banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

LSM Angkat Bicara Terkait Pernyataan “KEPALA INSPEKTORAT KARIMUN”

LSM Angkat Bicara Terkait Pernyataan “KEPALA INSPEKTORAT KARIMUN”
Sekum Lembaga PEPARA-RI, Akmal Khairil (Kiri) dan Kepala Inspektorat Karimun Dedi Hardiman. (Foto : Ist)


LSM Angkat Bicara Terkait Pernyataan “KEPALA INSPEKTORAT KARIMUN”
-Tentang Penyelewengan Anggaran Rp 131 Milyar di Pemkab Karimun.

SIJORIKEPRI.COM, KARIMUN — Terkait pernyataan Kepala Inspektorat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Dedi Hardiman SE, yang diterbitkan salah satu media online di Kabupaten Karimun, pekan lalu, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi dan Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) melalui Sekum, Akmal Khairil SH, angkat bicara.

Berita tersebut dengan judul “Ka. Inspektorat Bantah Adanya Penyelewengan Anggaran
131 Milyar di Pemkab Karimun”. Pernyataan di berita tersebut dinilai sebagai pernyataan sesat yang gagal paham, dan hanya mencari sensasi pada kalangan publik.

Dalam pemberitaan tersebut seolah-olah dugaan penyelewengan dana APBD yang sebesar Rp 131 miliar ditubuh Pemerintahan Daerah (Pemda) Karimun, berdasarkan temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2016, seakan tidak benar/hoax. Hal ini dilontarkan Ketum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Toro, kepada
Wartawan saat diminta tanggapannya, Rabu, (08/08/2018) malam.

Toro menyayangkan kinerja Kepala Inspektorat Karimun, yang semestinya pernyataannya melalui salah satu medi online di Karimun itu, sepatutnya tidak dikeluarkan kehadapan publik.

“Pernyataan itu akhirnya menyesatkan masyarakat atau adanya pembohongan publik. Sementara jelas dalam temuan BPK kepada pemerintahan Karimun mencapai sebesar Rp131 miliar,” katanya.

Menurutnya, fakta perolehan data yang ada, BPK telah merekomendasikan, agar potensi kerugian Negara tahun 2006 hingga 2016 (Semester 1) itu dikembalikan ke kas Negara seniali Rp 92 miliar lebih.

“Parahnya lagi, dari barang/dokumen data yang diperoleh dari tahun ke tahun, BPK menemukan kerugian negara di Pemerintahan Daerah (Pemda) Karimun,” imbuhnya.

Seperti contoh, sambungnya, orang nomor satu sendiri di Karimun (Bupati, Red), BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri merekomendasikan Bupati dan Wakil Bupati, beserta pegawai penerima tambahan penghasilan, supaya mengembalikan dan menyetor ke kas daerah, degan nilai bersih yang diterima sebesar Rp 3.438.900.000,00 atau Rp 3,4 miliar pada tahun 2016.

“Selama ini apa yang dikerjakan Inspektorat Karimun itu?. Apakah tupoksinya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tanya Toro.

Lanjutnya lagi, dalam hasil temuan BPK RI, juga ditemukan ada yang lebih janggal terkait penggunaan dana Bansos pada tahun 2015, yang diduga pontesi kerugian negara hingga miliaran rupiah.

“Dalam hal ini, sebaliknya kita pertanyakan kinerja Inspektorat Karimun itu, karena dalam aturan yakni, selama 60 hari sejak Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) BPK, diterima atau ditunjukan ke SKPD terkait, wajib mengembalikan potensi kerugian Negara yang ada,” tegasnya lagi.

Apabila tidak, sambungnya, pihak Inspektorat berhak menyurati seluruh SKPD sesuai dengan rekomendasi BPK. Bila pontesi kerugian negara sebaliknya tidak dapat dikembalikan ke kas daerah/negara, maka pihak Inspektorat dapat menindaklanjuti ke pihak instansi hukum terkait.

“Apakah amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti itu sudah dijalankan oleh Inspektorat Karimun ?,” tanya Toro.

Lebih menarinyak lagi, Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) melalui Sekum, Akmal Khairil SH, menanggapi pernyataan Kepala Inspektorat Karimun di salah satu media online itu dinilai tidak tepat sasaran.

“Kenapa tidak, kita dari dua elemen aktivis/LSM, tidak pernah menyampaikan surat klarifikasi yang tertunjuk kepada Kepala Inspektorat Karimun itu, melainkan hanya ke pihak Bupati Karimun,” jelas Akmal.

Anehnya lagi, menurut Akmal, pernyataan Kepala Inspektorat Karimun yang menyebutkan jika LHP itu salah satu dokumen negara yang tidak perlu diketahui publik.

“Nah pertanyaannya, bagaimana dengan Undang-undang RI Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Apakah delik hukumnya termasuk LHP itu dokumen negara, atau sebaliknya tidak?,” tanya Akmal, menyindir.

Akmal Khairil SH berharap, pontesi kerugian negara dalam rekomendasi BPK pada tahun 2016 silam, yang diduga melibatkan Bupati/Wakil Bupati saat itu, beserta pegawai penerima tambahan penghasilan, lebih jujur lagi untuk mengembalikan dan menyetor pada kas daerah/negara dengan nilai bersih yang diterima sebesar Rp 3.438.900.000,- atau Rp 3,4 miliar itu.

“Kalau tidak, tentu ini ranahnya Kepala Inspektorat Karimun menindaklanjuti ke lembaga hukum terkait, untuk dilakukan pengusutan terhadap kerugian keuangan daerah/negara yang terjadi,” tegas Akmal.

Menyikapi hal ini, Kepala Inspektorat Karimun Dedi Hardiman SE, yang hendak dihubungi wartawan via seluler miliknya guna konfirmasi kebenaran pernyataannya pada salah satu media online itu, tak diangkat. (wak fik)

 

Tags: ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan