banner 740x400

banner 740x400

Yayasan SADO : Pemilik Lencana Jaksa Sebaiknya Dilakukan “TEST RAMBUT, DARAH dan KUKU”

Yayasan SADO : Pemilik Lencana Jaksa Sebaiknya Dilakukan “TEST RAMBUT, DARAH dan KUKU”
Pembina Yayasan SADO, Linda Theresia SH. (Foto : IWO Karimun)
– Terkait Ditemukannya 6 Paket Sabu Bersama Lencana Oknum Jaksa Karimun di TKP.

SIJORIKEPRI.COM, KARİMUN — Semenjak diberitakan oknum Jaksa berinisial BP, sang pemilik lencana yang ditemukan di TKP, bersamaan dengan penemuan 6 paket sabu saat penertiban tempat-tempat kos di wilayah Kecamatan Meral oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas Baran Barat, pada Sabtu, (23/09/2017) yang lalu, hingga kini oknum tersebut tidak dilakukan test urine oleh pihak berwajib, dengan sebab dan alasan, serta penjelasan yang dikemukakan Kasatnarkoba Polres Karimun, sebagaimana diberitakan sebelumnya.

BACA :
Pemilik Lencana Yang Ditemukan di TKP “TIDAK di TES URINE”
– Ini Alasan Kasat Narkoba Polres Karimun.
http://sijorikepri.com/pemilik-lencana-yang-ditemukan-di-tkp-tidak-di-tes-urine/

Terkait berita itu, Pembina Yayasan SADO, Linda Theresia SH, angkat bicara dan memberikan statement bahwa, untuk membersihkan nama baik Jaksa yang disebut-sebut dalam kasus kost di Baran, jangan di test urine, sebaiknya dilakukan test rambut atau darah, bahkan kuku di Lab Prodia, agar dapat terlihat apakah yang bersangkutan selama ini pemakai zat adiktif atau bukan.

“Kalau memang jaksanya betul tidak pemakai, berarti nama baiknya terjaga dan benar keterangan beliau yang kemarin-kemarin itu, tetapi kalau rupanya terbukti positif…. hayooo mau dikemanakan,” ujar Linda, lewat WhatsApp-nya, Jumat, (13/10/2017).

Begitu juga dengan saksi-saksi 2 (dua) perempuan yang sudah dilakukan test urine, namun belum diungkapkan hasilnya dan dilepaskan, serta hanya dikenakan wajib lapor 3 kali dalam seminggu.

“Apabila menurut kepolisian memang mereka atau siapapun yang saat ini atau nantinya tertangkap dan masuk kategori pemakai atau pecandu Narkoba (istilah kami drug addict), sebaiknya di rujuk ke IPWL SADO,” kata Linda, yang juga merupakan salah 1 Advokat di Karimun.

Karena kata Linda Tereshia, menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa setiap pemakai atau pecandu Narkoba, wajib melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib lapor, yang di Kabupaten Karimun ada IPWL SADO, agar dapat mengikuti rehabilitasi sosial, sehingga mendapatkan therapi guna pemulihan mental dan fisiknya.

Meskipun di BNN ada unit kerja bidang rehabilitasi, namun menurut  Pembina Yayasan SADO itu, berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tersebut, bahwa Rehabilitasi merupakan tupoksinya Kementerian Kesehatan untuk Rehabilitasi Medis dan Kementerian Sosial untuk Rehabilitasi Sosial, sedangkan BNN tidak ada disebutkan.

“Sengaja saya singgung BNN secara UU, karena memang begitu adanya. Sementara pola pikir pejabat-pejabat terutama kepolisian, bahwa hanya BNN yang berhak merehab, padahal tidak ada dasar hukumnya,” tutur Linda mengakhiri. (SK-Fik)

 

Tags: , ,
banner 740x400

banner

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

SIJORIKEPRI.COM - TERVERIFIKASI DEWAN PERS

DEWAN PERS - VERIFIKASI MEDIA SIJORI KEPRI.COM
banner

banner 728x90

banner

Subscribe

Ikuti Perkembangan berita terbaru dan terlengkap langsung ke email anda, silahkan berlangganan berita kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan