, , , , , ,

Berkas Dugaan Kasus SPPD Fiktif DPRD Karimun Bolak Balik

oleh
Berkas Dugaan Kasus SPPD Fiktif DPRD Karimun Bolak Balik 1
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Karimun, Adriansyah. (Foto : Ist)
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]

Sijori Kepri, Karimun — Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, kembali mengembalikan berkas penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan Belanja Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Tahun Anggaran 2016, ke pihak penyidik Polres Karimun, Senin, (13/4/2020).

Pengembalian ini merupakan yang kedua kali dilakukan Kejari. Yang pertama, terjadi tanggal 18 Desember 2019, dimana penyidik Polres Karimun menerima pengembalian berkas (P19) dari pihak Kejaksaan. Karena ada beberapa saran dan petunjuk yang harus dilengkapi polisi.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Karimun, Adriansyah, mengatakan, kejaksaan terpaksa mengembalikan berkas Berkas Kasus Dugaan SPPD Fiktif DPRD Karimun tahun 2016, karena ada yang harus dilengkapi. Berkas kita kembalikan Senin, (13/4/2020) ke penyidik Polres Karimun,” kata Adriansyah.

Ada beberapa petunjuk terkait kekurangan berkas yang diberikan ke penyidik Polres. Dengan pengembalian berkas ini, maka kewenangan pengungkapan kasus berada di Polres Karimun. Sesuai aturan, sekitar 3 bulan kedepan, penyidik diberikan kesempatan melengkapi kekurangan hasil pemeriksaan.

Kapolres Karimun, AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto, diminta keterangan, mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini ke penyidik Polres Karimun. ”Tanya ke Kasat ya,” kata Yos Guntur.

Terpisah, mantan Ketua DPRD Karimun, Muhammad Asyura, menyambut positif penungkapan kasus Dugaan Kasus SPPD Fiktif DPRD Karimun 2016. Ia berharap penyidik Polres Karimun dan Kejaksaan Negeri Karimun, menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan.

Sebagai warga, katanya, ada tanda tanya mengapa hanya baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pihak penyidik tentu ada alasan jelas terkait penetapan ini.

Saat masih aktif menjabat anggota dewan Karimun, Asyura mengatakan, pihaknya telah mendengar kasus ini. Namun, hingga kini ia belum paham apakah kasusnya penggelapan atau murni korupsi.

Yang lebih mengherankan, pengeluaran uang di sebuah lembaga pemerintahan, harus diketahui atasan. Seperti contoh di lembaga DPRD. Proses pengeluaran uang ada tingkatannya, PPTK, Kabag Keuangan, Sekretaris Dewan, hingga pihak lainnya.

Lantas, mengapa baru seorang, yakni Bendahara yang baru ditetapkan tersangka.

”Warga hanya ingin melihat pengungkapan kasus ini berjalan adil dan transparan, tanpa ada yang dirugikan atau dikorbankan. Kita juga berharap, dalam penentuan sebuah keputusan, aparat juga memutuskan secara adil,” kata Asyura.

Kendati, pengungkapan kasus ini terkesan berjalan lama, namun warga tentu akan sabar menantinya. Yang jelas, warga berharap kasus diselesaikan secara adil.

Sebelumnya, Asyura pada media ini juga pernah mengatakan, hingga kini pengungkapan kasus SPPD DPRD Karimun tahun 2016, masih menetapkan satu tersangka, yakni mantan Bendahara Sekretarat DPRD Kabupaten Karimun, berinisial BZ.

Asyura berharap, BZ, jangan menjadi korban. Beberkan secara transparan siapa saja yang ikut menikmati uang rakyat tersebut.

”BZ jangan mau jadi korban. Harus berani membeberkan siapa saja pihak lainnya yang ikut menikmati. Buka secara transparan ke aparat penegak hukum. Jangan orang lain yang menikmati, BZ sendiri yang harus bertanggungjawab. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan takut berjuang untuk kebenaran,” pinta Asyura.

Aturan main penggunaan anggaran APBD, di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Karimun, penggunaan anggaran sepenuhnya dipegang Sekretaris DPRD (Sekwan), Kabag Keuangan, dan selanjutnya PPTK. Penggunaan juga harus mendapat pengesahan unsur pimpinan DPRD Karimun.

”Perlu saya luruskan, SPPD tahun 2016, meski saya menjabat Ketua DPRD Karimun, namun saya sama sekali tidak terlibat memberi persetujuan. Karena, waktu itu posisi saya sebagai ketua, dalam proses melawan hukum dan tidak dibenarkan membuat sebuah kebijakan. Jadi, perlu ditelusuri juga siapa unsur pimpinan yang menandatangani,” katanya. (Wak Fik)

banner 4921x615

banner 1280x160

banner 740x400

banner 1280x157

banner

banner 1050x130 banner 2560x472

banner 740x400

banner