4 Kali Gonta Ganti Dirut RSUD Dalam Setahun, FKMPB Pertanyakan Fungsi Pengawasan Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi

oleh
Ketua Umum Forum Komunikasi Peduli Bekasi, Eko Setiawan. (Foto : Ist)

Bekasi – Forum Komunikasi Peduli Bekasi (FKMPB) menyoroti 4 (empat) kali gonta ganti Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi selama setahun terakhir.

Ketua Umum FKMPB, Eko Setiawan, mengatakan, gonta ganti atau bongkar pasang Direktur Rumah Sakit plat merah ini telah terjadi 4 (empat) kali kurun waktu setahun ini, dengan mempertanyakan fungsi pengawasan Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi selaku mitra kerjanya.

“FKMPB telah bersurat meminta pertemuan dengan di fasilitasi Komisi 4 untuk bisa dimediasi dengan Pj Bupati Dani Ramdan,” kata Eko Setiawan, Sabtu, 1 Oktober 2022.

FKMPB, tegasnya, selain meminta Pj Bupati Bekasi, juga menjawab terkait bongkar pasang Dirut RSUD, ia juga mempertanyakan fungsi SK pengawasan RSUD yang ditandatangani Pj Bupati.

Diketahui, bahwa bongkar pasang Plt Dirut RSUD Bekasi, terjadi sejak era Plt Bupati Bekasi Marjuki hingga Mei 2022 lalu.

Bongkar pasang Direktur Utama (Dirut) tak berhenti disitu. Setelah pergantian pimpinan daerah ke Pj Dani Ramdan, pergantian Dirut RSUD terus berlanjut. Kondisinya masih sama tidak ada Dirut yang definitif.

BACA JUGA :  FKMPB : Plt Bupati Kabupaten Bekasi Layaknya Putra Daerah

Otak-atik Direktur RSUD Kabupaten Bekasi telah dilakukan, tapi hanya menjadi pelaksana tugas alias Plt.

Pada masa Plt Bupati Marjuki, Direktur RSUD Bekasi dari dr Yeni, kemudian diganti dr Alamsyah sebagai Plt, lalu diganti dr Lilla juga sama hanya pelaksana tugas. Dan setelah masa Pj Bupati Dani Ramdan, dr Lilla diganti oleh dr Arif. Lalu setelah ini siapa lagi?

“Setahun ini Dirut RSUD berganti 4 (empat) kali semua Plt. Tentunya ini patut dipertanyakan kenapa? Karena dikhawatirkan berdampak pada kinerja tim medis RSUD dan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya,” ujar Eko Setiawan.

Dikatakannya, dampak dari pergantian dengan jarak terlalu dekat tersebut pastinya tak bisa dijadikan acuan oleh management RSUD itu sendiri.

Eko Setiawan mengaku prihatin terkait bongkar pasang Dirut RSUD. Pasalnya jelas dia, selama ini FKMPB telah bersinergi dan selalu memberi masukan untuk RSUD lebih baik dan bersih dari KKN.

BACA JUGA :  Ketua Umum FKMPB : Penyelesaian Aset BPKD Bekasi Dianggap Omdo

Kepedulian FKMPB terbukti selalu membantu masyarakat yang tak mampu untuk mendapat pelayanan dari RSUD, dan hal tersebut selalu menjadi dasar kinerjanya, bahkan beberapa kali.

Eko Setiawan mengapresiasi kinerja dr Lilla dalam pelayanan yang terbuka jika ada pasien membutuhkan terutama kelonggaran terkait administrasi dalam pelayanan kesehatan dari RSUD jika pasien benar tidak mampu.

Begitu pun saat Plt Dirut RSUD Bekasi dijabat oleh dr Alamsyah. FKMPB ikut memberikan support untuk bisa bekerja sama dengan baik, dengan relawan kesehatan dan berbagai elemen masyarakat.

“Kami menyurati para wakil rakyat, terutama ke komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi. Kami berharap Komisi 4 memanggil Dinas Kesehatan atau Pj Bupati terkait bongkar pasang jabatan Plt Dirut RSUD Bekasi,” tegasnya.

Eko juga meminta kepada para wakil rakyat untuk memediasi pertemuan antara Komisi 4, FKMPB dan Pj Bupati terkait kejelasan SK yang dikeluarkan oleh Pj Bupati tersebut.

BACA JUGA :  Ketua Umum FKMPB : Penyelesaian Aset BPKD Bekasi Dianggap Omdo

“Buat apa dibuat Satgas Vokasi Pendidikan dan Satgas Percepatan Ketenagakerjaan itu,” ujar Eko, mengaku itu juga jadi pertanyaan utama.

“Harusnya bisa terjawab dengan kinerja Bupati dan para dinasnya, serta dalam pengawasan DPRD,” jelas Eko, sambil menunjukan 2 (dua) SK yang ditandatangani Pj Bupati Dani Ramdan. (Red)

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.