banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Miris !! JPU Katakan Nota Kesepahaman Antara Mendagri, Kejaksaan dan Kepolisian “MASIH DRAFT”

Miris !! JPU Katakan Nota Kesepahaman Antara Mendagri, Kejaksaan dan Kepolisian “MASIH DRAFT”
Nota Kesepahaman Antara Mendagri, Kejaksaan dan Kepolisian, tanggal 30 November 2017. (Foto : Simarmata)


Miris !! JPU Katakan Nota Kesepahaman Antara Mendagri, Kejaksaan dan Kepolisian “MASIH DRAFT”
– Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Pengadaan Alat Transportasi Laut Disdisk Lingga.

SIJORIKEPRI.COM, LINGGA — Alexander Silaen, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lingga, berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara terdakwa Jefrizal, mengatakan, bahwa nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian pada tanggal 30 November 2017, masih Draft.

“Tanggal 30 November 2017 masih Draft. Draft itu sama dengan Penyusunan/Perencanaan/Konsep. Tanggal 28 Februari 2018 baru di tandatanganin dalam bentuk Nota Kesapahaman,” kata Alexander Silaen kepada SIJORKEPRI.COM, Minggu, (30/9/2018).

Dijelaskannya, tukar menukar informasi diperbolehkan antara APIP, Kejaksaan dan Kepolisian.

“Sesuai Pasal 7 huruf 3, bahwa Pihak pertama (APIP) menyerahkan. Disitu, ada diskusi antara Kejaksaan dan APIP,” tegas Alex, sapaan akrabnya JPU tersebut.

“Dan saya nggak gerah dengan ahli yang dihadirkan pihak terdakwa. Tapi, saya heran aja, ahli kok tidak bisa menunjukkan sertifikat ahli barang dan jasa,” kata Alex.

Diketahui, bahwa yang dimaksud Alex, yakni Harmawan Kaeni, ahli dari LKPP yang dihadirkan Kuasa Hukum terdakwa Jefrizal di persidangan.

Menurut pengakuan Hermawan Kaeni saat dipersidangan, diakuinya bahwa dirinya sebagai salah satu penyusun Pepres 54 tahun 2010, pengadaan barang jasa pemerintah. Dan saat ini tergabung dalam IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia).

Sementara, JPU Alexander Silaen, sebelumnya juga pernah menghadirkan Ir Endra Mayendra sebagai ahli dari LKPP.

Namun, ahli LKPP yang dihadirkan Alex, diketahui aktif di LPJK (Lembaga Pengadaan Jasa Kontruksi) periode 2016-2020, sebagai penilai Ahli kontruksi. Dan tergabung di beberapa asosiasi jasa kontruksi.

Tidak sampai disitu, Alex juga membahas terkait pengakuan keterangan pihak APIP yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa Jefrizal.

“Inspektorat yang dihadirkan tidak tahu sama sekali mengenai nota kesepahaman tersebut,” ujar Alex.

Yakni, Drs Azmi, Nurmaliza Listia dan Ade Pratama yang dimaksudkannya tidak mengetahui nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian.

Menyikapi pengakuan ketiga orang itu, jika dikaitkan atas bunyi nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian pada 30 November 2017, dalam Bab V, Sosialiasi, di Pasal 7 bunyinya sebagai berikut :

(1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di lingkungan masing-masing baik di pusat maupun di daerah.

(2)Sasaran sosialisasi meliputi:
a. APIP;
b. Aparatur Sipil Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia; dan
c. Pegawai Negeri pada Polri.

Alhasil, sosialisasi tersebut tampaknya tak pernah terlaksana antara kedua belah pihak, maupun dalam diskusi seperti yang dikatakan Alex saat dipersidangan.

“Kita dari Kepala Kejaksaan Lingga waktu itu pernah mengundang Inspektorat untuk berdiskusi, ekspos di ruangan saya terkait permasalahan ini, setelah melalui beberapa proses. Kesimpulannya dipegang oleh masing-masing pihak,” tegas Alex.

Merujuk atas surat lembar keterangan para pihak yang telah diperiksa oleh Inspektorat pada 26 Januari 2018, dilakukan berdasarkan undangan Kejaksaan Lingga pada 25 Januari – 31 Januari 2018.

Setelah diperiksa, pengakuan Drs Azmi hasil itu kemudian diberikan kepada pihak Kejari Lingga sesuai SPT (Surat Perintah Tugas).

Sementara, nota kesepahaman 30 November 2017, sesuai Pasal 12 ayat 1 dan 2 dibunyikan sebagai berikut.

1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diubah masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

Yang mana, jangka waktu 3 bulan, yakni jika tidak ada perubahan sesuai bunyi sejak pelaksanaan nota kesepahaman ditandantangani oleh Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian pada 30 November 2017, maka 28 Februari 2018 perjanjian kesepakatan ditandatangani.

Ironisnya, Alex yang mengetahui nota kesepahaman tersebut, tidak mendiskusikannya kepada pihak Inspektorat.

Sehingga di dalam persidangan, tidak ada pilihan lain, dampak akibat tidak mengetahui, Inspektorat yang dihadirkan sebagai saksi pun kewalahan menjawab pertanyaan JPU, terdakwa maupun Majelis Hakim. (Sim)

 

Tags: , , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan