Antisipasi Paham Radikal, Pemko Tingkatkan Koordinasi dan Komunikasi Dengan Tokoh Masyarakat

oleh
Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, menjadi narasumber pada kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi Dengan Tokoh Masyarakat. (Foto : Humpro TPI)

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]

Antisipasi Paham Radikal, Pemko Tingkatkan Koordinasi dan Komunikasi Dengan Tokoh Masyarakat

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Dalam rangka Penanganan Antisipasi Faham Radikal dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Kesbangpol Penmas mengadakan Forum Komunikasi dan Koordinasi Dengan Tokoh Masyarakat.

Acara yang digelar di Aula Mini Asrama Haji Tanjungpinang, Rabu, (23/10/2019) tersebut, menghadirkan Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma S.IP dan Dodi Mahendra, selaku narasumber dari Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI.

Dalam arahannya, Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma S.IP, menjelaskan, bahwa Forum Komunikasi dan Koordinasi seperti ini sangat penting diadakan guna memonitoring masyarakat, khususnya terkait ancaman faham radikal yang kini marak terjadi di masyarakat.

BACA JUGA :  Syahrul dan Rahma Beri Motivasi Siswa

Berdasarkan realitas yang terjadi, lanjut Rahma, maka Pemerintah Daerah merasa perlu melakukan langkah penanganan dan pengawasan terkait ancaman paham radikal yang bersifat kompleks dan multidimensional.

“Untuk itu, saya merasa perlu adanya kerjasama multisektor yang dikelola secara komprehensif dan terintegrasi, dalam hal penanganan radikalisme yang berkaitan dengan tindakan kekerasan dan teror,” ujar Rahma.

Rahma juga berharap, bahwa Program Deradikalisasi Nasional dapat menjadi media terdepan. Program Deradikalisasi ini merupakan program yang dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dihadapan para hadirin yang berasal dari Unsur RT, RW dan Tokoh Masyarakat tersebut, juga dijelaskan terkait Peraturan Menteri Bersama terkait Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah berikut izin operasionalnya.

BACA JUGA :  Pemkab Bintan Raih “PREDIKAT B”

“Semoga kita semua dapat saling bersinergi dalam upaya menciptakan ketertiban masyarakat, dan saya meminta agar peraturan yang ada dapat dipahami, sehingga kita dapat melaksanakan tindakan sesuai koridor dan aturan hukum yang berlaku,” tutup Rahma. (FD/R)

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.