TANJUNG PINANG — Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan Rapat Evaluasi Penyampaian Hasil Kinerja Pengawasan Bersama Stakeholder terkait Pemilihan Tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di Barika Tanjung Pinang, Jumat (7/2/2025), dan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra.
Dalam sambutannya, Zulhadril menekankan pentingnya evaluasi sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi di tengah masyarakat.
“Evaluasi ini menjadi langkah perbaikan agar kami sebagai pengawas dapat menjalankan fungsi dengan lebih baik dan menciptakan Pemilu maupun Pilkada yang lebih berintegritas,” ujarnya.
Selama tahapan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Kepri menemukan berbagai pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil temuan pengawas.
“Beberapa dugaan pelanggaran bahkan sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, semua sengketa yang diajukan akhirnya didismissal oleh MK,” tambah Zulhadril.
Daerah yang sempat mengajukan sengketa Pilkada Serentak 2024 antara lain Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga.
Kegiatan evaluasi ini turut menghadirkan dua narasumber dan dihadiri oleh perwakilan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji (STISIPOL) Tanjung Pinang, serta sejumlah jurnalis.
Dengan evaluasi ini, Bawaslu Kepri berharap dapat memperoleh masukan konstruktif untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan pemilu yang lebih profesional dan berintegritas di masa mendatang. ***
