Banyak Ketua RT Keliru Mendata Warga Terdampak COVID-19

oleh
Lurah Batu IX Said Fatahullah. (Foto : FB)

Sijori Kepri, Tanjungpinang — Ketua Rukun Keluarga (RT) di lingkungan Kota Tanjungpinang tengah melakukan pendataan calon penerima bantuan warga terdampak Virus Corona (COVID-19). Pantauan di lapangan, masih banyak warga terdampak belum masuk dalam pendataan RT.

Alasannya karena identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan tidak berada di wilayah RT tersebut. Padahal, ia menetap di lingkungan wilayah RT ini.

”Artinya, alokasi bantuan Pemko Tanjungpinang ini bukan untuk warga terdampak Virus Corona, melainkan untuk warga yang memiliki KTP dan KK yang tinggal di lingkungan RT itu saja. Padahal, tidak semua warga memiliki KTP dan KK ini tinggal di wilayah sesuai KTP dan KK,” ujar Rina, Rabu, (15/4/2020).

Janda memiliki dua anak ini mengaku sangat menyesalkan kebijakan Pemko Tanjungpinang, yang masih mengedepankan kriteria KTP dan KK dalam pembagian bantuan warga terdampak COVID-19.

BACA JUGA :  Lis : PERPAT Aset “PEMKO TANJUNGPINANG”

Pemerhati kemasyarakatan Tanjungpinang, Fiman Nugrajanto, mengatakan, warga terdampak Corona, bukan hanya warga yang tinggal sesuai KTP dan KK saja. Banyak warga terdampak lainnya, menetap di suatu daerah tapi KTP dan KK berasal dari lingkungan RT, RW dan Kelurahan lain.

Kondisi ini harus cepat disikapi Pemko Tanjungpinang. Jika tidak, tentu masalah baru akan timbul. Bisa saja terjadi gejolak sosial mengarah perpecahan.

”Pak RT harus paham, Bantuan yang diberikan Pemko ini untuk warga terdampak Virus Corona. Bukan untuk warganya yang memiliki KTP dan KK berdomisili di wilayahnya saja. Ini harus dipahami RT,” kata Fiman.

Dalam ketentuan yang dibuat Pemko, secara jelas disebutkan syarat mendapatkan bantuan warga terdampak Virus Corona, bukan hanya harus memiliki KTP dan KK saja. Ada syarat lainnya, yakni Data yang diusulkan RT tidak termasuk Penerima DTKS, Warga yang terkena PHK, dengan melampirkan Surat PHK, dan Warga yang menurut RT betul-betul wajib dibantu, akibat Imbas COVID-19.

BACA JUGA :  Ramadhan Pertama, Positif Corona di Kepri Bertambah Satu Orang

”Masa Janda tidak dapat bantuan, tapi warga hidup berkecukupan dapat. Ini tidak benar. Kita harap, pejabat berwewenang Pemko Tanjungpinang turun ke lapangan, dan jangan hanya percaya pada usulan Pak RT saja,” pintanya.

Warga terdampak COVID-19, sebutnya sangat banyak. Antara lain buruh dan karyawan yang dirumahkan, para janda yang ditinggal suami, pengojek, pedagang, Usaha Kecil Menengah, dan sebagainya. ”Mereka inilah yang harus diprioritaskan,” katanya.

Terpisah, Lurah Batu 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Said Fatahullah, mengatakan, pihaknya telah mengingatkan Ketua RT agar selektif melakukan pendataan. Karena, bantuan yang akan diberikan ini untuk warga terdampak Virus Corona.

Bahkan, dalam proses pendataan di lapangan, Lurah telah memberikan kriteria calon warga yang harus diprioritaskan dapat bantuan. Kriteria itu adalah Data yang diusulkan RT tidak termasuk Penerima DTKS, Warga yang terkena PHK, dengan melampirkan Surat PHK, dan Warga yang menurut RT betul-betul wajib dibantu, akibat Imbas COVID-19.

BACA JUGA :  COVID-19 Kepri 5 Mei 2020, Kasus Positif Tambah Lagi Jadi 98 Orang

”Data yang dikumpulkan Pak RT ini, akan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Mereka akan melakukan pemeriksaan,” kata Said Fatahullah.

Bagi warga yang belum terdata, masih ada kesempatan menerima. Karena, DPRD juga akan memberikan bantuan serupa. (Wak Zek)

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.