Agung Mulyana Minta Kepala SKPD Lakukan Komunikasi dan Koordinasi

– Terkait Penyerapan Proyek APBN Yang Belum Maksimal.

TANJUNGPINANG (SK) — Hal yang perlu diperhatikan oleh kepala SKPD adalah masalah komunikasi dan koordinasi. Karena sebagian besar proyek APBN yang ada di Kepri, penyerapannya belum maksimal, hal tersebut karena tidak dikomunikasikan kepadanya sejak awal, demikian disampaikan Pejabat Gubernur Kepri Ir Agung Mulyana M,Sc, saat menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBN dalam rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, di Aula Kantor Kejati Kepri, Tanjungpinang, Selasa, (13/10/2015).

“Berdasarkan data yang saya dapat, bahkan ada yang masih nol persen penyerapan APBN di Kepri. Dan hal ini dari sejak awal tidak dikomunikasikan ke saya. Kalaupun dari awal dikomunikasikan tentu kita akan bisa membantu mencarikan solusinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengarahkan agar teman-teman lebih terbuka dan transparanlah, baik kepada atasan maupun kepada teman-teman, serta sering-seringlah konsultasi ke kantor Kejati,” ujar Agung.

Selain konsultasi ke kantor Kejati, Agung juga meminta para Pelaksana Kegiatan berkonsultasi juga ke kantor BPKP, serta ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara atau ke instansi-instansi terkait lainnya.

“Kalau kita rajin berkonsultasi, tentu akan mudah dalam mncari solusi, apapun itu. Setelah berkonsultasi disitu maka bisa terukur kemampuan kita. Kalau nggak sanggup ya udah jangan dikerjakan, tapi kalau sanggup ya lakukan sesuai dengan peraturan yang ada,” katanya.

Agung yang juga mengingatkan, bahwa hingga akhir 2015, para pelaksana kegiatan hanya memiliki sekitar 40 hari untuk menggesa keterlambatan penyerapan anggaran. Oleh karena itu, dia kembali menginstruksikan agar bekerjalah dengan ekstra. Segera buat langkah-langkah dan secara intens berkomunikasi dan komunikasi kepada pimpinan.

Sementara itu, Kajati Kepri Sudung Situmorang mengatakan, bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menindak lanjuti instruksi Presiden yang disampaikan dalam rapat pada 24 Agustus 2015 lalu. Pada kesempatan tersebut presiden mengundang seluruh Gubernur, Seluruh Kajati, seluruh kepala BPKN dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara.

“Waktu itu presiden menyampaikan soal lambatnya penyerapan anggaran. Dan setelah diteliti, ternyata para pelaksana anggaran takut ada temuan, diperiksa dan sebagainya,” kata Sudung.

Untuk itu, pada kesempatan ini dia menegaskan agar para pelaksana kegiatan tidak perlu takut. Dan meminta agar selalu berkomunikasi dan koordinasi atas setiap ada hal yang meragukan.

“Kalau ada yg meragukan segera komunikasikan atau diskusikan kepada kami. Ini demi kelancaran pekerjaan kita,” katanya.

Baik Gubernur, Kajati, Kepala BPKP maupun Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara, inti dari arahannya agar para pelaksana kegiatan selalu berkoordinasi dan komunikasi. Karena pekerjaan yang tidak terealisasi dampaknya lebih besar dibanding tindakan korupsi.

Rapat tersebut dihadiri Kepala BPKN Kepri, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Negara Kepri, serta para kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. (SK-Adi/R)

IKUTI & LIHAT BERITA SIJORI KEPRI DI :