banner 740x400

banner 740x400

Walikota Batam : Cari Dalang “PENJUALAN LKS”

Walikota Batam : Cari Dalang “PENJUALAN LKS”
Kadis Pendidikan Batam Muslim Bidin. (Foto : Yulita)

BATAM (SK) — Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, melarang Kepala Sekolah dan Guru-Guru di sekolah memberikan tugas dan pekerjaan rumah (PR).

Siswa Menggunakan Lembar Kerja Siswa(LKS), yang sudah terlanjur di miliki Siswa, Selanjutnya tidak akan d pergunakan.

“Kita sudah larang dari awal, arahan dari Pak Walikota Batam kan jangan membeli, ada juga larangan dari Pak Menteri untuk menggunakan LKS. LKS yang sudah di beli bagaimana…? Tak dipakai. Kita larang untuk dipakai, jangan dipakai,” kata Muslim, di Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (11/01/2017), Sore.

Dia juga mengatakan, LKS bukan satu-satunya panduan guru memberikan panduan perencanan tugas kepada siswa, divisi kretivitas memang dituntut.

“Sebaiknya Guru-Guru adakan kreativitas, kan bisa bikin Hand Out,” ujar dia.

Muslim juga mengaku sudah bertemu dengan Walikota Batam, membahas soal Penjualan LKS yang mengarah kepada toko buku tertentu. Dari pertemuan itu, Rudi meminta dia mencari dalang dibalik penjualan LKS tersebut.

“Pak Walikota bilang, cari sumbernya dari mana ? Kalau terbukti kita berikan sangsi. Tentu sangsinya dari Walikota. Kalau Kepala Sekolah yang kasih arahan membeli, Kepala Sekolah yang kena sangsi, kalau guru yang arahkan, guru yang kena sangsi,” kata Muslim.

Sangsi paling berat, memang diberentikan. Muslim menyadari pemberentian itu, mungkin bukan solusi yang paling pas. Terkait pada masalah yang ada saat ini.
Namun paling tidak memberikan efek jera.

Sementara itu, Muslim mengaku memang sudah mendengar adanya keterlibatan Kepala Sekolah dalam pengarahan penjualan LKS, namun itu baru sebatas omongan orang.

“Baru ada indikasi, ada Kepala Sekolah yang bermain, tapi baru kata orang. Saya sudah datang ke Toko Buku yang di Bengkong. Tapi tutup,” ujarnya.

Terkait surat edaran yang dimintakan Komisi IV DPRD Kota Batam, Muslim sudah menyampaikannya kepada Rudi, surat edaran Itu akan segera di buat.

“Soal surat edaran sudah saya sampaikan ke Pak Wali. Kata Pak Wali, kalau memang harus diadakan akan kita adakan,” kata Muslim.

“Saya katakan orang ini punya kewenangan, bahkan lebih besar dari kewenangan Kepala Dinas Pendidikan. Dia juga yang mengontrol PPDB, pembelian seragam,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ir Riki Indrakari, menduga jaringan LKS, mendapat bagian sebesar 30% dari setiap transaksi, jual beli LKS yang dilakukan, dengan memanfaatkan guru-guru di sekolah. Dimana siswa di wajibkan mengeluarkan uang sebesar Rp 350 ribu, untuk keperluan LKS Setiap Semester.

“Atau Sekitar Rp 700 ribu per Tahun Ajaran. Untuk 1.500 siswa, Fee nya diatas 300.Juta. Prediksi kita jumlahnya diatas Itu,” kata Riki.

Menurut Riki, langkah-langkah yang bisa menghentikan praktek- praktek itu, hanyalah dengan surat edaran dari Wali Kota Batam. Surat ini memuat saksi yang mengingat tidak hanya bagi kepala sekolah, guru tapi juga orang tua yang membeli LKS.

“Makanya kami tantang Wali Kota Batam untuk menerbitkan surat edaran ini.
Surat ini juga akan menjadi landasan hukum bagi tim saber pungli dalam bergerak,” ujarnya. (SK-Yul)

 

Tags: , , ,
banner 740x400

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM
banner

banner 728x90

banner

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan