banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

JPU Gerah Terhadap “MUKLIS dan JEFRIZAL”

JPU Gerah Terhadap “MUKLIS dan JEFRIZAL”
Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Pengadaan Alat Transportasi Laut Disdik Lingga TA 2017. (Foto : Simarmata)


JPU Gerah Terhadap “MUKLIS dan JEFRIZAL”
– Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Pengadaan Alat Transportasi Laut Disdik Lingga.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Alexander Silaen, merasa gerah dengan aksi yang ditunjukan Muklis dan Jefrizal, dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu, (26/9/2018), kemarin.

Dipersidangan, Muklis (kuasa hukum Jefrizal) sempat berkali-kali mempertanyakan peran dan tugas APIP maupun rapat yang dilakukan antara Kejaksaan dan Inspektorat pada 25 Januari 2018.

Sementara, Jefrizal selaku terdakwa, sempat mengatakan kepada Inspektorat, bahwa kesalahan administrasi seharusnya ditangani pihak APIP sesuai dengan butir MoU antara Kemendagri, Kepolisian dan Kejaksaan di tahun 2018.

Menyikapi hal itu, JPU Alexander Silaen tampaknya tak mau kalah malu. Dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Santonius Tambunan SH MH selaku Ketua, didampingi Yon Efri SH MH dan Iriaty Khairul Ummah SH selaku anggota Hakim, dia mengatakan pada 25 Januari 2018 hanya melakukan diskusi.

“Kita dari Kepala Kejaksaan Lingga waktu itu pernah mengundang Inspektorat untuk berdiskusi, ekspos di ruangan saya terkait permasalahan ini, setelah melalui beberapa proses. Kesimpulannya dipegang oleh masing-masing pihak,” tegas Alex.

Sementara, pengakuan pihak Inspektorat melalui tim pemeriksa saat dipersidangan, diterangkan bahwa usai rapat di Kejari Lingga pada tanggal 25 Januari 2018, esoknya tim melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para pihak. Hal itu, ditegaskan Drs Azmi, berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal 26 Januari 2018.

“Kami memanggil saudara Sarman (PPTK), Jefrizal (Pokja), Zamruddin (KPA/PPK), Deny (Pokja), Nur Efendy (Pokja) dan Hernety (Kontraktor),” kata Azmi, sesuai SPT.

Selesai pemeriksaan keterangan dilakukan, tambah Azmi, pihaknya kemudian membuat berita acara pemeriksaan keterangan yang ditandatangani oleh para pihak.

Setelah itu, lanjutnya lagi, pihaknya kemudian menyusun kesimpulan dan melaporkan hasil kesimpulan permintaan keterangan kepada Inspektur dan disetujui dengan dibubuhi tandatangan.

“Selanjutnya, kami diperintahkan melalui SPT tersebut, untuk melakukan pemberian “Jawaban” (kepada Kejaksaan Lingga),” ungkap Azmi.

Ironisnya, berdasarkan keterangan penjelasan pihak Inspektorat dipersidangan, tampak bertolak belakang dari penjelasan Alex yang mengatakan pada tanggal 25 Januari 2018 hanya melakukan diskusi.

Sementara, tim pemeriksa, yakni Drs Azmi mengatakan, pada tanggal 26 Januari 2018, berdasarkan SPT dilakukan pemeriksaan keenam orang tersebut, dan kemudian memberikan jawaban kesimpulan keterangan kepada pihak Kejaksaan.

Tak ingin kalah malu, dan lebih percaya diri hingga menghentakkan meja menggunakan buku. Alex kemudian tampak mengaitkan hasil kesimpulan keterangan yang didapatkan dari pihak Inspektorat dengan nota kesepahamaan antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian, seperti yang sebelumnya dipertanyakan Jefrizal kepada Inspektorat.

Menurut Alex, nota kesepahaman itu baru keluar dan ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2018. Di dalam nota kesepahaman itu, lanjut Alex, dijelaskan bahwa akan dilakukan koordinasi pada saat penyelidikan.

“Izin majelis saya ingin menyampaikan, bukan mau mengarahkan atau tidak, tapi Kejaksaan ini etikat baiknya luar biasa, nota kesepahaman baru ditandatangani 28 Februari 2018. Tapi kami sudah melakukan koordinasi sejak awal Januari 2018,” tegas Alex, kemudian menambahkan bahwa hasil penyelidikan dan penetapan tersangka dilakukan pada 28 Maret 2018.

“Saya bacakan lagi, mungkin Inspektorat bisa mengoreksi jika saya salah, jadi tidak terpacu kepada nota kesepahaman. Karena kami melakukan penyelidikan sebelum nota kesepahaman keluar, begitu terdakwa Jefrizal. Sebelum nota kesepahaman keluar,” tegas Alex berulang-ulang.

Ditambahkannya, sebelum nota kesepahaman keluar di 28 Februari 2018, pihaknya mempunyai etikat baik memberikan waktu 60 hari sejak dilakukan penyelidikan pada 25 Januari.

“Karena etikad baik kami, kami panggil kalian untuk koordinasi, di bulan Januari 2018, penyelidikan di awal Januari 2018, tapi nota kesepahaman baru keluar di 28 Februari 2018. Artinya apa, kami akan melakukan etikat baik kepada teman-temn Pemkab dalam hal ini,” ujar Alex.

Ironisnya, dari keterangan Kasi Pidsus Alexander Silaen, yang juga berperan sebagai JPU dalam perkara terdakwa Jefrizal, terkait penjelasan dan pemahaman atas nota kesepahaman tersebut tampaknya belum diketahui, sehingga Alex menjelaskan nota kesepahaman anatara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian baru keluar dan ditandatangani pada Februari 2018.

Pantauan di lapangan, berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian, ternyata sudah ditandatangani pada 30 November 2017. (Sim)

 

Tags: , , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan