banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

Tanggapan Bupati Anambas Terhadap “RANPERDA PENGELOLAAN SAMPAH”

Tanggapan Bupati Anambas Terhadap “RANPERDA PENGELOLAAN SAMPAH”
Wakil Bupati KKA, Wan Zuhendra, mewakili Bupati KKA, menyampaikan tanggapannya terhadap Ranperda Pengelolaan Sampah. (Foto : RD)


Tanggapan Bupati Anambas Terhadap “RANPERDA PENGELOLAAN SAMPAH”

sijorikepri.com, ANAMBAS — DPRD Kabupaten Kepulauan Anamabas (KKA) melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian penjelasan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah, di Ruang Rapat Kantor DPRD KKA, Jalan Imam Bonjol No 31 Tarempa, Selasa, (02/05/2018).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD KKA, Imran, didampingi Wakil ll DPRD, H Ahmad Yani, dan dihadiri oleh Wakil Bupati KKA, Wan Zuhendra.

Saat membuka rapat, Imran, mengatakan, bahwa Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018.

“Maka pada rapat Paripurna ini, akan kita dengarkan secara seksama pendapat Bupati terhadap Raperda pengelolaan sampah, dan selanjutnya akan ditanggapi oleh Fraksi-Fraksi DPRD,” ujarnya.

Lanjutnya, hal tersebut merupakan salah satu mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang pembentukan produk hukum Daerah.

“Tentunya penyampaian pendapat Bupati dan tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD ini dapat kita jadikan suatu hal yang penting dalam mewujudkan sinergitas antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Ketua DPRD KKA.

Pada sambutan Bupati KKA, tentang tanggapan atas Ranperda Inisiatif DPRD, tentang pengelolaan sampah yang disampaikan oleh Wan Zuhendra, menjelaskan bahwa, menangani masalah sampah bukan persoalan yang mudah, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, tidak sebanding dengan ketersediaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Maka, sambungnya, timbullah masalah seperti bau yang menyengat, air limbah sampah yang mencemari sungai, serta dampak yang terbesar adalah kebanjiran akibat bertumpuknya sampah yang tidak bisa ditangani dengan maksimal,.

“Oleh sebab itu, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan proporsional serta efektif dan efisien,” terangnya.

Lanjut Wan Zuhendra, dengan melihat beberapa persoalan diantaranya pengelolaan sampah dengan menggunakan paradigma kumpul-angkut-buang, menyebabkan semua sampah dengan beragam jenisnya dibuang ke lokasi TPS tanpa pengelolaan, yang kemudian hari akan berdampak besar terhadap lingkungan.

Ditambah lagi sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang belum memadai di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang menyebabkan realita dan belum mampu untuk mengatasi masalah persampahan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

“Oleh sebab itu, dalam hal ini saya sepakat agar usulan rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah diusulkan untuk dibahas disidang Paripurna akhir Wakil Bupati KKA,” jelasnya. (rd)

 

Tags: , ,
banner

banner

banner

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan