banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Polda Kepri Ungkap Penyebab Penyegelan Pabrik Teh Prendjak

Polda Kepri Ungkap Penyebab Penyegelan Pabrik Teh Prendjak
Kabid Humas Polda Kepri S Erlangga, didampingi Dir Reskrimsus Polda Kepri Rustam Mansur dan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri Juleigtin Siahaan, saat Konferensi Pers Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang terjadi di PT PRP. (Foto : Humas Polda Kepri)

responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]

Polda Kepri Ungkap Penyebab Penyegelan Pabrik Teh Prendjak
– Minuman Ravel dan Canbo, serta Kecap Asin Chez’S.

SIJORIKEPRI.COM, BATAM — Polda Kepri menyampaikan Konferensi Pers terkait Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang terjadi di PT. PRP, yang mengakibatkan Pabrik PT PRP yang memproduksi Teh Prendjak, minuman kemasan Ravel dan minuman Canbo, serta kecap asin Chez’S, disegel oleh pihak kepolisian.

“Pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, tim melakukan pengecekan PT. PRP yang beralamat di KM. 8 Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Air Raja, Tanjungpinang,” ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs S Erlangga, didampingi Dir Reskrimsus Polda Kepri Kombes Pol. Rustam Mansur S.I.K dan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Juleigtin Siahaan SIK MIK, saat Konferensi Pers di Media Center Bid Humas Polda Kepri, Sabtu, (2/3/2019), sekira pukul 10.00 WIB.

Kronologis kejadiannya, lanjut Erlangga, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, tim melakukan pengecekan PT PRP yang beralamat di KM 8 Jalan DI Panjaitan, Keluarhan Air Raja, Tanjungpinang, dan ditemukan bahwa kegiatan PT. PRP adalah memproduksi Teh Prendjak, minuman kemasan Ravel dan minuman Canbo, serta kecap asin Chez’S.

“Pada saat berada dilokasi perusahaan, tim menemukan fakta adanya limbah yang berserakan di area perusahaan. Dimana perusahaan ada menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, juga didapat limbah B3 berupa kaleng cat bekas,” ujarnya.

Perusahaan juga tidak memiliki TPS (Tempat Penyimpanan Sementara)/tidak memiliki izin TPS. Dan adanya air yang digunakan untuk pengusahaan air kemasan Ravel berasal dari sumur bor (air dalam tanah) di Jalan Engku putri, tepatnya di lokasi sekolah Toan Hwa.

Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, tim melakukan pemasangan garis polisi di dalam lokasi PT PRP yang beralamat di KM 8 Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Air Raja, Tanjungpinang, yang didampingi oleh anggota Sat Reskrim Polres Tanjungpinang.

“Dikarenakan PT. PRP tidak kooperatif dengan membuang limbah B3 yang sudah diamankan (tumpukan glasswoll) oleh petugas ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sehingga selanjutnya dianggap perlu untuk melakukan pemasangan garis polisi pada lokasi yang ditemukan limbah B3, antara lain:

Kaleng cat bekas 7 (tujuh) kaleng kecil dan 16 (enam belas) kaleng besar, 17 (tujuh belas) ember plastik bekas tempat cat, 3 (tiga) drum berisi oli bekas, 4 (empat) jirigen berisi oli bekas, 2 (dua) jirigen kosong dan 1 (satu) drum glasswool/limbah terkontaminasi,” jelas Erlangga.

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, tim melakukan pemasangan garis polisi di gerbang utama PT PRP Tanjungpinang, yang didampingi oleh anggota Sat Reskrim Polres Tanjungpinang, karena dikhawatirkan ada barang bukti yang dapat keluar dari PT PRP.

Pasal yang dilanggar yakni, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 102, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah b3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 59 ayat (4) : “Pengelolaan limbah b3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

 “Kemudian Pasal 103, setiap orang yang menghasilkan limbah b3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),” pungkasnya. (Rans)

Tags: , , , ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan