banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Pemprov Kepri Bersikukuh Prioritaskan “PROYEK MULTI YEARS”

Pemprov Kepri Bersikukuh Prioritaskan “PROYEK MULTI YEARS”
Wagub Kepri, Isdianto, memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi, di ruang rapat paripurna DPRD Kepri. (Foto : Humas DPRD Kepri)


Pemprov Kepri Bersikukuh Prioritaskan “PROYEK MULTI YEARS”
– Belum Ada PP Turunan Untuk Pungutan Retribusi Labuh Jangkar.


SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepri memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi pada paripurna sebelumnya. Untuk proyek Multi Years Gurindam 12 yang disoroti dewan, Pemprov Kepri bersikukuh, bahwa kegiatan tersebut merupakan proyek strategis yang sejalan dengan prioritas Nasional.

Dengan penataan ini, sambungnya, akan memperbaiki lingkungan yang akan menjadi objek wisata baru, dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu, Pemprov Kepri pada perubahan APBD tahun 2018 ini, masih tetap memprioritaskan proyek multi years tersebut,” kata Wagub Kepri, Isdianto, saat memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi, di ruang rapat paripurna DPRD Kepri, Tanjungpinang, Kamis, (06/09/2018).

Pemprov juga menjawab kritik masih nihilnya realisasi labuh jangkar sebesar Rp 60 miliar. Menurut Isdianto, hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU No 23 tahun 2014, sebagai dasar untuk melakukan pemungutan retribusi labuh jangkar.

“Pemprov Kepri masih terus berkoordinasi dengan Kemenhub, dan Kemendagri, agar Rancangan PP tersebut dikeluarkan,” ungkapnya.

Menanggapi kritik dari Fraksi Hanura Plus dan PPP-PKS, tentang piutang kepada PT ATB sebesar Rp 23,4 miliar, Pemprov Kepri telah membentuk tim penyelesaian yang melibatkan unsur DPRD, BP Batam, dan PT ATB. Nantinya, tim ini akan melakukan mediasi dengan PT ATB.

Terhadap defisit anggaran yang terjadi saat ini, Pemprov memberikan alasan berapa faktor penyebabnya. Pembayaran kepada pihak ketiga dan kebijakan pemerintah pusat memberikan gaji ke 13 kepada ASN dan DPRD, serta pembiayaan kegiatan reses yang bertambah harinya, menjadi penyebab melebarnya defisit.

“Untuk mengakomodir belanja wajib dimaksud, Pemprov Kepri melakukan penyesuaian belanja, dengan tetap mempertahankan alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar10 persen. Penyesuaian itu diambil dari belanja-belanja yang tidak terkait langsung dengan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat,” kata Isdianto.

DPRD Provinsi Kepri rencananya akan mengesahkan APBD Perubahan Provinsi Kepri, pada 25 September mendatang. Pengesahan ini dilakukan sehari setelah paripurna Istimewa hari jadi yang dilaksanakan pada 24 September 2018. (Wak Tung/R)

 

Tags: ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan