banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

M Asyura Sesalkan Surat Pengunduran Dirinya “DARI DPD II GOLKAR KARIMUN”

M Asyura Sesalkan Surat Pengunduran Dirinya “DARI DPD II GOLKAR KARIMUN”
Sesepuh Golkar, Raja Mansyur Razak, Ketua DPRD Karimun Muhammad Asyura dan Kuasa Hukum Saharuddin Satar SH. (Foto : Munsyi Bagus Utama)

TANJUNGPINANG (SK) — Kemelut yang terjadi di DPRD Kabupaten Karimun belum juga reda, walaupun hasil keputusan PTUN di Batam memenangkan H Muhammad Asyura, karena pihak yang melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Karimun ini mengajukan banding.

Namun hasil keputusan banding itu belum lagi keluar siapa yang menang, Ketua DPD II Golkar Karimun mengirim surat yang isinya meminta agar H Muhammad Asyura mengundurkan diri, sehingga membuat ia kecewa.

“Pada rapat pertama dan kedua belum ada surat untuk saya, agar mengundurkan diri. Yang ke tiga tidak ada rapat pleno, datang surat lagi dari Ketua baru, yang belum dilantik, untuk meminta kemunduran saya, tentu saya bertahan, karena masih menunggu hasil PTUN (Hasil Banding, Red),” kata Bang Atan, panggilan akrab Muhammad Asyura, di Tugu Pinsil, Tanjungpinang, Rabu, (30/11/2016), malam.

Sementara itu, salah seorang sesepuh Golkar, Raja Mansyur Razak yang juga berada saat itu mengungkapkan, bahwa seharusnya Partai membela kader Partainya, karena bagai manapun M Asyura adalah fraksi Golkar. Seharusnya Golkar dalam hal ini melalui sidang oraganisasi dan kaderisasi, mempertanyakan Partai-Partai yang notabenenya memuat mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Karimun.

“Seharusnya ini tugas Partai, bukan Pak Asyura yang harus melobi anggotanya. Jadi bahagian dari tugas partai dan fraksi, maupun sebagai anggota DPRD, dan Pimpinan DPRD. Itu jelas diatur bahwa di DPRD itu di atur berdasarkan UU MD3,” papar Raja Mansyur.

Raja Mansyur Razak melihat, Muhammad Asyura ini dalam konteks arti kata melaksanakan tugasnya sebagai tugas DPRD, membawa nama Fraksi Golkar. Saya rasa hal sedemikian belum dapat diartikan untuk di bawa kepada mosi tidak percaya, karena bagaimanapun aturan itu harus dijadikan suatu referensi untuk melakukan mosi tidak percaya.

“Kalau saya melihat ini faktor X nya, bukan dikarenakan apa yang saya sampaikan tadi, lebih, arti kata ada kepentingan-kepentingan untuk menggeser posisi M Asyura sebagai Ketua DPRD Karimun, untuk digantikan kepada yang lain. Ini yang bertentangan dengan peraturan MD3 maupun AD/ART,” lanjut Raja Mansyur.

Raja Mansyur Razak berharap kepada DPD I Golkar Kepri dan DPD II Golkar Karimun, lebih meningkatkan kepada konteks pembinaan kepada kader partai, yaitu teguran, peringatan, walaupun salah. Bukan memecat.

“Saya sebagai kader Golkar merasa malu, karena dipublikasikan hampir setiap hari di media. Saya baca macam tidak punya muka sebagai kader partai. Yang mengobok-obok itu, arti kata, ya Golkar itu sendiri,” tambahnya.

Mansyur juga menyatakan, tidak sejalan dengan apa yang dilakukan pemimpin Partai (DPD I Kepri dan DPD II Karimun, Red), terhadap Muhammad Asyura.

“Ini yang saya tidak sejalan dengan pemimpin-pemimpin Partai yang demikian, seharusnya orientasinya bagaiman kita mempersiapkan, agar Partai Golkar memenangkan di pemilu 2019, bukan hal yang menjadi kegaduhan di dalam internal partai itu sendiri. Nah seharusnya Pak Asyura ini perlu dipertanyakan oleh partai, tentang mosi tidak percaya itu apa persoalannya. Kalau itu memang ada persoalan masalah disiplin, saya tidak mau dalam hal ini bisa di telunjuk oleh yang lainnya di DPRD Karimun. Saya sebagai kader partai meminta kepada pak Ansar Ahmad dan Ketua DPRD II Karimun Pak Aunur Rafiq, untuk mempertimbangkan semua ini. Jangan sampai karena ini kita jadi favorit bukan karena elektabilitas, tapi karena arti kata ada kepentingan yang membuat Golkar terhambat untuk memenangkan di even 2019. Jadi tentunya, saya sebagai kader tidak ingin ini terjadi,” pintanya.

Ia berharap, jangan untuk menghadapi 2019 ini, Golkar di obok-obok oleh internalnya, dan Pemimpin itu harus menunjukkan dedikasinya, loyalitasnya, bagaimana hubungan antara partai dengan praksi-fraksi, dan dengan lembaga Dewan itu sendiri.

“Itu yang harus dibangun, bukan dimana-mana saya baca koran, asik kader Golkar saja yang kena pecat. Ini yang saya tidak sepakat dan sejalan. Kalaupun ada hal sedemikian, mari kita lakukan itu berdasarkan musyawarah, mufakat, konsolidasi, pembinaan secara objektif, melalui visi misi partai itu seperti apa yang harus kita bawa di tengah-tengah masyarakat. Jadi cobalah profesional didalam mengambil sikap, tindakan yang lebih elegan, sehingga kader-kader itu tidak melihat contoh yang kurang bagus. Saya tidak mau nanti jadi penilaian yang tidak baik bagi kader yang baru,” harapnya.

Kepada Ketua DPD I Golkar Kepri, Ansar Ahmad dan DPD II Golkar Karimun, Aunur Rafiq, ia meminta untuk coba ditinjau kembali, agar tidak menimbulkan kebingungan, dan berharap agar kader Golkar di DPRD Karimun jangan ikut-ikutan banding di PTUN.

“Adapun hal hal yang sudah menjadi keputusan PTUN, okelah, kalau memang dari DPRD nya itu sendiri untuk melakukan banding, silahkan. Tapi Golkar saya tidak berharap. Kalau itu terjadi saya tetap di depan Pak Asyura. Saya akan ikut campur karena saya Golkar. Bukan karena Golkar Karimun, Batam, atau Lingga, bukan itu. Kalau kita bicara Golkar, nanti akhirnya secara Nasional,” tandasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum H Muhammad Asyura, Saharuddin Satar SH, yang juga ada di situ hanya mendengarkan saja, karena menurut Bang Atan, kuasa hukumnya ini kalau bicara nanti urusannya masalah hukum, bukan politik. (SK-MU/C)

 

Tags: , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan