banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

PSI Ajak Masyarakat “AWASI PENYUSUNAN APBD 2019”

PSI Ajak Masyarakat “AWASI PENYUSUNAN APBD 2019”
Ketua Dewan Pembina Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Provinsi Kepulauan Riau, M Dedy Saputra. (Foto : Ist)


PSI Ajak Masyarakat “AWASI PENYUSUNAN APBD 2019”
– Mumpung Belum Terlambat Nih.

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Saat ini setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri, sedang menyusun APBD tahun 2019. Penyusunan anggaran tahun 2019 ini harus menjadi fokus pengawasan bersama, sebab pada tahun 2019 ini pula proyek tahun jamak Gurindam 12 dianggarkan kembali. Begitu juga dengan proyek jembatan Batam-Bintan akan dialokasikan, serta kegiatan rutin lainnya.

Setidaknya, ada dua situasi yang membuat masyarakat harus ikut serta mengawasi penganggaran APBD Provinsi Kepri untuk tahun 2019.

Demikian hal ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Provinsi Kepulauan Riau, M Dedy Saputra, Senin, (29/10/2018).

“Pertama, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Pemprov Kepri selalu mengalami defisit anggaran. Tentu saja kami mengkhawatirkan jika perencanaan tidak matang, maka akan terjadi kembali defisit anggaran APBD tahun 2019,” ujar Caleg DPRD Kepri ini.

Kedua, tambahnya, dengan pengaggaran proyek yang bernilai ratusan milyar hingga triliunan rupiah, tentu akan berimbas pada penganggaran di sektor lainnya. Belum lagi hebohnya tahun politik.

Artinya kepentingan masing-masing anggota legislatif terhadap pembangunan di Dapilnya akan menjadi prioritas utama mereka. Sehingga pengawasan masyarakat terhadap penganggaran APBD tahun 2019 ini menjadi sangat penting. Terkait penyusunan skala prioritas pembangunan daerah.

“Pengawasan masyarakat harus dilibatkan sejak awal, sebab masih ada waktu untuk mengawasi skala prioritas pembangunan dari sudut pandang warga, tentunya disesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” kata mantan ASN Pemprov Kepri ini.

Selain keterlibatan aktif masyarakat mengawasi perencanaan APBD, menurutnya, pemerintah juga diharapkan dapat membuka ruang yang lebih transparan.

“Ini bertujuan agar perencanaan, pengelolaan dan penggunaan APBD lebih tepat sasaran, akuntabel dan jauh dari peluang terjadinya tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (Rans)

 

Tags: ,
banner 740x400

banner

banner

banner

banner

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan