, ,

AWe Perintahkan Sekda Koordinasi Dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

oleh -0 views
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

– Terkait Penertiban Pemilik IUP dan Reklamasi Lahan Pasca Tambang.

LINGGA (SK) — H. Alias Wello, Bupati Kabupaten Lingga, memerintahkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, Said Parmanan, untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, terkait kewajiban pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di wilayah Lingga, agar melaksanakan reklamasi pasca tambang di Lingga.

“Saya telah memerintahkan Plt Sekda, agar segera menginventarisir nama perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi di Lingga. Yang belum melaksanakan reklamasi pasca tambang, koordinasikan dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, dan laporkan hasilnya,” ucap Bupati Lingga, kepada wartawan di sela-sela kunjungan tim LIPI di areal pencetakan sawah di Sungai Besar, Jumat, (13/04/2016), lalu.

Walau tidak lagi mempunyai kewenangan di bidang pertambangan, kata AWe, sapaan akrab Bupati Lingga, namun, dirinya tidak akan tinggal diam membiarkan lahan pasca tambang di Lingga, yang gersang tanpa revegetasi atau rehabilitasi terhadap vegetasi yang rusak akibat kegiatan pertambangan yang tidak terkendali.

“Jika koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi tidak berjalan, kita akan limpahkan ke penegak hukum. Karena, aturannya sudah sangat jelas. Pemilik IUP Operasi Produksi, wajib melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang mereka,” terangnya.

Sejak terbitnya UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjut AWe, kewenangan di bidang pertambangan sudah dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Termasuk pengawasan dan pelaksanaan kegiatan reklamasi pasca tambang.

“Saya tidak mau melihat lahan yang sudah ditambang, tapi tidak direhabilitasi melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi. Ini merupakan komitmen dan tanggungjawab moral saya kepada masyarakat Lingga, untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan,” tukasnya.

Seperti yang diketahui, kewajiban pemilik IUP Operasi Produksi melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang, diatur dalam Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Permen ESDM) Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2014, dijelaskan pemegang IUP Operasi Produksi, wajib melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pasca tambang yang telah disetujui. (SK-Pus)

Bupati Lingga, H Alias Wello, bersama bersama Anggota DPR  RI Lukman Edi (Foto : Puspandito)
Bupati Lingga, H Alias Wello, bersama bersama Anggota DPR RI, Lukman Edi. (Foto : Puspandito)

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner