HEADLINETANJUNG PINANG

500–600 PTT di Lingkungan Pemprov Kepri Akan Diusulkan Jadi P3K, Ansar Ahmad: Kalau Bisa Otomatis

×

500–600 PTT di Lingkungan Pemprov Kepri Akan Diusulkan Jadi P3K, Ansar Ahmad: Kalau Bisa Otomatis

Sebarkan artikel ini
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, bersama PTT Provinsi Kepri. (Foto : Ist)

Tanjung Pinang — 500–600 Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemprov Kepri akan diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K atau PPPK). 

Hal ini diungkapkan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, kepada media usai acara Penyerahan SK dan Penandatanganan Perjanjian Kerja PTT tahun 2024, di Aula Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjung Pinang, kemarin.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“500–600 kita usulkan supaya mereka bisa PPPK. Nanti kita tanya apakah bisa otomatis apakah melalui seleksi, tentu tergantung kebijakan pemerintah pusat,” kata Ansar Ahmad. 

Terkait apakah PTT bisa diangkat secara otomatis atau tidak, Ansar belum bisa memastikan, tergantung pusat. Ia hanya bisa mengusulkan saja dulu.

“Tapi kita usulkan, kalau bisa otomatis, ya bagus yang otomatis. Nanti kriterianya biarlah BKD yang menentukan. Kan kita kasi prioritas yang kinerjanya bagus, semangat. Kita ingin setiap memberikan sesuatu, ya, imbalannya kinerja,” tegasnya.

Karena jumlah honorer di lingkungan Pemprov Kepri ini banyak, tentu sampai akhir Desember 2024, ini tidak akan bisa dilakukan seluruhnya. 

“Belum, karena jumlahnya 1.700 lebih. Problemnya yang membayar gaji kan pemerintah pusat. Kita lihat juga kemampuan pemerintah  pusat. Yang berat itu kan membayar tunjangan kinerjanya itu,” kata Ansar lagi.   

Pernyataan Gubernur Ansar Ahmad itu mengisyaratkan bahwa, penataan non-ASN tersebut dilakukan secara bertahap. Tidak bisa dilakukan seluruhnya dalam 1 (satu) tahun, yaitu 2004 ini. 

“Untuk 500-600 itu sudah lumayan besarnya. Jadi tak mungkin bisa selesai hingga akhir 2004 ini. Biasanya hanya 150 saja,” terangnya. 

Pernyataan Ansar Ahmad itu sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Rabu, (17/01/2024) yang diterangkan oleh Humas Men PAN RB yang dikutip dari beranda PANRB.  

Penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap. Pemerintah, DPR, DPD, bersama para pemangku kepentingan lain, punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik. 

Kebijakan penataan honorer akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi. Salah satunya melalui jalur rekrutmen sehingga para honorer diangkat menjadi ASN secara bertahap. Termasuk tahun ini juga digelar rekrutmen CASN yang diantaranya memberi ruang bagi para honorer. ***

Follow