banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

KPHP Usut Dugaan Penyerobotan Lahan Manggrove di Bintan

KPHP Usut Dugaan Penyerobotan Lahan Manggrove di Bintan
Sidang lapangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang. (Foto : Ist)


KPHP Usut Dugaan Penyerobotan Lahan Manggrove di Bintan
-BPN Dinilai Sesuka Hati Terbitkan Sertifikat Tanah.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Lahan Mangrove yang berada dalam kawasan hutan produksi terbatas, tidak boleh dimiliki dengan pengurusan sertifikat hak milik. Apalagi, di atas lahannya dilakukan penggarapan atau pembabatan. Namun, kondisi ini tidak berlaku di jalan H Paranrengi RT 012/RW 002, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Di lokasi ini, ada warga mengklaim mereka telah memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang bersangkutan pun telah membabat hutannya. Akhirnya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Bintan-Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, terpaksa mengambil sikap tegas.

Instansi ini lantas memperkarakan status kepemilikan tanah tersebut ke ranah hukum. Hingga saat ini, penyelesaian kasusnya masih berjalan, dengan melibatkan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang terkait pidana umum. Karena, di lahan ini warga yang mengklaim memiliki lahan secara sengaja telah melakukan pembangunan.

Selain penyelesaian di tingkat PN, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Bintan-Tanjungpinang, juga telah melakukan upaya hukum. Karena ada kerusakan hutan Manggrove yang ada di lokasi lahan tersebut.

Terkait upaya hukum yang dilakukan KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang, tim ahli telah diturunkan. Antara lain melakukan penilaian terhadap kerusakan hutannya, serta menetapkan titik koordinat lahan yang bermasalah.

Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat KPHP Unit IV, Bintan-Tanjungpinang, Andi Sandri SH, mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan terhadap BPN.

Pihak BPN mengaku tidak dibenarkan terbit sertifikat di lahan Manggrove. ”Meski BPN mengklaim tidak boleh ada sertifikat, namun kenyataannya di lahan ini telah ada sertifikat kepemilikan. Tentu hal ini sangat aneh. Siapakah oknum BPN yang telah menerbitkan sertifikatnya?. Ini akan kita usut secara tuntas,” kata Andi Sandri, Minggu, (19/5/2019).

Pemanggilan juga telah diberikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bintan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau.

”Informasi yang kita terima dari PN, warga yang terlibat memiliki sertifikat ini belum menunjukkan itikad baik. Karena, dua (2) kali dilayangkannya surat pemanggilan, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan,” kata Andi Sandri.

Dasar hukum membawa kasus ini ke ranah hukum, antara lain terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986, tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan (terlampir);
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 60.299 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) Hektar dan Perubahan Kawasanhutan Seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) Hektar di Provisni Kepulauan Riau.

Mengacu dasar hukum ini, masih kata Andi, berdasarkan ketentuan Nomor: 173/Kpts-II/1986 di atas, Locus yang menjadi Locus Delicti merupakan Kawasan Hutan Konversi (HPK). Berdasarkan ketentuan Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015 di atas, Locus yang menjadi Locus Delicti merupakan Kawasan Hutan, kawasan yang dimaksud adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Pada Locus Delicti merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ditumbuhi tanaman mangrove alami. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tidak bisa diberikan hak kepemilikan baik perorangan maupun kelembagaan, melainkan melalui perizinan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, perkara yang disidangkan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang tersebut di dalam pasal 385 KUHP, karena Locus Delicti berada dalam penguasaan negara dan bukan hak perorangan maupun kelembagaan (seharusnya menggunakan regulasi kehutanan yang berlaku).

Secara teknis, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Bintan Tanjungpinang telah membuktikan, bahwa hak kepemilikan yang diberikan cacat secara hukum, karena berada di dalam Kawasan Hutan.

Adanya unsur penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam mengeluarkan hak kepemilikan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan, karena dalam penetapan hak kepemilikan harus didasari oleh warkah sebagai dasar mutlak yang harus terpenuhi sebelum dikeluarkan atau ditetapkan hak kepemilikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan, sedangkan hal ini tidak bisa ditunjukan dan atau dibuktikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan.

”Hakim juga harus melihat bagaimana proses hak (sertifikat) itu diberikan, sekiranya hakim dan anggota, serta jaksanya paham, maka tahu mana yang disebut hak dan mana yang bukan disebut hak, kalau pun tidak paham, berarti harus melihat aturan yang berlaku dan bukan hanya melihat sertifikat yang ada setelah ditetapkanya (barang aspal banyak kok, bisa dibuat juga, asal harga cocok),” tutupnya. (Wak Zek)

Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat KPHP Unit IV, Bintan-Tanjungpinang, Andi Sandri SH, melakukan pengecekan lahan Manggrove yang diduga diserobot di Kabupaten Bintan. (Foto : Ist)
Tags: , , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan