, , ,

APBD 2017 Natuna Disahkan “Rp 1,190 TRILIUN”

oleh
APBD 2017 Natuna Disahkan “Rp 1,190 TRILIUN" 1
Pengesahan Perda APBD 2017 Kabupaten Natuna. (Foto : Istimewa)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

NATUNA (SK) — Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 merupakan perjalanan dari pelaksanaan kepemimpinan Bupati Natuna terpilih 2016 – 2021. Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah merupakan evaluasi dari seluruh Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan RKA-PPKD, berdasarkan sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setelah melalui pembahasan yang alot dan melelahkan oleh Badan Anggaran (Bangar) DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akhirnya RAPBD Natuna di sahkan sebesar Rp 1.190 Triliyun, dengan uraian Estimasi penerimaan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1,04 Triliyun, pada Paripurna yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Natuna, Yusri Pandi, Wakil Ketua I, Hadi Candra, Wakil Ketua II, Daeng Amhar, dan juga dihadiri Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si, Wakil Bupati Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA, Sekda Kabupaten Natuna, SKPD dan FKPD Kabupaten Natuna, Selasa, di Gedung Utama DPRD Kabupaten Natuna, (17/01/2017), malam.

Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si., dalam pidato penyampaikan Nota Keuangan, menyatakan bahwa APBD Natuna sebesar Rp 1,190 Triliun, dengan berbagai perincian.

“Adapun penjabaran RAPBD Kabupaten Natuna T.A. 2017 sebagai berikut, yakni Pendapatan Asli Daerah Rp 74 Milyar, Dana perimbangan sebesar Rp 834,57 Milyar, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 131,62 Milyar, sementara Rencana Belanja Tahun Anggaran 2017, dianggarkan sebesar Rp 1,85 Trilyun dan Silpa tahun 2016 sebesar Rp 150 Milyar dan pengeluaran pembiayaan Rp 5 Milyar,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Yusri Pandi, mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai kebijakan yang terintegrasi, mengarah pada kesejahteraan kolektif dari dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan trasparan.

“Hal ini menjadi suatu anomali dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna khususnya dibidang perencanaan dan penganggaran. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Natuna harus menetapkan program prioritas, bukan hanya fasilitas aparatur yang terus ditambah dari tahun ketahun,” tutupnya. (SK-Nard/C)

 

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner