banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Polda Kepri Gagalkan Pengiriman Sembilan Pekerja Ilegal

Polda Kepri Gagalkan Pengiriman Sembilan Pekerja Ilegal
Kabid Humas Polda Kepri S Erlangga, bersama para pekerja ilegal yang akan berangkat ke Malaysia. (Foto : Humas Polda Kepri)


Polda Kepri Gagalkan Pengiriman Sembilan Pekerja Ilegal
-Dua Tersangka Diamankan, Tiga Masih DPO.

SIJORIKEPRI.COM, BATAM — Personel Patroli KP Yudistira 8003 Polda Kepri, berhasil menggagalkan pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) ilegal yang akan berangkat ke Malaysia, Minggu, (14/7/2019), sekira pukul 17.00 WIB.

Saat ini 2 (dua) tersangka Lobing subandryo (36), sebagai yang mengurus keberangkatan 9 (Sembilan) PMI illegal dan Supiadi (35), membantu mengurus keberangkatan 9 (Sembilan) PMI illegal, bersama barang bukti berhasil diamankan di Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Sedangkan 3 (tiga) tersangka lagi masih DPO, antara lain Rudi (DPO) sebagai koordinator pengiriman PMI, Rozi (DPO) sebagai pembawa PMI ke penampungan dan Andi (DPO) sebagai pembawa PMI ke penampungan.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs S Erlangga, mengatakan, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, pukul 17.00 WIB, Personel Patroli KP Yudistira 8003 menerima informasi akan adanya pengiriman PMI illegal yang akan berangkat ke Malaysia.

Oleh Personel Patroli KP Yudistira 8003 dilakukan penyelidikan, ditemukan sebanyak 9 (Sembilan) orang PMI di rumah penampungan di Perumahan Pemko Batam (belakang Mall Botania 2 Batam Center) yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan dapat diamankan 2 (dua) orang pengurus yang akan memberangkatkan PMI illegal ke Malaysia.

“Barang bukti yang dapat diamankan 1 (satu) unit speed boat fiber warna biru bermesin tempel merek yamaha 3 x 200 PK,” ungkap S Erlangga, dalam Konferensi Pers didampingi Dirpolairud Polda Kepri, Kombes Pol Benyamin Sapta SIK M.Si dan Komandan KP Yudistira 8003, Akbp Handoyo SIK, Rabu, (17/7/2019), sekira pukul 13.00 WIB.

Pasal yang dilanggarkan, lanjut Erlangga, antara lain Pasal 81 jo pasal 69 jo pasal 86 huruf c jo pasal 72 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 81 : Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

“Pasal 69 : Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Pasal 86 huruf c : Menempatkan pekerja migran indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf c. Pasal 72 huruf c : Menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI,” pungkas Erlangga. (Wak Rans)

Tags: ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan