KEPRINATUNA

Warga Wacanakan Pembentukan “PROVINSI KHUSUS PULAU TUJUH”

×

Warga Wacanakan Pembentukan “PROVINSI KHUSUS PULAU TUJUH”

Share this article
Idris Zaini dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. (Foto : FB)
– Perhatian Pemprov Minim pada Natuna dan Anambas.

SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — Wacana pembentukan Provinsi Khusus Pulau Tujuh mulai terdengar. Salah satu terlontar dari mantan anggota DPD-RI/MPR-RI, Ir H Idris Zaini MM MBA. Ia mengatakan salah satu alasan pembentukan karena pembangunan ekonomi dan insfrastruktur di wilayah Pulau Tujuh, yakni Kabupaten Natuna dan Anambas terkesan stagnan, dan kurang mendapat perhatian serius dari Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat.

Anggota Tim 9 Kongres Rakyat Kepri 1999 ini melanjutkan, sebenarnya Ide pembentukan Provinsi Khusus Pulau Tujuh ini bukan hal yang baru. Tahun 2005, tiga belas tahun yang lalu, sudah pernah secara langsung disampaikan Idris kepada Gubernur pertama Kepri, H Ismeth Abdullah. Saat itu, ia bersetatus anggota DPD-RI/MPR-RI priode pertama tahun 2004/2009, di Senayan, mewakili Provinsi Kepulauan Riau.

Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita

”Sekarang, kita mencoba menggugah hati dan perhatian warga Pulau Tujuh. Bahwa Natuna dan Anambas terkesan kurang mendapat perhatian Pemprov Kepri,” kata Idris, Senin, (27/03/2018).

Didalam demokrasi sekarang ini tentunya keinginan mewujudkan “Provinsi Baru”, sah-sah saja. Tidak ada yang melarang. Silakan berjuang sesuai dengan persyaratan dan perundang undangan yang berlaku.

Lebih jauh, Presidium pembentukan Provinsi Kepri, mengatakan, namun harus juga secara sadar dan bertanggungjawab mau untuk Instropeksi dan mengevaluasi diri, serta bertanya Kenapa selama memimpin ini dengan wilayah dan penduduk yang lebih kecil, rentang kendali yang lebih dekat dan Anggaran yang sangat cukup kalau tidak mau dibilang besar.

Tapi faktanya, kesejahteraan masyarakatnya tetap jauh dari sejahtera, pelayanan publiknya rendah, lapangan pekerjaan sulit, ekonomi tidak berkembang baik dan korupsinya ada dimana mana. Itu yang ketangkap ketahuan dan yang tidak ketahuan terindikasi lebih banyak lagi.

”Sekarang sejarah dan keinginan ini berulang kembali dengan adanya rencana dan perjuangan untuk membentuk Provinsi baru yang di Prakarsai dan digesa oleh Bupati Natuna Drs Hamid Rizal yang juga Ketua DPD PAN Kepri,” kata Idris Zaini.

Hingga kini, katanya, pembangunan Kepri masih didominasi oleh wilayah Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun, sedangkan Anambas, Natuna dan Lingga masih belum banyak Perubahan dan Pembangunannya lamban, ini juga bisa dilihat dari konstribusi anggaran APBD Prov Kepri yang sedikit untuk Pembangunan NAL (Natuna, Anambas dan Lingga).

”Pulau Tujuh yang kita kenal melegendaris dibumi segantang lade yang terletak didaerah perbatasan yang dulunya dikenal sebagai daerah smoker yang lebih menikmati fasilitas perdagangan dan komunikasi dengan Malaysia dan Singapore, serta dengan Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.

Pemerintah Pusat dan Masyarakat Pulau Tujuh tentunya sama-sama memiliki kepentingan terhadap Pengamanan Negara dan Konsolidasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Alam seperti Gas, minyak, kelautan dan keindahan Pariwisata bagi Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Tujuh dan Indonesia pada umumnya.

Pembangunan Kepri masih didominasi oleh wilayah Batam, Bintan ,Tanjungpinang dan Karimun, sedangkan Anambas, Natuna dan Lingga masih Belum banyak Perubahan dan Pembangunannya lamban, ini juga bisa dilihat dari konstribusi anggaran APBD Provinsi Kepri yang sedikit untuk Pembangunan NAL( Natuna, Anambas dan Lingga).

“Khusus Lingga diuntungkan dengan kepemimpinan Bupatinya yang Gesit, Energik dan Cerdas membangun Networking ke Pusat, sehingga beberapa kali pertemuan saya di Forum Forum Nasional dengan berbagai kalangan Pejabat Pemerintah Pusat, saya selalu mendapatkan informasi dari mereka, dimana nereka adalah teman teman saya, mereka bilang ada kerjasama yang baik dengan Lingga,” sebutnya.

Rencana Pembentukan Provinsi Baru disetiap kawasan yang terus bertumbuh tapi masih tetap ketinggalan dari yang lain, kondisi ini bisa menjadi pemicu bagi sejarah yang berulang dan berkelanjutan yang memunculkan keinginan kembali untuk membuat daerah otonom baru karena ketidakpuasan yang mereka alami.

Untuk masyarakat Anambas yang terdiri dari Tarempa – Siantan, Palmatak dan Jemaja- Letong yang total masyakatnya hanya sekitar sepertiga dari masyarakat Natuna, berimplikasi kepada sedikitnya anggota legislatif yang duduk di DPRD Kabupaten Natuna, sehingga APBD yang besar itu hanya sekitar 10 hingga 20 persen saja yang bisa dinikmati oleh Masyarakat Anambas.

”Hal ini akhirnya dengan penuh perjuangan melawan ketidakadilan Natuna untuk memisahkan diri, dan alhamdulillah berkat Redho Allah terbentuklah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Sukses mendapatkan APBD sekitar 1 Triliun yang hampir menyamai APBD Natuna,” terang Sekjen BP3KR ini.

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, Idris mengatakan, ingin menyarankan agar semuanya meluruskan niat, jangan sampai ada niat-niat pribadi dan memaksakan serta jauh dari keinginan masyarakat.

”Kita berharap para Tokoh dan Pejuang Pembentukan Provinsi Kepri, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas, serta Gubernur Kepri, Bupati Natuna dan Bupati Anambas, dapat bersama-sama membicarakannya dan mencari Solusi terbaik bagi kemajuan pembangunan, Keseimbangan, Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat Kepri, khususnya masyarakat Anambas dan Natuna,” tutupnya. (zek)