banner 740x400

banner 740x400

Pansus DPRD Beri Catatan Buat “PEMKO TANJUNGPINANG”

Pansus DPRD Beri Catatan Buat “PEMKO TANJUNGPINANG”
Ketua DPRD Tanjungpinang Suparno, Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang Ade Angga, Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul, salam komando usai penandatanganan hasil Pansus DPRD Tanjungpinang. (Foto : Dedi Yanto)
– Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang.
– Tentang LPj Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2016.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, tentang Penyampaian akhir Pansus terhadap Ranperda dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2016, terdapat beberapa catatan untuk Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang untuk ditindaklanjuti.

Adapun Ranperda tersebut adalah Penyelenggaraan Pendidikan, Retribusi Jasa Umum, Penyelenggaraan Penyandang Disabilitas, dan Perizinan Tertentu.

Ketua Pansus, Petrus Marulak Sitohang, dalam membacakan Laporan akhir Pansus menyebutkan, pembahasan dalam rapat Pansus oleh tim anggaran bersama tim anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang dengan DPRD Kota Tanjungpinang, dibahas dan diserahkan kepaada fraksi-fraksi untuk mendapatkan masukan dan pendapat akhir.

Berangkat dari proses penyusunan dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016, baik secara internal maupun bersama-sama dengan Pemko Tanjungpinang, maka ujar Petrus, pada kesempatna ini Pansus memberikan catatan dan rekomendasin sehubungan dengan kondisi yang telah diungkapkan diatas dalam pembahasan.

“Untuk bidang pendidikan sekolah dasar tidak merata perkembangannya. Di Kecamatan Tanjungpinang Barat menurun jumlah murid barunya, sedangkan di Tanjungpinang Timur, jumlah SD belum proporsional dengan jumlah anak putus sekolah,” ungkapnya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, Jumat, (04/08/2017).

Masalah di Tanjungpinang Timur juga terjadi untuk tingkat SMP, dimana kekurangan guru 160 orang ditambah guru honor, kontrak, melalui BKD dan Dinas Pendidikan.

Lanjut Petrus, Guru harus ditingkatkan kompetensinya dulu, baru disebar merata di semua sekolah, sehingga tidak ada imej sekolah tertentu favorit, sekolah lain cadangan.

Oleh karena itu, katanya, Pemerintah Kota Tanjungpinang harus lebih meningkatkan pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteran guru, penyediaan sarana dan prasarana, gedung, meja bangku murid, alat bantu pengajaran, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya, serta penambahan sekolah di wilayah Tanjungpinang Timur.

Kemudian untuk Sektor Pariwisata, Pansus mengusulkan perlu diperbaiki lagi sebagai salah satu sumber PAD dan penggerak roda ekonomi masyarakat. Perlu memperhatikan dan menindaklanjuti secara serius, agar Tanjungpinang menjadi destinasi wisata budah dan kuliner halal, dengan sebutan sebagai Kota Gurindam melalui promosi, kerja sama UKM, kajian pariwisata yang efektif dan efesien, memperbanyak pertemuan dengan stake holder, den bersinergi dengan Provinsi Kepri dan Pemkab Bintan.

“Meningkatkan pengelolaan potensi wisata yang potensial, antara lain Pulau Penyengat sebagai Pusat Wisat Religi, Kota Rebah, Wisata Mangrov Tanjungpinang, Taman Laman Budaya, dan Wisata Kuliner Halal,” imbuhnya.

Untuk KP2KE, kata Pertus, pengembangan sistim budidaya air tawar dan air laut menjadi bagian yang penting bagi peningkatan kesejahteraan pangan di Tanjungpinang. Program ketahanan pangan, seperti tanaman organik yang sudah dikembangkan agar lebih ditingkatkan, termasuk meningkatkan ketersediaan pangan hewani.

Selain itu, pansus berharap Dinsos dan Tenaga Kerja meningkatkan kesejahteraan sosial, seiring dengan pertumbuhan indeks perkembangan manusia, dan diharapkan lebih mefokuskan hasil program kegiatan untuk pembinaan anak terlantar, anak jalanan, pengeluaran program panti jompo, dan hak-hak tenaga kerja khusus.

Kemudian untuk Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, dari catatan Pansus, masih banyak informasi dan data aset, tetap yang belum dilengkap denga surat-surat kepemilikan aset daerah. Ini terutama terjadi atas aset-aset yang berasal dari daerah pemekaran daerah induk, yakni Kabupaten Bintan, yang menurut Undang undang seharusnya menjadi aset Pemko Tanjungpinang.

“Untuk kedepan, pembangunan yang berupa infrastruktur akan dikurangi, karena anggaran akan digunakan untuk pemeliharaannya tentu sangat besar, dan hal ini akan memberatkan anggaran yang ada,” katanya.

Pansus juga merekomendasikan Bappeda perlu adanya kajian strategis mengenai managemen tranportasi, alur fasilitas, infrastruktur dan membuat jaringan transportasi yang terintegrasi di Tanjungpinang sebagai pola dan titik simpul transportasi.

Disamping itu sambung Petrus, untuk Perindustrian dan Perdagangan, dalam rangka peningkatan PAD Kota Tanjungpinang melalui program pengembangan industri kecil dan menengah, optomalisasi dibidang metrologi legal harus dioptimalkan menjadi sumber PAD dan potensi-potensi lainya.

“Oleh karena itu, Rapat Pansus merekomendasikan kepada Pemko Tanjungpinang untuk segera menindaklanjuti masalah ini dengan segera diselesaikan, sehingga pada tahun yang akan datang hal ini tidak menjadi temuan atau catatan lagi,” tutupnya.

Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga, para Anggota DPRD Tanjungpinang, Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul, para OPD Pemko Tanjungpinang, serta undangan lainnya. (SK-MU)

 

Tags: , ,
banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM
banner

banner 728x90

banner

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan