banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

KPK Jangan Cepat-Cepat Pulang

KPK Jangan Cepat-Cepat Pulang
Salah satu kasus yang melibatkan Gubernur Kepri bersama Kadis Perikanan dan Kelautan di Kepri. (Foto : Dok/Net)


SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Terkuak temuan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) melibatkan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, menimbulkan reaksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

HMI secara tegas minta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan cepat-cepat pulang ke Jakarta. Pasalnya, organisasi ini mensinyalir ada beberapa kasus lainnya perlu mendapat perhatian KPK.

Ketua Umum HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Arifin, mengatakan, korupsi merupakan kejahatan non meliter yang masuk dalam daftar permasalah terbesar negara Indonesia yang tidak kunjung usai sampai dengan hari ini.

Kasus Korupsi Indonesia, katanya, bukan lagi persoalan main-main. Bulan Februari 2019 ICW (Indonesia Corruption Watch) merilis kasus korupsi di Indonesia sudah stadium tiga. Bahkan tercatat sampai dengan hari ini Kasus korupsi terus mengalir deras, khususnya kasus korupsi yang menyeret kepala daerah hingga demikian, hal ini menambah deretan daftar kasus korupsi di Indonesia.

”Baru-baru ini Provinsi Kepulauan Riau dihebokan dengan Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas dan menyeret orang nomor satu Provinsi Kepulauan Riau,” kata Muhammad Arifin, melalui rilis, Sabtu, (13/7/2019).

Sebagai Provinsi yang terhitung masih cukup muda, terseretnya Gubernur Kepulauan Riau dalam kasus dugaan Korupsi melalui OTT yang dilakukan oleh KPK, hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, terlepas dari dugaan adanya mainan pihak tertentu, serta munculnya dukungan moril Kepada Gubernur Kepulauan yang memiliki kedekatan yang kuat dimasyarakat, aktif dalam semua kegiatan masyarakat, religius subuh keliling, dan suport besar tehadap program keagamaan.

Namun, dukungan terhadap lembaga pemberantasan korupsi harus terus didukung, demi bersihnya Kepulauan Riau dari kasus Korupsi.

Pria akrab disapa Arifin ini mengatakan, kasus korupsi adalah musuh kita semua, tidak ada yang boleh kebal hukum, salah tetaplah salah dan harus diproses dengan berkeadilan, karena kita Ingin menghadirkan daerah kita bersih dari kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat.

Secara definisi, dalam kacamata hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Sebagai informasi, tercatat pada tahun 2018 yang gubris oleh ICW pada April 2019 kerugian negara akibat korupsi sudah mencapai Rp 9.29 Triliun.

”Sebagai daerah yang terkenal dengan bunda tanah melayu, orang melayu menjunjung tinggi kejujuran. Saya merasa prihatin dengan kondisi Provinsi Kepulaun Riau karena sudah cukup banyak kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dari Kepulauan Riau,” katanya.

Arifin menegaskan, Provinsi Kepulauan Riau harus dijaga secara bersama, oleh karena itu, KPK Jangan Cepat-Cepat Pulang.

”Mari keliling lagi di Provinsi Kepulauan Riau lebih lama. Jika perlu, mahasiswa, khususnya HMI dilibatkan. Kami siap membantu untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di Kepulauan Riau,” katanya.

Tapi tidak kalah penting, tambahnya, penegakan hukum yang berkeadilan harus diperkuat, pengungkapan korupsi jangan terkesan seperti musiman. Siapa saja harus diproses dan diungkap. Jika terbukti maka proses harus dijalankan, tidak boleh ada yang melindungi, KPK harus berani mengungkap dengan berkeadilan. (Wak Tar/R)

Tags: , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan