banner 740x400

banner 740x400

RAPBD Natuna 2018 “DIRENCANAKAN Rp 1,015 TRILIUN”

RAPBD Natuna 2018 “DIRENCANAKAN Rp 1,015 TRILIUN”
Bupati Natuna Hamid Rizal menyerahkan Rencana RAPBD Natuna 2018 kepada Wakil Ketua DPRD Natuna, Hadi Candra dan Daeng Amhar. (Foto : Bernard Simatupang)

SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Pengantar Bupati Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, bertempat di Aula Gedung DPRD Natuna, Rabu, (22/11/2017).

Acara dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Hadi Candra, didampingi Wakil Ketua Daeng Amhar, SE, serta dihadiri Bupati Natuna, Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si, dan Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA.

Bupati Hamid Rizal, mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah secara optimal, guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sesuai dengan potensi daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

“Perkembangan APBD Kabupaten Natuna selalu mengikuti asumsi makro dari APBN, karena hampir 86,29% sumber pendapatan berasal dari dana transper pemerintah pusat, 6,32% dari dana transper pemerintah Provinsi, dan 7,39% berasal dari Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Dikatakannya lagi, belanja daerah tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp 1,015 Triliun, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai dan tunjangan, serta transper ke desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sedangkan belanja langsung pada tahun anggaran 2018 diprioritaskan untuk belanja infrastruktur, sebagaimana amanat dari Undang-Undang tentang APBN dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transper ke daerah dan dana desa, dimana daerah diwajibkan menganggarkan minimal 25% dari dana perimbangan, dikurangi dana alokasi untuk belanja infrastruktur,” jelasnya.

RAPBD tahun anggaran 2018, lanjut Hamid, belanja infrastruktur untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum sebesar 28,37%, untuk fungsi pendidikan sebesar 20,31%, dan untuk fungsi kesehatan sebesar 17,04%.

“Disamping itu, pemerintah daerah mengalokasikan kegiatan infrastruktur menggunakan dana DAK fisik reguler, afirmasi, dan penugasan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 67,4 Milyar,” tambahnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Sekda Natuna, Wan Siswandi S.Sos M.Si, Ketua dan anggota DPRD Natuna, sejumlah FKPD, OPD dilingkungan Pemkab Natuna, Pemuka masyarakat, Pemuka Adat, Tokoh Agama dan Tokoh pemuda, serta sejumlah insan pers yang hadir. (SK-Nard)

 

Tags: ,
banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM
banner

banner 728x90

banner

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan