banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Ketua PN Karimun “AKAN DILAPORKAN Ke MA”

Ketua PN Karimun “AKAN DILAPORKAN Ke MA”
Tergugat dan Kuasa Hukum, Linda Theresia SH, berserta Polsek Meral, menunggu Pengadilan Negeri Karimun, yang tak kunjung datang. (Foto : Wak Fik)


Ketua PN Karimun “AKAN DILAPORKAN Ke MA”

SIJORIKEPRI.COM, KARIMUN — Persidangan Sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun dengan perkara No.50/pdt.G/2017/PN.TBK, yang dilaksanakan di tempat lokasi lahan sengketa, Desa Pangke, Jumat (27/07/2018) lalu, berlanjut hingga Jumat, (3/8/2018).

Namun pihak kuasa hukum penggugat dan Ketua Hakim Pengadilan Tanjung Balai Karimun, Jumat, (3/8/2018), tidak datang.

Kuasa Hukum teregugat, Linda Theresia SH dan Mochamad Firdaus SH, mengatakan, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Budiman Sitorus, membuat ulah lagi.

“Untuk sita jaminan perkara No 50/pdt.G/2017/PN.Tbk, pemberitahuan sita jaminan akan dilaksanakan pada hari ini jam 9.00 WIB, sesuai surat yang disampaikan ke Kantor Kades Pangke. Namun sampai pukul 11.30, pihak pengadilan tidak datang tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak kuasa hukum tergugat,” ujar Linda, kepada awak media ini.

Menurutnya, selain kuasa hukum, pihak Desa dalam hal ini Kades Pangke, Kecamatan Meral Barat, meninggalkan lokasi lebih awal, karena sudah terlalu lama menunggu di lokasi dari pukul 9:30 WIB.

“Demikian juga Kuasa Hukum tergugat yang telah menunggu sejak jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.20 WIB,” ujar Linda kesal.

Menurut Linda, sebagai kuasa hukum tergugat, ia merasa ada yang aneh dalam pelaksanaan sita jaminan, selain terkesan dipaksakan. Salah satunya adalah sampai saat ini tidak adanya surat pemberitahuan resmi yang diberikan kepada Kuasa Hukum maupun tergugat yang memberitahukan adanya pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan pada tanggal 27 Juli, maupun 3 Agustus 2018.

“Juga meskipun Ketua Majelis Budiman Sitorus yang melakukan pemeriksaan setempat (ps) tahu obyek yang akan disita jaminankan bukan obyek yang disengketakan oleh penggugat (Yusiman),” ungkapnya.

“Kami sebagai Kuasa Hukum tergugat akan membuat surat resmi keberatan, dan akan melapor ke Mahkamah Agung atas penetapan yang dibuat oleh Majelis Hakim Budiman Sitorus. Yang jelas cacat hukum dan melanggar etika hakim,” pungkasnya. (wak fik)

 

Tags:
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan