banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

JPU Diduga “PAKSAKAN KEHENDAK”

JPU Diduga “PAKSAKAN KEHENDAK”
Agreement Time Limit yang diberikan oleh PT Bangun Citra Abadi. (Foto : Simarmata)


JPU Diduga “PAKSAKAN KEHENDAK”
– Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Pengadaan Alat Transportasi Laut Disdisk Lingga.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Ketua Pokja lelang, Jefrizal, ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara ratusan juta, terkait pengadaan 6 unit pompong Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lingga 2017 silam.

Hal itu tak lepas dari kesalahan administrasi dokumen “Agreement Time Limit” yang diberikan oleh PT Bangun Citra Abadi, dealer resmi, sudah tidak berlaku.

Menanggapi kesalahan administrasi yang dilakukan Jefrizal, JPU Alexander Silaen mengatakan, berpikir dan melihat korupsi jangan hanya melalui lingkup kesalahan administrasi saja.

“Kalau cara berpikir semua orang melihat korupsi melalui lingkup kesalahan administrasi. Ya bebas semua lah orang,” kata Alexander Silaen, menjawab SIJORIKEPRI.COM, usai sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis, (04/10/2018) siang.

Muklis, kuasa hukum Jefrizal, mengatakan bahwa, terkait kesalahan administrasi, dari kacamatanya ia menilai, makna kesalahan administrasi, menurutnya banyak faktor dan penyebab. Seperti yang dilakukan kliennya.

Dipersidangan dan berdasarkan fakta keterangan seluruh saksi dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lingga, kata Muklis, arahnya tidak keluar dari jalur administrasi (proses lelang) dan bukan tindak pidana korupsi.

“Klien saya mengaku khilaf. Khilaf beda dengan salah. Khilaf dilakukan tanpa disengaja atau tanpa sadar. Kalau salah, jelas dilakukan dengan sadar dan disengaja,” ujar Muklis.

“Karena tanpa disengaja, seperti yang saya tegaskan dalam sidang tadi. Dokumen agrement time limit dari dealer resmi yang diterima Jefrizal beserta kedua anggota Pokja sudah diminta yang baru. Artinya, ini dilakukan tanpa sengaja, karena ada upaya klarifikasi kepada pihak perusahaan. Dan ini murni kesalahan administrasi, bukan ada unsur memperkaya diri, dan lain-lain,” papar Muklis menambahkan.

Diketahaui, dokumen tersebut sudah mati, setelah adanya pemeriksaan dari Kejaksaan dan Inspektorat. Namun, kata Muklis, oleh panitia lelang sudah disurati ke dialer resmi. Setelah itu, dijawab dengan melampirkan dokumen terbarunya.

“Sudah dijawab sama dealer resminya. Dan itu juga ditembuskan kepada Kasipidsus Kejari Lingga. Dan pada saat itu, Kasipidsus diam (dipersidangan), yang artinya mengiyakan,” ucap Muklis.

Lebih jauh Muklis mengungkapkan, di dalam Berita Acara Pemeriksaan Henri (Direktur PT Bangun Citra Abadi), juga disebutkan bahwa dokumen itu ada.

“Bukan tidak ada. Ada! Dalam BAP Henri, juga disebutkan ada yang baru kok,” terang Muklis.

Kesimpulannya, lanjut Muklis, dalam hal ini, kata dia kliennya (Jefrizal) telah melakulan klarifikasi kepada perusahaan dan meminta dokumen terbarunya.

“Kan jelas ada yang terbaru. Diakui dealer tersebut anak buahnya salah kasih dokumen. Yang dikasih bukan dokumen yang terbaru, melainkan dokumen lama. Dan itupun sudah diberikan yang terbaru, dan tembusannya ke Kasipidsus,” ucap Muklis mempertegas kembali.

Terkait indikasi munculnya dugaan kerugian keuangan negara, sebelumnya, Muklis mengatakan, bahwa JPU menjelaskan hasil kerugian keuangan negara itu dihitung oleh pihak Kejaksaan sendiri.

“Itu diakui oleh JPU Alex, waktu di persidangan loh,” kata Muklis.

Keterangan tersebut, kata Muklis, berbeda dari pengakuan ahli yang dihadirkan JPU sebelumnya, pada Rabu 19 September 2018 lalu.

Menurut Muklis, dari pengakuan Moh Solikhan Arif, ahli dari Intitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, jasa kontruksi Teknik Perkapalan itu mengaku dirinya ditunjuk oleh Kejari Lingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap 6 unit pompong TA 2017 pada Maret 2018.

Hasil pemeriksaan itu, Moh Solikhan Arif menjelaskan, ada beberapa item yang menjadi temuan dan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah diterimanya dari pihak Kejaksaan.

“Itu dikatakan Arif langsung saat dipersidangan pada 19 September 2018,” ujar Muklis.

Kemudian, setelah mendengar keterangan Moh Solikhan Arif, menurut Ketua maupun anggota Majelis Hakim, hal itu tidak ada kaitannya dengan terdakwa Jefrizal.

Apabila dikaitkan dari keterangan ahli LKPP Hermawan Kaeni pada 30 September 2018 kemarin saat dipersidangan, yang berhak menghitung kerugian keuangan negara, adalah BPK dan BPKP.

“Itu dikatakan Pak Hermawan Kaeni dipersidangan. Dan dia salah satu orang yang menyusun Pepres 54 tahun 2010,” tegas Muklis, mengakhiri. (Sim)

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Pengadaan Alat Transportasi Laut Disdik Lingga TA 2017. (Foto : Simarmata)

Tags: , , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan