banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Kesalahan Administrasi, “KEJARI LINGGA TERKESAN NGOTOT” Pidanakan Jefrizal

Kesalahan Administrasi, “KEJARI LINGGA TERKESAN NGOTOT” Pidanakan Jefrizal
Sidang Kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Pompong di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga tahun anggaran 2017. (Foto : Simarmata)


Kesalahan Administrasi, “KEJARI LINGGA TERKESAN NGOTOT” Pidanakan Jefrizal

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Kejaksaan Negeri Lingga tampaknya tak punya pilihan lain, selain menetapkan Hernety dan Jefrizal sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pompong di Dinas Penddikan (Disdik) Kabupaten Lingga tahun 2017.

Berawal dari kelalaian saat proses lelang, yakni terkait administrasi, Jefrizal pun mendekam di Rumah Tahan (Rutan) Tanjungpinang. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lingga, pada 6 Agustus 2018 lalu.

Sementara Hernety, Direktur CV Mekar Cahaya hingga kini masih buron. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Pidana Khusus Alexander Silaen, saat dihubungi SIJORIKEPRI.COM.

“Semuanya sudah diserahkan ke Bidang Intelijen Kejaksaan, dan juga sudah disampaikan ke pihak Kepolisian, jadi kami di Pidsus menunggu siapa tahu ada informasi terkait Henerty,” kata Alexander Silaen, Sabtu, (25/8/2018) lalu.

Ditetapkannya mereka sebagai pelaku, bukan tanpa alasan. Penyebabnya, yakni munculnya nilai kerugian keuangan negara ratusan juta rupiah berdasarkan hasil upaya penyelidikan yang dilakukan Kejari Lingga selama 3 bulan. Sekitar Rp 125 juta,” ucapnya.

Berawal dari pemanggilan Henerty selama 3 kali, kata Alex, Direktur CV Mekar Cahaya itu tak pernah datang. Sehingga atas perintah Kajari Lingga, yang waktu itu masih dijabat Puji Triasmoro, keluar surat penetapan tersangka DPO kepada Hernety.

Yang menarik, setelah bergulirnya sidang terdakwa Jefrizal. Ketua Pokja 3 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lingga yang diduga terlibat itu, dari keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak sedikitpun mengarah akan keterlibatannya.

Seperti yang dikatakan Alex sebelumnya, dari pengadaan hingga proses penetapan lelang ada dugaan tindak pidana korupsi.

“Ada Mark-up mulai dari pengadaan, hingga penetapan lelang,” sebut Alex.

Di persidangan, apa yang disangkakan kepada Jefrizal oleh JPU, mulai terungkap. Diduga ada unsur pemaksaan penetapan tersangka. Hal itu terlihat, atas adanya kelalaian kelengkapan salah satu syarat dokumen pelelangan yang sudah kadaluarsa “Agreement Time Limit”. Namun hal itu sudah disurati ke pihak distributor untuk diperbaiki.

“Klien saya sudah meminta yang terbaru kepada distributornya. Ini dokumen terbarunya,” kata Muklis, kuasa hukum Jefrizal sambil menunjukan ke Majelis Hakim yang dipimpin langsung Santonius Tambunan SH MH. Disaksikan JPU, Alexander, Prima dan Agis maupun para saksi.

Hal itu juga tak dibantah oleh sekretaris dan anggota lelang yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa Jefrizal.

“Ada, ada Pak Jef nyuruh kami meminta dokumen yang terbaru kepada didtributor melalui email,” ucap Deni, menjawab Majelis Hakim, usai mendengar keterangan terdakwa Jefrizal.

Sementara, kesalahan administrasi berdasarkan UU No 30 Tahun 2014, pasal 20, ayat 1 hingga 6 dibunyikan sebagai berikut 1. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 2, Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: a. Tidak terdapat kesalahan; b.Terdapat kesalahan administratif atau c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

3. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 60 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

5. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. 6. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Namun UU itu, tak mengurungkan Kejari Lingga untuk membuktikan dugaan keterlibatan terdakwa Jefrizal. Tidak tanggung-tanggung, JPU menghadirkan puluhan saksi yang beperan mulai dari PA, KPA, PPTK, PPHP, Konsultan pengawas dan perencanaan, hingga bendahara tak luput dari pantauannya. Jumlah mereka mencapai puluhan orang.

Ironisnya, banyak ketimpangan yang diduga melanggar Pepres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Tidak adanya peran PPK. Sehingga, KPA yang dipersidangan mengaku tidak lulus sertifikasi PPJB telah menandatangani dokumen kontrak dan menetapkan HPS. Tanpa meneliti hasil dokumen pemenang lelang. Dan pengakuan KPA bahwa dokumen kontrak untuk ditandantangani oleh Hernety, diserahkan kepada suaminya.

Disisi lain, merajut peran Inspektorat, Kejari tampaknya enggan menghadirkan Inspektorat sebagai saksi mahkota. Yang mana Inspektorat seharusnya menjadi pilar terdepan melakukan pengawasan internal pemerintahan dan pengawalan yang tertuang dalam pelaksanaan program pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) di Kabupaten Lingga. Ada apa?

Seperti penjelasan Kasiman selaku PA dipersidangan terkait peran Inspektorat. Baca : http://sijorikepri.com/pekerjaan-belum-diaudit-bpk-dan-inspektorat-langsung-kasus/
Dan timbulnya pertanyaan Ketua dan anggota Majelis Hakim terkait Jefrizal bisa duduk sebagai terdakwa. Baca : http://sijorikepri.com/hakim-bingung-jefrizal-bisa-duduk-di-bangku-sebagai-terdakwa/

Dari pantauan di lapangan, sidang akan dilanjutkan pekan depan. Masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi PPHP yang tidak hadir. Dan sosok yang disebut-sebut selaku pelaksana proyek di lapangan, yakni Dani dan berikutnya Inspektorat. (Sim)

 

Tags: , , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan