banner 740x400

banner 740x400

Kasus Monumen Bahasa, AN, Y dan MY Terancam 20 Tahun Penjara

Kasus Monumen Bahasa, AN, Y dan MY Terancam 20 Tahun Penjara
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Drs Erlangga, didampingi Wadirreskrimsus, AKBP Nugroho SIK, saat menggelar konferensi Pers Kasus Monumen Bahasa Melayu tahap II. (Foto : Humas Polda Kepri)


Kasus Monumen Bahasa, AN, Y dan MY Terancam 20 Tahun Penjara

SIJORIKEPRI.COM, BATAM — Dugaan kasus tindak pidana korupsi Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, dengan rekanan pemenang tender PT Sumber Tenaga Baru, terus diusut Polda Kepri.

Proyek ini menganggarkan dana APBD Kepri TA 2014, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak sebesar Rp.12.585.555.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Tiga orang telah ditepatkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kadis Pendidikan Kepri selaku Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) berinisial AN, pimpinan PT.Sumber Tenaga Baru berinisial Y, dan pihak ketiga yang meminjam perusahaan berinisial MY.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Drs Erlangga, didampingi Wadirreskrimsus, AKBP Nugroho SIK, saat menggelar konferensi Pers di Media Center Polda Kepri, Senin, (18/11/2019), mengatakan, hasil penyidikan Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri, kasus Tindak Pidana Korupsi Monumen Bahasa Melayu Tahap II diawali pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014, telah ditandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Nomor : 010 / SP – PPK / Disbud / VI / 2017, antara tersangka inisial AN, dengan tersangka inisial Y.

”Adapun total harga kontrak atau nilai kontrak adalah sebesar Rp.12.585.555.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah),” kata Erlangga.

Kontrak kerja berlaku sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014. Paket pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II, mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pembayaran bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Peran dari masing-masing sebagai tersangka adalah, dimana AN mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain, dan sebagai PPK tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Tersangka Y selaku penyedia barang telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada tersangka MY, dengan cara meminjamkan PT.Sumber Tenaga Baru dan mendapat fee sebesar 3 persen sejumlah Rp.66.634.245,-.

”Tersangka MY tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dimana progres pekerjaannya dibawah mutu beton K 250 (tidak sesuai dengan spek),” terang Erlangga.

Akibat dari perbuatan para tersangka tersebut, negara telah dirugikan sebesar Rp. 2.219.634.245,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019.

Tersangka dikenakan Pasal UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dan Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.50.000.000. (Wak Rans/R)

Click to rate this post!

[Total: 2 Average: 5]

Tags: , ,
banner 740x400

banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

banner 728x90

 

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan