banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Menolak Lupa, FKPB Geruduk Gedung “WALIKOTA BEKASI”

Menolak Lupa, FKPB Geruduk Gedung “WALIKOTA BEKASI”
Massa korban penggusuran, yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) menggelar orasi di halaman Pemerintah Kota Bekasi. (Foto : Wak Min)


Menolak Lupa, FKPB Geruduk Gedung “WALIKOTA BEKASI”

SIJORIKEPRI.COM, BEKASI — Massa korban penggusuran, yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) menggelar orasi di halaman Pemerintah Kota Bekasi. Mereka meminta perhatian Pemko Bekasi, Senin, (6/8/2018).

Dalam orasinya Koordinator Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB), Abinoto Nababan, menyampaikan sebagai bentuk kemanusiaan terkaitan ganti rugi akan segera melakuka gugatan kepada Pemko Bekasi atas penbiaran.

Diketahui, saat Walikota Bekasi, dijabat Rahmat Effendi periose, sebelumnya telah melakukan penggusuran bangunan warga tanpa sosialisasi dan solusi.

“Sudah setahun lebih, korban penggusuran belum mendapat perhatian. Alasan Pemko Bekasi pun berganti ganti, awalnya alasan IMB, peruntukan pemakaian jalan,” papar Abinoto.

Dikatakannya, setidaknya, ada empat warga yang telah meninggal dampak dari penggusuran, tanpa kejelasan itu. Tapi imbuhnya semua pihak diam tanpa solusi.

“Walikota (Rahmat Effendi) sangat luar biasa kesewenang-wenangannya membuat polemik sendiri yang lebih memilih pengembang, Agung Sedayu Group, dibanding warganya,” tandasnya.

Ditegaskannya, Kami selaku warga Jakasetia, bukan memakai ataupun memanfaatkan lahan milik Pemko Bekasi. Namun kami hanya memanfaatkan lahan yang sudah tidak terpakai lagi oleh Kementrian PUPR yang dikelola oleh Pengairan Jasa Tirta II Jati Luhut

“Kami sudah bertemu dengan Kementrian PUPR dan Audensi ke Pj Walikota Bekasi untuk persoalan ini. tapi mereka hanya janji-janji manis saja,” ungkapnya kecewa.

Ia melanjutkan, berbagai upaya dalam mencari keadilan, seperti, menyurati Presiden melalui Kementrian PUPR untuk ditindalanjuti. Tapi semua masih menemukan kebuntuan.

Komnas HAM, paparnya telah mengeluarkan surat rekomondasi bahwa, apa yang dilakukan oleh Walikota Bekasi sudah melanggar UU Komnas HAM, Tahun 1999 Pasal 40. “Komnas HAM juga sudah mengarahkan ke Presiden dan DPR RI,” sebutnya.

Seperti diketahui, sedikitnya ada 209 KK di 6 RT yang terkena dampak penggusuran, 80 KK diantaranya tetap bertahan di lahan tersebut. “Kami juga sempat terpecah karena dijanjikan Rusunami Sumurbatu, namun hingga saat ini belum ada realisasinya,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi mau bertanggung jawab atas bangunan warga yang terkena penggusuran pada 2016 yang lalu. “Banyak warga Jakasetia yang tidak mendapatkan ganti rugi, harapan kami pemerintah Kota Bekasi mau bertanggung jawab atas penggusuran tersebut,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkap Albert Sagala (47) warga Jakasetia, hanya meminta pertanggungjawaban Pemkot Bekasi atas penggsuran bangunan yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. “Kami datang kesini setelah 2 tahun dinistakan oleh Walikota (Rahmat Effendi),” ucapnya.

Ironisnya lagi, setelah penggusuran, hingga saat ini, kami pun tidak pernah dikunjungi oleh pejabat Pemko Bekasi. “Sejak tahun 1990-an saya uda bermukim di Jakasetia atas izin Perum Jasa Tirta II Jati Luhur. Tapi, kenapa kami diusir seenaknya tanpa ada sosialisasi dan solusi, Padahal lahan itu bukan milik Pemko Bekasi,” kata Albert geram.

Namun sayangnya, ketika dicoba dimintai tanggapan melalui telepon selulernya, Pj Walikota Bekasi, Ruddy Gandakusumah, enggan mau berkomentar, alias Bungkam. (wak min)

 

Tags:
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan