banner 740x400

banner 740x400

Pemprov Kepri Akan Tindak Penyerobot Hutan Mangrove di Bintan

Pemprov Kepri Akan Tindak Penyerobot Hutan Mangrove di Bintan
Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang. (Foto : Ist)


Pemprov Kepri Akan Tindak Penyerobot Hutan Mangrove di Bintan

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Kasus kepemilikan Lahan Mangrove yang berada dalam kawasan hutan produksi terbatas oleh warga di wilayah jalan H Paranrengi RT 012/RW 002, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, masih terus diperjuangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Kendati, si pemilik mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, mengklaim status ini melanggar ketentuan yang berlaku. Dimana, lahan Manggrove tidak boleh dimiliki seseorang atau pihak tertentu.

Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) , dan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV, Bintan-Tanjungpinang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Sandri SH, mengatakan, KPHP akan memfokuskan pada kawasannya. Karena kawasan hutan Manggrove merupakan hak kepemilikan negara yang jelas aturan mainnya.

”Insya Allah, kami yang akan maju lagi pada Locus yang sama dengan pasal berbeda, yaitu dengan Undang-undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait perusakan kawasan dan perusakan Mangrove. Karena Kepri wilayah pesisir lebih banyak mangrove, maka harus tetap kita lestarikan,” jelas Andi Sandri, Sabtu, (15/6/2019).

Terkait kepemilikan SHM di atas lahan Mangrove dan perusakannya, lanjut Andi Sandri, rekan-rekan dari Gakum KLHK Jakarta bersama KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang akan terus dan sampai saat ini masih bekerja untuk melengkapi pemberkasan atas kepemilikan yang tidak sesuai dengan standar memperoleh hak kepemilikan di atas kawasan mangrove.

”Kita tunggu saja nanti perkembangan,” katanya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, tambahnya, tetap akan memperjuangkan wilayah kerja atau pengelolaan KPHP. Sebagai dasar pembatasan kepemilikan, mengacu ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

”Dalam menjalankan tugas, ada peraturan perundang-undangan yang membatasi seseorang memiliki lahan Manggrove. Meski pun yang bersangkutan telah memiliki SHM yang diterbitkan BPN. Jika itu kawasan, maka akan tetap kami katakan itu kawasan, jika itu bukan kawasan, maka kami akan tetap mengatakan itu bukan kawasan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lahan Mangrove yang berada dalam kawasan hutan produksi terbatas, tidak boleh dimiliki dengan pengurusan sertifikat hak milik. Apalagi, di atas lahannya dilakukan penggarapan atau pembabatan. Namun, kondisi ini tidak berlaku di jalan H Paranrengi RT 012/RW 002, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Di lokasi ini, ada warga mengklaim mereka telah memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang bersangkutan pun telah membabat hutannya. Akhirnya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Bintan-Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, terpaksa mengambil sikap tegas.

Instansi ini lantas memperkarakan status kepemilikan tanah tersebut ke ranah hukum. Hingga saat ini, penyelesaian kasusnya masih berjalan, dengan melibatkan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang terkait pidana umum. Karena, di lahan ini warga yang mengklaim memiliki lahan secara sengaja telah melakukan pembangunan. (Wak Zek)

Click to rate this post!

[Total: 0 Average: 0]

Tags:
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

banner 728x90

 

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan