pengalamannya mengurus tambang, setiap perizinan pasti diketahui langsung kepala daerahnya.

“Saya ini mantan pemain tambang dan sangat paham (seluk beluk pengurusan izin tambang). Jadi, rasanya tidak fair kalau hanya Amjon dan Azman yang diberi sangksi. Saya menduga ada pihak lain,” kata Sukhri.

Maka dari itu, Ia mengusulkan agar permasalahan tambang ini dituntaskan. Jika lebih banyak dampak negatif daripada positifnya, Ia menyarankan untuk ditutup saja.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi II dari Fraksi PKS-PPP, Iskandarsyah. Menurutnya, pertambangan di Kepri dihentikan saja.

“Dihentikan saja dulu, sampai kita perbaiki sistem pengawasannya. Sehingga, tidak ada lagi pencurian dan perusakan lingkungan,” kata Iskandarsyah.

Hadir dalam rapat tersebut, Sekdaprov Kepri Arif Fadillah, Widiastadi Nugroho, Darmin, Burhanudin Nur, Saptono Mustakim, Teddy Jun Askara. Dalam rapat ini seluruh anggota DPRD memberikan pendapat dan tanggapannya. Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD mempersilahkan fraksi-fraksi dan Komisi membahasnya. Rapat lintas fraksi ini rencananya akan dilanjutkan Minggu depan. (Wak Zek)

Tags: ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan