KEPRITANJUNG PINANG

Ayah Sani Sambut Tim Banggar DPR RI

×

Ayah Sani Sambut Tim Banggar DPR RI

Share this article

TANJUNGPINANG (SK) — Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani, menyambut kunjungan tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang dipimpin oleh, Jazilul Fawaid, beserta rombongan sebanyak 16 orang, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pada Rabu, (02/03/2016).

Dalam acara pertemuan tersebut, Ayah Sani, sapaan akrab Gubernur Kepri, mengadu terkait dana transfer Pusat ke Daerah, yang dinilai belum begitu menguntungkan bagi Daerah, terutama bagi Provinsi Kepri.

Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita

Salah satu yang disampaikan Ayah Sani pada kesempatan itu adalah, menyangkut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BACA JUGA :  Lik Khai : Satpol PP Jangan Takuuuuuuut “LAPOR SAJA”

Menyangkut Undang-undang ini, Ayah Sani, minta agar DPR RI merevisi, karena sudah berusia 12 tahun, dan tidak lagi sesuai dengan kondisi perkembangan otonomi Daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pembagian persentase Bagi Hasil Pajak, dan SDA antara Pusat dan Daerah.

“Saya mohon kepada Pemerintah Pusat melalui DPR RI, agar penerimaan PNBP dari biaya ijin penggunaan tenaga kerja asing (TKA), dapat dibagi hasilkan kepada Daerah minimal 50 persen dari total penerimaan PNBP dimaksud, hal ini sebagai bagian dari penerimaan pendapatan Daerah,” ucap Ayah Sani.

Selanjutnya dalam penghitungan DAU dan DAK, Ayah Sani minta, agar bagian untuk Provinsi Kepri, kiranya Pemerintah memperhatikan karakteristik wilayah Kepri, dikarenakan Kepri merupakan Daerah Kepulauan, berbatasan dengan Negara tetangga, dan merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi Nasional.

BACA JUGA :  Haloooo Pak Dewan “TOLONG USULKAN JALAN INI DOOONKKK”

“Kita hanya menginginkan agar karakteristik Kepri ini didukung dengan kebijakan Pemerintah, yakni menaikkan porsi besaran DAU dan DAK. Dan yang terpenting, penyaluran dana transfer Pusat ke Daerah, tidak mengalami keterlambatan penyaluran dana bagi hasil. Karena, keterlambatan dapat mempengaruhi likuiditas keuangan Daerah dalam APBD,” kata Ayah Sani.

Disamping masalah DBH, hal lain yang menjadi perhatian tim Banggar DPR RI antara lain menyangkut FTZ BBK yang belakangan hangat dibicarakan baik di pusat maupun daerah, terutama menyangkut BP Batam. Selain itu juga menyangkut potensi wisata yang ada di Kepri serta masalah pertahanan dan keamanan yang ada di pulau-pulau.

BACA JUGA :  Kecelakaan Beruntun di Depan Perumahan Cendana Batam, Gubernur Ansar Turun Membantu Korban

Rapat ini dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dr H Nurdin Basirun S.Sos M.Si, ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, beserta beberapa anggota DPRD Kepri, Bupati Bintan, H Apri Sujadi S.Sos, Bupati Lingga, H Alias Wello S.IP, Wakil Bupati Anambas, H Wan Zuhendra, serta Pimpinan SKPD dan FKPD. (SK-DY/R)